JAKARTA, Lingkar.co - Setelah beberapa waktu lalu Ketua DPR RI Puan Maharani mematikan Microphone pada sidang paripurna Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kini Puan Maharani mengabaikan interupsi salah seorang anggota DPR dalam sidang Paripurna pengesahan keputusan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.
"Saya minta waktu pimpinan, interupsi," kata anggota dewan dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes.
Namun, Puan tetap melanjutkan kalimat penutup sidang paripurna. Merasa diabaikan, Fahmi terus melayangkan interupsi.
"Pimpinan, mohon maaf saya minta waktu. Pimpinan, saya (anggota) A-432," ujarnya.
Hingga akhirnya karena tak kunjung digubris, Fahmi Alaydroe melayangkan sindiran.
"Gimana mau jadi capres, hak konstitusi kita saja enggak dikasih," katanya.
Terkait hal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan Puan selaku pimpinan rapat mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak interupsi yang datang dari anggota sidang paripurna.
"Yang mimpin sidang itu berhak, interupsi diterima atau tidak. Tadi kan di awal udah dibilang, agendanya tunggal, yaitu masalah laporan Komisi I mengenai panglima TNI, kan sudah. Kan interupsi bisa ditempat lain, supaya kesakralannya bisa terjaga," ujar Utut.
Tapi belakangan, Fahmi meminta maaf atas keributan seputar interupsi tersebut.
"Hal itu sudah selesai tadi, dengan teman-teman PDI Perjuangan tadi saya juga sudah meminta maaf," kata Fahmi, Senin (8/11/2021).
Dia menegaskan permintaan interupsi itu spontanitas. Sindirannya kepada Puan soal Capres 2024 juga bukan bagian dari interupsi yang ingin disampaikan.
"Ya itu mengalir begitu saja," ungkap Fahmi.
Interupsi yang ingin disampaikan Fahmi adalah mengenai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
"Ingin saya sandingkan dengan ketahanan moral bangsa, begitu. Tapi kesempatan itu begitu saja, tidak diizinkan, maka saya sampaikan protes seperti yang teman-teman sampaikan," ujar Fahmi.
Penulis : Tito Isna Utama
Editor : Rezanda Akbar D.
