Lingkar.co – Pemerintah Kota Semarang terus mempercepat transformasi digital melalui pengembangan platform Semarang Dalam Genggaman (SDG'S). Aplikasi layanan publik terintegrasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan hanya melalui satu platform digital.
Melalui SDG'S, warga Kota Semarang dapat mengakses beragam layanan mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pengaduan masyarakat, informasi publik, hingga pembayaran pajak daerah secara lebih mudah, cepat, dan aman melalui telepon genggam.
Inovasi ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat predikat sebagai kota cerdas atau smart city, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi digital.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan pengembangan platform SDG'S masih terus dilakukan agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, implementasi layanan digital harus terus dievaluasi agar dapat menjawab kebutuhan warga yang terus berkembang.
"Ini sudah kita jalankan, kalau tidak dijalankan kita tidak akan tahu apa yang perlu diperbaiki. Ini kita evaluasi dan dikembangkan agar semakin sempurna dan mendukung Semarang sebagai kota cerdas," ujar Agustina, Kamis (11/6/2026).
Agustina menjelaskan, kehadiran SDG'S memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan atau berpindah-pindah aplikasi.
"Jadi lebih mudah, tidak perlu ke kantor ataupun berpindah aplikasi karena semuanya ada dalam satu platform," katanya.
Platform SDG'S sendiri dikembangkan melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Korea Internet & Security Agency (KISA) sejak Januari 2026. Sistem ini pertama kali diperkenalkan kepada publik dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Semarang (HJKS) di kawasan Simpang Lima.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang, Didik Dwi Hartono, mengatakan SDG'S hadir sebagai solusi atas persoalan layanan digital pemerintah yang selama ini masih berjalan secara terpisah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Didik, saat ini lebih dari 22 layanan OPD telah terintegrasi dalam satu platform sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mencari layanan yang dibutuhkan.
"Melalui SDG'S, lebih dari 22 layanan OPD terintegrasi dalam satu platform. Warga tidak perlu lagi membuka banyak situs atau aplikasi berbeda hanya untuk mengakses layanan dasar pemerintah," jelasnya.
Selain kemudahan akses, SDG'S juga mengedepankan aspek keamanan data pengguna melalui penerapan teknologi Know Your Customer (KYC) dan sistem autentikasi berbasis perangkat.
"Dengan sistem ini, perangkat daerah dapat memverifikasi identitas warga secara cepat dan aman tanpa perlu membuat basis data akun yang terpisah-pisah," tambah Didik.
Keunggulan lainnya adalah kemampuan platform ini dalam mengubah berbagai dokumen resmi menjadi kredensial digital yang telah terverifikasi. Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu berulang kali mengunggah dokumen yang sama saat mengakses layanan berbeda.
Di sisi lain, CEO KISA sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. John Choi, menilai SDG'S sebagai salah satu model transformasi layanan publik digital yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
"SDG'S merupakan ekosistem layanan publik jarak jauh yang diterapkan untuk populasi hingga satu juta pengguna. Ini menjadi model yang sangat menarik dalam transformasi pelayanan publik berbasis digital," ungkapnya.
Ke depan, integrasi layanan dalam SDG'S akan terus diperluas mencakup administrasi kependudukan, layanan kesehatan, transportasi publik, pengaduan masyarakat, informasi publik, hingga berbagai layanan pajak dan retribusi daerah.
Dengan pengembangan berkelanjutan tersebut, Pemerintah Kota Semarang berharap SDG'S mampu menjadi pusat layanan digital terpadu yang memudahkan aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan. ***
