Arsip Tag: PMI

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Banjir Terjang Jepara Kudus dan Pati

Lingkar.co – Banjir dan longsor menerjang Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Kunjungan lapangan dilakukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Selasa (13/1/2026), wilayah yang terdampak paling parah akibat longsor. Sementara bantuan logistik untuk warga terdampak di tiga kabupaten tersebut telah dikirim sejak Senin (12/1/2026).

“Saya bersama Wakil Gubernur melakukan cek dan ricek penanganan bencana di beberapa daerah, yakni Kudus, Jepara, dan Pati. Kondisi yang paling parah terjadi di Desa Tempur, Jepara,” kata Ahmad Luthfi di lokasi.

Longsor di Desa Tempur dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung selama beberapa hari. Secara geografis, wilayah tersebut berada di lereng Gunung Muria yang dikenal rawan bencana. Tercatat sedikitnya 23 titik longsor terjadi di sepanjang ruas jalan desa.

Akibat peristiwa tersebut, hampir 3.600 kepala keluarga terdampak dan sempat terisolasi karena akses jalan utama terputus. Selain itu, enam rumah mengalami rusak ringan, satu rumah rusak berat, serta dua unit usaha milik warga turut terdampak.

“Berkat respons cepat Basarnas, BPBD, relawan, serta dukungan TNI dan Polri, akses darurat kini dapat dilalui kendaraan roda dua,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menegaskan, kecepatan respons menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah segera mengerahkan alat berat guna membuka akses darurat dan mempercepat distribusi logistik.

Menurut Luthfi, penanganan bencana di Desa Tempur tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memerlukan solusi jangka menengah dan panjang, termasuk penataan alur sungai serta penguatan infrastruktur jalan.

“Fokus utama penanganan adalah sungai dan akses jalan. Sementara ini kebutuhan dasar warga dipenuhi melalui dapur umum,” katanya.

Distribusi logistik dilakukan dengan kendaraan roda dua untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan warga usia lanjut. Pasokan bahan pokok tetap disalurkan masuk desa meski akses masih terbatas.

Dalam penanganan awal, Pemprov Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan berupa bahan pokok, dukungan kelompok usaha bersama (KUBE), serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 260 juta untuk Desa Tempur.

“Bantuan sudah kami salurkan dan akan ditambah jika masih dibutuhkan,” ujar Ahmad Luthfi.

Salah seorang warga Desa Tempur, Adil, mengatakan, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah lereng Gunung Muria selama empat hari berturut-turut. Akibatnya, akses keluar-masuk desa terputus total.

“Untuk mencari pasokan seperti bensin sangat sulit. Jalan ini satu-satunya akses untuk bekerja. Harapannya segera diperbaiki agar aktivitas warga kembali normal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyampaikan, pihaknya telah menyalurkan bantuan logistik ke tiga kabupaten terdampak bencana.

“Kami telah mengirimkan logistik sesuai kebutuhan di lapangan, bersumber dari APBD Provinsi dan APBN,” kata Imam.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, makanan anak, lauk pauk, tenda keluarga, kasur, selimut, family kit, perlengkapan anak, serta pakaian bagi warga terdampak.

Berdasarkan data Dinas Sosial Jawa Tengah, nilai bantuan logistik yang disalurkan mencapai Rp 140.755.720 untuk Kabupaten Jepara, Rp 133.306.218 untuk Kabupaten Pati, dan Rp 188.014.483 untuk Kabupaten Kudus.

Selain penyaluran logistik, BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten dan instansi terkait telah menerjunkan personel ke lokasi bencana. Fokus utama penanganan adalah memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan akses dan aktivitas masyarakat. (*)

Berita, Pelayanan, Peristiwa, Sosial

PMI Malang Dampingi Erawati, Pekerja Migran Korban Kebakaran di Taipo Hong Kong

Lingkar.co – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Malang memberikan pendampingan penuh dalam proses pemulangan dan pemakaman jenazah almarhumah Erawati, seorang pekerja migran asal Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menjadi korban tragedi kebakaran di sebuah apartemen di Taipo, Hong Kong.

