Lingkar.co - Dalam memperjuangkan nasib para driver Ojol, Fraksi Partai Golkar (FPG) menggandeng pakar transportasi online yang dalam beberapa tahun belakangan meneliti tarif ojek online.
Dia adalah Pengamat Transportasi Online dari Undip, Dr. Okto Ristianto Manulang, yang diajak serta beraudiensi dengan Fraksi gilkar dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Selasa (30/9/2025).
Okto menyoroti perlunya regulasi yang adaptif. Ia menilai aturan tarif transportasi online yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan masih bersifat statis, sementara dinamika di lapangan sangat fluktuatif.
“Ketika pemerintah menetapkan tarif batas atas dan bawah, pendekatannya hanya biaya operasional kendaraan. Padahal algoritma aplikasi transportasi online berjalan sangat dinamis setiap menitnya. Inilah yang harus dievaluasi,” kata Okto.
Menurutnya, fleksibilitas jam kerja driver ojol tidak selalu sejalan dengan keadilan dalam pendapatan mereka. Oleh karena itu, ia mendorong agar RUU Transportasi Online menghadirkan tarif yang berkeadilan, mempertimbangkan kebutuhan driver, aplikator, dan kepentingan pemerintah.
Dari sisi pelaku lapangan, Daniel dari Asosiasi Driver Online (ADO) menegaskan pentingnya kehadiran payung hukum. Ia mengaku driver kerap dirugikan oleh aturan sepihak perusahaan aplikasi.
“Kalau kami dianggap mitra, seharusnya kemitraan itu dibangun atas kesepakatan bersama, bukan kontrak sepihak. Tanpa kami, bisnis aplikator tidak akan jalan,” tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, menambahkan bahwa isu ini harus benar-benar dikawal.
“Saya sendiri pengguna ojek online. Maka sudah selayaknya kami memperjuangkan aspirasi para driver karena mereka bagian dari keluarga kita,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyambut baik aspirasi yang dibawa dari daerah. Ia menyebut Fraksi Golkar tengah menginisiasi RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gigs yang juga menyasar driver transportasi online.
“Pertemuan seperti ini sangat kami idamkan, ada aspirasi dari daerah yang dikawal sampai pusat. Ini akan kita tindak lanjuti baik melalui pengawasan maupun legislasi,” jelas Sarmuji.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan pekerja sektor transportasi online.
“Benang merahnya jelas, dari daerah ke pusat, terutama lewat Fraksi Golkar,” tambahnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan ajakan kepada seluruh driver online di Indonesia untuk terus mengawal proses legislasi dan menyampaikan aspirasi.
Harapannya, RUU Transportasi Online yang tengah digodok dapat memberi perlindungan dan keadilan bagi para driver, aplikator, sekaligus mendukung kepentingan public”. (*)
Penulis: Husni Muso
