Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat dukungan dari DPR RI. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai moratorium pembangunan dapur baru memberi ruang bagi BGN untuk fokus melakukan pembenahan tata kelola dibanding mempercepat ekspansi layanan.
"Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG," kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Menurut Charles, perubahan orientasi kebijakan tersebut merupakan langkah yang selama ini dinantikan untuk memastikan program MBG berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat.
"Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa moratorium pembangunan dapur baru merupakan bagian dari strategi efisiensi dan penataan program. Saat ini, lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah sehingga lembaganya memilih untuk mengevaluasi dan merapikan fasilitas yang sudah ada sebelum membuka pembangunan baru.
"Sekarang sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini," kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai kebutuhan dapur MBG di setiap daerah berbeda sehingga tidak semua wilayah memerlukan penambahan fasilitas dalam jumlah besar.
"Misalnya, di satu kecamatan ini cukup, kok, enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium," ujarnya.
Nanik menambahkan, pembangunan dapur baru akan kembali dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kebutuhan tambahan SPPG di wilayah tertentu.
Selain itu, BGN juga menyoroti ketimpangan distribusi dapur MBG yang saat ini masih banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan aglomerasi. Sementara itu, sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terlayani secara optimal. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perluasan program lebih diprioritaskan ke wilayah 3T.
"Jujur sekarang (SPPG) yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," kata Nanik.
Menurutnya, tujuan utama penataan tersebut adalah memastikan seluruh anak memperoleh manfaat program MBG secara merata, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur.
"Pokoknya, intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien," ujarnya.
Selain menghentikan sementara pembangunan fasilitas baru, BGN juga berencana meningkatkan kualitas dapur yang telah beroperasi melalui penyempurnaan standar layanan, perbaikan sarana pendukung, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
"Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," kata Nanik.
Charles menilai moratorium tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, termasuk penyempurnaan prosedur operasional, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan standar keamanan pangan.
"Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan," tuturnya.
Politikus Charles Honoris itu juga menilai kebijakan menahan ekspansi program merupakan langkah yang tepat di tengah tantangan fiskal yang sedang dihadapi negara.
"Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," ujarnya.
Menurut Charles, keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, ia menilai langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan layak memperoleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
"Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan," katanya.