Jenazah tiba di Tanah Air pada Rabu (23/12/2025) pukul 22.30 WIB dan langsung dimakamkan di Kelurahan Dampit pada pukul 23.35 WIB. Proses pemakaman dilakukan dengan memperhatikan adat dan kepercayaan keluarga serta tetap mengedepankan protokol kesehatan dan kemanusiaan.

Relawan PMI Kabupaten Malang, Amirul Yasin, menyampaikan bahwa koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai pihak di Hong Kong maupun Indonesia untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar dan penuh penghormatan.

“Kami harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar dan keluarga mendapatkan semua dukungan yang dibutuhkan di saat yang sangat sulit ini,” ujar Amirul Yasin dalam siaran persnya, Jum’at (26/12/2025)..

Selain pendampingan teknis, Palang Merah Hong Kong juga secara resmi meminta bantuan PMI dalam memberikan dukungan psikologis kepada keluarga korban. Relawan PMI disiapkan untuk membantu keluarga melewati masa duka dengan kekuatan dan ketenangan.

“Pendampingan psikologis sangat penting untuk meringankan beban keluarga dan mengurangi kebingungan yang sering muncul dalam situasi seperti ini,” jelasnya.

Tidak hanya PMI Kabupaten Malang, dukungan juga datang dari PMI wilayah lain seperti Ponorogo, Blitar, Kediri, Grobogan, Semarang, Boyolali, Indramayu, dan Cilacap. Kerja sama lintas wilayah ini menunjukkan solidaritas kuat dalam menghadapi tragedi kemanusiaan yang menimpa tenaga kerja migran.

PMI Kabupaten Malang menegaskan bahwa meringankan beban keluarga korban merupakan prioritas utama. Dukungan yang diberikan diharapkan dapat membantu keluarga menjalani masa berkabung dengan tenang serta termotivasi untuk melanjutkan kehidupan. (*)

Berita, Nasional, Sosial

Perkuat Fondasi Hadapi Risiko Bencana, Mukernas PMI Tahun 2026 Tekankan Self Asesmen

Lingkar.co – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2025 menekankan self asesmen atau penilaian mandiri sebagai fondasi utama dalam memperkuat kesiapsiagaan PMI menghadapi risiko bencana dan krisis di masa mendatang. Penilaian ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kapasitas organisasi, sumber daya, serta tingkat risiko di masing-masing wilayah.

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menegaskan pentingnya kesiapan PMI di setiap daerah, khususnya dalam mengenali dan memahami risiko bencana yang ada di wilayah masing-masing. Ia mengingatkan bencana banjir dan longsor yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebagai pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak bisa ditunda.

“Bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera menunjukkan bahwa risiko akan selalu ada dan terus berulang. Karena itu, PMI di setiap daerah harus benar-benar mengenali risiko wilayahnya dan menyiapkan diri sejak awal agar dapat merespons secara cepat dan tepat saat bencana terjadi,” ujarnya dalam Mukernas yang mengangkat tema Memperkuat Kinerja, Meneguhkan Pengabdian yang digelar di Markas Pusat PMI, Jakarta, pada Senin (22/12/2025).

Jusuf Kalla juga menekankan peran relawan sebagai ujung tombak penanggulangan bencana PMI. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan PMI yang telah bergerak membantu masyarakat, baik dalam situasi bencana maupun dalam pelayanan kemanusiaan rutin.

“Relawan adalah kekuatan utama PMI. Terima kasih kepada seluruh relawan yang dengan tulus melayani masyarakat, hadir di tengah bencana, dan menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai kondisi,” tandasnya.

Hasil Self Asesmen

Salah satu agenda utama Mukernas PMI 2025 adalah pemaparan hasil self asesmen PMI secara nasional. Dari hasil penilaian tersebut, diketahui bahwa PMI di seluruh Indonesia memiliki 8.710 personel yang terdiri dari pengurus dan staf. Sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam penilaian ini karena berpengaruh langsung terhadap kapasitas respons PMI.

Hasil self asesmen juga mengungkap sejumlah tantangan, salah satunya terkait Palang Merah Remaja (PMR). Tingkat partisipasi PMR dalam kegiatan mengalami penurunan, sementara jumlah Pembina PMR secara nasional baru mencapai sekitar 14 persen. Padahal, PMR merupakan kader awal relawan PMI yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlanjutan gerakan kerelawanan.

Sekretaris Jenderal PMI A.M. Fachir dalam pemaparannya menyampaikan kilas balik kinerja PMI tahun 2025 sekaligus arah navigasi organisasi menuju 2026. Ia kembali menegaskan delapan mandat PMI sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, di antaranya membantu pemerintah dalam penanganan bencana dan konflik, pelayanan darah, pembinaan relawan, serta tugas-tugas kemanusiaan lainnya.

Fachir juga memaparkan rekam jejak keterlibatan PMI dalam berbagai kedaruratan besar, mulai dari tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, erupsi Merapi 2010, hingga penanganan banjir dan longsor di Sumatera pada 2025. Ke depan, PMI dihadapkan pada potensi risiko besar seperti megathrust, krisis iklim, zoonosis, dan penyakit menular.

“Risiko bencana yang rutin dihadapi PMI adalah banjir, longsor, erupsi, serta krisis kesehatan. Risiko-risiko ini masih akan terus terjadi. Karena itu, self asesmen menjadi sangat penting agar PMI di setiap wilayah memahami kapasitasnya, mulai dari SDM, logistik, hingga kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, self asesmen juga menilai kesesuaian data risiko dan kapasitas di masing-masing daerah. Ditemukan adanya perbedaan data antara yang disampaikan ke publik dengan data internal markas, yang menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat integrasi data dan perencanaan yang lebih akurat.

Dalam navigasi menuju 2026, PMI menetapkan sejumlah prioritas, antara lain penguatan kepemimpinan di setiap daerah, penerapan manajemen organisasi yang profesional dan akuntabel, pemerataan serta peningkatan kompetensi SDM, penguatan fasilitas dan logistik, serta peningkatan pelibatan masyarakat dan sinergi dengan para mitra.

Penanganan bencana di Sumatra juga menjadi salah satu fokus kerja PMI dalam satu tahun ke depan. Pada dua bulan pertama, PMI memprioritaskan pembersihan wilayah terdampak guna membantu masyarakat dapat kembali ke rumah, dengan target percepatan pemulihan sebelum Idul Fitri 2026. (*)

Berita, Pelayanan, Pemerintahan, Sosial

PMI Banjarnegara Cairkan BLT Tahap Kedua dari Pemkab Untuk 214 KK Korban Longsor Situkung

Lingkar.co – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banjarnegara menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap kedua dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk korban longsor Situkung, Pandanarum.

Pencairan bantuan diterima langsung oleh kepala keluarga korban terdampak langsung longsor Situkung pada Senin (8/12/2025) di joglo Kecamatan Pandanarum.

Kepala BPBD Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) tahap ke dua tersebut diserahkan kepada 214 kepala keluarga terdampak langsung korban longsor Situkung.

“Bantuan ini merujuk kepada keputusan Bupati Banjarnegara, serta surat permohonan pencairan anggaran bantuan dari komandan posko TDB longsor Pandanarum,” ujarnya.

Lebih jauh Aji menjelaskan, penerima BLT tahap 2 tersebut adalah warga terdampak langsung yang berada di wilayah RT 2,3 dan 4 RW 3 desa Pandanarum.

“Sesuai keputusan, masing-masing kepala keluarga mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp. 500.000,- dengan total nilai keseluruhan bantuan sebesar Rp. 107 Juta,” lanjutnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa penerima bantuan langsung telah terdata dan terverivikasi melalui pos komando dan sesuai dengan data dari pemerintah desa serta pemerintah kecamatan.

“Penyerahan BLT langsung didampingi oleh PMI Banjarnegara selaku pemegak donasi rekening bantuan serta disaksikan oleh pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan,” pungkasnya.

Terpisah Plh ketua PMI Banjarnegara Noor Tamami menjelaskan, PMI yang diberikan mandat untuk mengelola bantuan donasi terus melakukan koordinasi dan update penerimaan serta pengeluaran secara transparan.

“Kami memastikan pengelolaan donasi dilaporkan secara berkala dan transparan kepada seluruh masyarakat dan dapat dilihat melalui media sosial,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, terdapat beberapa prosedur yang ketat untuk mengeluarkan anggaran dan semua seijin secara tertulis oleh pejabat serta beberapa pihak yang berwenang.

Sementara itu salah seorang penerima BLT Hartono warga Situkung RT 2 RW 3 mengaku snagat terima kasih atas perhatian pemerintah dan seluruh pihak dalam penanganan bencala longsor di Situkung.

“Apapun yang telah diberikan oleh pemerintah dan seluruh pihak yang terkait termasuk PMI yang selalu hadir dalam seluruh pelayanan kami atas nama warga Situkung menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam,” ujarnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Sosial

Bantuan Logistik dan Personel dari Jawa Tengah Tiba di Lokasi, Perkuat Penanganan Pascabencana di Sumbar

Lingkar.co – Bantuan logistik dan personel dari Provinsi Jawa Tengah tiba di Sumatera Barat, untuk mendukung pemulihan pascabencana yang melanda Andalas.

Setibanya di Ranah Minang, tim langsung membantu penanganan medis, membersihkan lumpur di fasilitas publik, serta mendirikan dapur umum.

Mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas C Penanggungan, mengatakan, setelah menempuh perjalanan darat selama 105 jam, tim melapor kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, Kamis (4/12/2025) malam.

Selanjutnya, tim utusan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mengikuti arahan Sekda Sumbar selaku Incident Commander, mengenai lokasi penugasan personel dan pendistribusian bantuan.

“Tim logistik diarahkan untuk mencakup tiga kabupaten, Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Sementara tim medis bergabung dengan tenaga medis Provinsi Sumbar,” ujarnya, melalui sambungan telepon, Jumat (5/12/2025).

Selain itu, tim WASH PMI turut dikerahkan, membantu melakukan pembersihan fasilitas publik seperti sekolah. Tim Dapur Umum juga mendirikan pos DU di sekitar Bendung Anai untuk menyediakan kebutuhan makanan warga terdampak.

Bergas menyebutkan, sejumlah wilayah masih sulit dijangkau menggunakan truk biasa. Endapan lumpur pun bervariasi, dengan kedalaman 20 hingga 50 sentimeter.

Ditambahkan, tim dari Jawa Tengah akan bertugas sekitar 14 hari. Bergas berharap kehadiran mereka dapat meringankan beban warga.

“Kami berharap bisa membantu memulihkan kondisi, mempermudah aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan adik-adik yang sekolah,” kata Bergas.

Pemprov Jateng sebelumnya mengirim bantuan logistik berupa sandang, pangan, dan obat-obatan, serta dukungan dari Baznas Jateng dan Korpri. Total bantuan mencapai Rp1.300.306.597. Selain itu, dikirim pula 40 personel dari BPBD, Dinsos Jateng, Dinas Kesehatan, dan PMI, beserta enam truk, tiga mobil double cabin, ambulans, dan kendaraan dapur umum. (*)

Berita, Kesehatan

PMI Jawa Tengah Terima Bantuan Alat Kesehatan dari IFRC dan ASEF

Lingkar.co – Palang Merah Indonesia (PMI) bersama Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), dengan dukungan Pemerintah Jepang dan Asia-Europe Foundation / Yayasan Asia-Eropa (ASEF), resmi menyerahkan peralatan medis untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan untuk PMI Provinsi Jawa Tengah dan PMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui ASEF Stockpile Project.

Penyerahan ini menjadi bagian dari pengadaan 587 unit peralatan medis (22 jenis barang) yang didistribusikan ke 7 provinsi, 25 klinik, dan 2 rumah sakit PMI. Untuk wilayah Jawa Tengah diserahkan 222 unit (22 jenis barang), dan DIY menerima 84 unit (11 jenis barang).

Ketua PMI Jawa Tengah, Sarwa Pramana mengungkapkan bahwa peralatan yang diberikan berupa ranjang jenis Bed – Transfer Stretcher & Bed – Examination, tensi digital, Others – Air Purifier, Oxygen Regulator, Test kit (jenis Dengue Rapid HBsAg, Rapid HIV+Sipilis, Typhoid, Virus Detection Kit (HPV PCR kit), Alat Treatment (Nebulizer Machine, Oxygen Concentrators & Oxygen Cylinder 6M3 + trolley + Accessories).

“Peralatan-peralatan ini kami distribusikan ke PMI Kabupaten-Kota di Jateng yang memiliki pelayanan klinik kesehatan, agar lebih maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Sarwa saat penyerahan simbolis

Serah Terima Simbolis dihadiri perwakilan Japanese Embassy – Third Secretary of Health and Economic Ms. Haruka Aoki, Country Representative of J apanese Red Cross in Indonesia (Palang Merah Jepang), T. Awaluddin dan Dwi Handayani, Koordinator Bidang Kesehatan dan WASH IFRC. di Aula Markas PMI Jawa Tengah, Semarang, Rabu (19/1125)

Executive Director ASEF, Beata Stoczynka menyatakan bahwa distribusi peralatan medis ini adalah bagian penting dari upaya memastikan fasilitas kesehatan PMI siap merespons keadaan darurat secara cepat dan efektif.

“Melalui kerja sama erat antara Pemerintah Jepang, ASEF, IFRC, dan PMI, kami ingin memastikan bahwa masyarakat di Jawa Tengah dan DIY mendapatkan layanan yang lebih baik, terutama dalam menghadapi penyakit menular yang berpotensi menjadi ancaman kesehatan,” ujar Beata yang juga Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN.

Haruka Aoki, Perwakilan dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia menyatakan banyak negara termasuk Indonesia, menghadapi risiko besar kemunculan berbagai penyakit, apalagi bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim ikut meningkatkan resikonya.

“Sebagai negara kepulauan, menyimpan fasilitas medis dasar di setiap wilayah Indonesia sangat penting untuk memastikan respons awal terhadap penyakit menular. Saya yakin upaya kami ini akan mempermudah respons yang akurat dan cepat terhadap kebutuhan di lapangan, untuk mencegah berbagai penyakit menular. Penyerahan ini memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Jepang berjanji untuk terus berupaya dan bekerja sama dengan Indonesia dalam perjuangan melawan penyakit menular,” terang Haruka Aoki, yang telah fasih berbahasa Indonesia.

IFRC juga menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan mutu pengadaan, distribusi, serta koordinasi antar mitra. “Melalui proyek ini, kami bersama PMI memperkuat kesiapsiagaan kesehatan berbasis sistem—dari gudang hingga fasilitas pelayanan. Pengadaan nasional 601 unit peralatan ke 7 provinsi adalah bukti nyata bagaimana aksi kolaboratif dapat memperkuat ketangguhan komunitas,” kata Dwi Handayani, Koordinator Bidang Kesehatan dan WASH IFRC Delegasi Klaster Negara (Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor-Leste).

Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Pusat, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, menyampaikan apresiasinya terhadap penguatan layanan kesehatan di tingkat lokal. “Peralatan medis yang kami serahkan hari ini bukan hanya alat, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya kapasitas klinik dan rumah sakit PMI, kami berharap pelayanan menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih siap dalam menghadapi situasi darurat kesehatan apa pun,” ujar Fahmi.

PMI Jawa Tengah dan PMI DIY merupakan dua wilayah prioritas dalam program ini mengingat tingginya kebutuhan layanan kesehatan dan peran strategis kedua provinsi sebagai pusat aktivitas kemanusiaan. Peralatan medis yang diterima akan langsung digunakan untuk memperkuat operasional klinik PMI, meningkatkan kapasitas respon darurat, serta memperluas pelayanan kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan komitmen program Stockpile yang dimulai sejak April 2024 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan logistik kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan penyakit infeksius baru lainnya. Peralatan medis yang diserahkan meliputi perangkat pendukung layanan klinis, peralatan emergensi, hingga alat diagnostik dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas PMI. (*)

Berita, Ekonomi, Nasional

Lakpesdam NU Pusat Kick Off Forum Multi-Stakeholder Program Penguatan P2MI BK di Kendal

Lingkar.co — Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU pusat atau Lakpesdam PBNU menginisiasi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui kegiatan Kick Off Multi Stakeholder Program Penguatan Perlindungan PMI Berbasis Komunitas, Lakpesdam PBNU mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi lintas sektor. Acara tersebut berlangsung di Gedung Dharma Wanita Kendal, Kamis (6/11/2025).

Wakil Sekretaris Lakpesdam PBNU, M. Nur Khoiron, menegaskan bahwa hingga kini perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan akses informasi, lemahnya sistem pengaduan, hingga belum terjalinnya sinergi antarlembaga. Karena itu, menurutnya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, dan komunitas pekerja menjadi hal mendesak.

“Kick off ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat untuk membangun kolaborasi nyata demi perlindungan pekerja migran yang lebih adil, aman, dan bermartabat,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan regulasi dari tingkat desa hingga undang-undang nasional agar selaras dengan standar ketenagakerjaan internasional yang ditetapkan ILO PBB.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kendal, Benny Karnady. Dalam sambutannya, ia menyebutkan bahwa jumlah pekerja migran asal Kendal mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir — dari 4.378 pada 2023 menjadi 2.370 pada 2025.

“Meski terjadi penurunan, sejumlah kasus yang muncul berhasil dimediasi dan diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Benny menambahkan, pekerja migran saat ini didominasi oleh generasi milenial yang memiliki keterampilan tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga mitra.

Sementara itu, Sekretaris Lakpesdam PCNU Kendal, Bayu Nugroho, menyambut baik inisiatif yang digagas Lakpesdam PBNU tersebut. Ia menilai program ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat peran komunitas dalam perlindungan pekerja migran.

“Lakpesdam di tingkat kabupaten akan terus mengawal hasil pertemuan ini agar tidak berhenti di forum saja, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan,” ujarnya.

Menurut Bayu, masyarakat desa memiliki posisi strategis dalam rantai perlindungan pekerja migran. Karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah desa lebih aktif dalam edukasi, pendampingan, dan pengawasan calon pekerja migran sejak tahap pra-keberangkatan.

“Harapan kami, para pekerja migran asal Kendal dapat berangkat secara legal, terlindungi hak-haknya, dan ketika kembali bisa berkontribusi membangun desanya,” pungkasnya. (*)

Berita, Kesehatan, Pelayanan, Pemerintahan

Sepekan Terendam Banjir, Warga Mulai Keluhkan Gatal

Lingkar.co – Banjir yang melanda kota Semarang sepekan ini dua hari lalu sempat surut. Namun pada Selasa (28/10/2025) kembali menggenangi permukiman warga. Sepekan terendam air, warga mengeluh gatal. Salah satunya masyarakat yang terdampak banjir di Kaligawe, Tambakrejo, dan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Setiap hari, selalu ada warga yang memeriksakan kesehatan di posko kesehatan yang didirikan Kelurahan Tambakrejo di atas jembatan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Menurut petugas Puskesmas Gayamsari dr. Rosida, dirinya yang bertugas sejak siang baru menerima 8 orang pasien. Dari jumlah tersebut pada umumnya mengeluh gatal. Selain gatal, mereka juga mulai terkena demam atau flue.

“Dari 8 pasien mengeluhkan pusing meriang, dan gatal-gatal karena kutu air,” katanya disela pengobatan di posko Kesehatan, Rabu (29/10/2025) sore.

Kendati demikian dirinya tidak bisa mengatakan semua pasien mengalami hal itu karena data pasien setiap shif jaga langsung kembali ke puskesmas, “Petugas dibagi 2 shif, pagi dan siang,” tuturnya.

Pantauan di lokasi, nampak anak-anak bermain di air yang menggenang. Mereka berenang, bersepeda dan bermain air di depan SPBU. Ada pula yang memanfaatkan untuk berjualan di area jembatan. Mereka pada umumnya para pedagang kaki lima yang biasa mangkal di sekolah dan madrasah Masjid makam Pangeran Terboyo.

Sementara, Lurah Tambakrejo, Sukiswo mengungkapkan, di Tambarejo terdiri dari 9 RW, 54 RT, semuanya terdampak banjir. Ia menyebut sekitar 50% rumah terendam air, terutama yang kondisi lantainya belum ditinggikan lagi.

“Kalau terdampak itu karena jalan aksesnya yang terdampak gitu, kalau rumah itu hampir 50% dari 3.700 KK itu kemasukan, 50% dari 3.700 KK airnya masuk rumah,” jelasnya.

Ia lanjut menjelaskan, Pemerintah Kota Semarang, Kecamatan Gayamsari dan Polda Jateng telah memberikan pelayanan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak banjir, “Dari Tim Kesehatan Polda tadi membuat kegiatan pengobatan di pos ini ya,” ucapnya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga telah mendirikan dapur umum lapangan di kantor Kecamatan Gayamsari sehingga droping makan untuk warga bisa berjalan
Ia menyebut pada hari ini terdapat sekitar 400 nasi bungkus dari Kecamatan Gayamsari, 250 bungkus dari Dinas Sosial, “Alhamdulillah pada saat ini tadi kita jumlah total sudah mendistribusikan sekitar 650-an bungkus nasi ke masyarakat,” urainya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pelayanan, Pemerintahan, Peristiwa

Butuh Tambahan Pompa untuk Atasi Banjir Semarang

Lingkar.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, meninjau operasional rumah pompa di Kali Sringin dan Kali Tenggang, Kota Semarang, Senin (27/10/2025). Ia ingin memastikan, pompa-pompa yang ada berfungsi dengan baik, sehingga air dapat dibuang ke kolam retensi di kawasan tersebut.

Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, total kapasitas pompa yang dikerahkan di empat titik utama penanganan banjir di Kota Semarang (Sringin, Terboyo, Tenggang, dan Pasar Waru) mencapai 30.360 liter per detik.

Di Rumah Pompa Sringin, terdapat dua pompa eksisting dan dua pompa hasil peremajaan, berkapasitas masing-masing 2.000 liter per detik, serta satu pompa apung berkapasitas serupa, dengan total 10.000 liter per detik.

Untuk kawasan Terboyo, penanganan dilakukan BBWS, dengan total kapasitas 6.570 liter per detik. BBWS yang terlibat dalam penanganan banjir ini meliputi BBWS Serayu Opak, Cimanuk Cisanggarung, Bengawan Solo, Brantas, dan Ciliwung Cisadane.

Sementara itu, di Kawasan Kali Tenggang, tersedia pompa eksisting dan pompa apung berkapasitas besar, ditambah bantuan mobile pump dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dengan total 10.250 liter per detik.

Adapun di Pasar Waru, pengendalian dilakukan dengan satu pompa eksisting, berkapasitas 2.000 liter per detik, satu pompa submersible, serta beberapa mobile pump dari DPU Kota Semarang, dengan total kapasitas 3.540 liter per detik.

Dikatakan Taj Yasin, kolam retensi yang berada di Terboyo dan Sriwulan sudah berfungsi, namun masih belum optimal, karena sistem pembuangan air di kolam-kolam belum dilengkapi pompa.

“Memang sudah berfungsi, namun belum maksimal karena pompanya belum terpasang,” jelasnya.

Diakui Taj Yasin, banjir di kawasan Kaligawe dan sekitarnya menjadi pekerjaan rumah sejak Mei 2025 lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mempercepat pengadaan pompa.

Menurutnya, sebagai langkah cepat untuk menyurutkan air, maka Pemprov Jateng memilih opsi meminjam pompa di daerah sekitar Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

“Kalau memang sangat dibutuhkan, kita bisa minta bantuan dari Demak atau daerah tetangga, untuk meminjam pompa tambahan, agar air bisa segera dibuang ke laut,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wagub menyebutkan, meski kolam retensi sudah mampu menampung air hujan, namun pengendaliannya masih harus ditingkatkan. (*)

Berita, Highlight, Pelayanan, Pemerintahan

Atasi Genangan di Depan Polytron Demak, Sodetan Sungai Sayung Mulai Digarap

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengecek titik lokasi sodetan sungai Sayung, Kabupaten Demak, Senin (27/10/2025). Sodetan tersebut merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi genangan air di depan pabrik Polytron.

Ahmad Luthfi mengatakan, genangan air di depan Polytron merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani banjir di Sayung, Demak. Lokasi tersebut selalu menjadi titik rawan banjir dan mengganggu lalu lintas di jalur Pantura Semarang-Demak.

“Kita harus punya terobosan kreatif untuk menyiasati. Sudah ditinggikan jalan tapi tidak menyelesaikan masalah. Maka kita sampaikan ke Kementerian PU untuk kita lakukan sodetan,” kata Ahmad Luthfi saat di lokasi.

Genangan air di depan Polytron menutup jalan Pantura sepanjang kurang lebih 500 meter (KM 08+200 s.d. 08+700) di kedua jalur.

Hal itu disebabkan elevasi di wilayah tersebut merupakan lokasi yang terendah, kemudian drainase ke arah Sungai Babon dan Sungai Sayung tidak berkerja dengan baik, dan sipon di tempat itu juga tidak optimal mengalirkan air ke Sungai Menyong.

Maka diperlukan drainase untuk membuang air di sisi Selatan jalur Pantura. Sodetan sungai Sayung ini akan memiliki panjang sekitar 168 meter.

Lama pengerjaan selama 65 hari dengan nilai anggaran mencapai Rp 6,4 miliar bersumber dari APBN. Di sodetan itu akan dibangun rumah pompa dengan jumlah 2 unit pompa kapasitas masing-masing 50 liter per detik.

“Sodetan ini untuk dipasang pipa langsung ke arah sungai dengan didirikan pompa di sini. Harapannya banjir di wilayah bisa diatasi,” jelas Ahmad Luthfi.

Dikatakan, Pemprov Jateng telah menyiapkan upaya pencegahan dan penanganan jangka panjang terkait banjir di Pantura. Dimulai dengan penanaman mangrove sampai Desember 2025 di sepanjang garis pantai di Pantura dan Pansela, tepatnya di 17 kabupaten/kota.

Juga ada upaya normalisasi Sungai Sayung, Kali Babon, dan Sringin yang akan dilakukan oleh BBWS dalam waktu dekat.

Selain itu, kata Gubernur, hal paling pokok yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah memastikan seluruh pelayanan publik serta mobilitas masyarakat tidak terganggu, dan penyerahan bantuan kepada masyarakat terdampak harus tepat sasaran.

“Mobilitas masyarakat, anak sekolah, dan sebagainya tidak boleh terganggu dengan adanya cuaca seperti ini. Ini yang harus kita rapatkan sehingga seluruh OPD, baik dinas provinsi dan kabupaten, serta kementerian bergerak bersama sebagai perwujudan hadirnya negara di tengah masyarakat,” tegasnya. (*)