Ratusan peternak unggas menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Senin (10/8/2026). Dalam aksi tersebut, para peternak juga membagikan sekitar 1 ton ayam dan 1 ton telur kepada masyarakat sebagai bentuk kekecewaan sekaligus gambaran kondisi peternak yang mengaku sudah tidak sanggup terus menanggung kerugian.
Ketua Asosiasi Unggas Peternak Seluruh Kabupaten Pati, Dwi Agus Siswanto, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan peternak terhadap pemerintah karena sejumlah tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya belum terealisasi.
"Aksi hari ini merupakan bentuk kekecewaan kita terhadap pemerintah pusat ataupun daerah. Adapun delapan tuntutan kami sama sekali sampai hari ini belum terealisasikan," kata Dwi.
Ia menyebut harga telur di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp20.000 per kilogram. Harga tersebut, menurut dia, jauh di bawah harga acuan pemerintah yang mencapai Rp26.500 per kilogram.
"Jadi tiap hari, untuk telur, kita rugi Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya," ujarnya.
Menurut Dwi, kondisi harga jual yang rendah tersebut telah berlangsung sekitar empat bulan, sejak setelah Lebaran hingga saat ini. Berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kata dia, telah dilakukan, tetapi belum menghasilkan penyelesaian yang dirasakan peternak.
Kondisi serupa juga terjadi pada ayam pedaging. Dwi menyebut harga ayam di tingkat peternak saat ini sekitar Rp21.500 per kilogram, sedangkan harga ideal yang diharapkan peternak sekitar Rp22.000 per kilogram.
Di sisi lain, peternak juga mengeluhkan kenaikan harga pakan. Dalam dua bulan terakhir, harga pakan disebut mengalami kenaikan hampir setiap dua minggu.
"Pakan sekarang naik terus. Naik Rp300 per kilo, naik terus," katanya.
Untuk pakan kemasan 50 kilogram, harga dari pabrikan disebut mencapai sekitar Rp400.000 per sak. Sementara pakan konsentrat disebut mengalami kenaikan hingga sekitar Rp45.000 per sak.
Kenaikan harga pakan tersebut dinilai semakin menekan peternak karena tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual hasil ternak.
Dwi juga menyoroti persoalan penyerapan telur dan ayam oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, hasil produksi peternak lokal Pati belum terserap secara optimal.
"Belum, Pak. Karena SPPG saya enggak tahu ini pemikirannya seperti apa," katanya.
Ia menyebut sejumlah SPPG justru mengambil pasokan dari luar daerah karena mempertimbangkan harga yang lebih murah.
Dwi mengatakan sebelumnya telah dilakukan pertemuan antara peternak, pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membahas penyerapan hasil peternakan. Namun, menurut dia, kesepakatan yang diharapkan belum berjalan maksimal.
Ia menyebut kesepakatan tersebut telah ditandatangani sejumlah pihak, termasuk Bupati Pati, Ketua DPRD Pati Badrudin Nyalis dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Pati.
"Kita kawal terus, kita kasih deadline sampai akhir bulan ini. Bila tidak tercapai lagi, kita akan menyatakan, akan mengeluarkan massa sebesar-besarnya," tegasnya.
Dwi juga mengungkapkan sekitar 20-25 persen peternak rakyat di Pati telah berhenti berusaha akibat kondisi tersebut. Dari sekitar 400 peternak yang terverifikasi dalam asosiasi dan sekitar 200 peternak yang belum terverifikasi, jumlah peternak yang berhenti diperkirakan mencapai sekitar 100 hingga 150 peternak.
"Kalau diterus-teruskan, kita tutup semua," ujarnya.
Dalam aksinya, peternak menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni menurunkan harga pakan, menaikkan harga telur, menghapus monopoli impor bahan baku, memastikan kebutuhan jagung tersedia sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP), serta membentuk Kementerian Peternakan.
Menanggapi aksi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan tuntutan peternak terkait harga pakan akan disampaikan dan dikawal ke pemerintah pusat.
Chandra mengatakan persoalan harga pakan maupun komponen lain yang dinilai memberatkan peternak membutuhkan penanganan di tingkat pemerintah pusat.
"Untuk harga pakan dan lainnya akan kita kawal ke pemerintah pusat, untuk harga pakan atau yang memberatkan peternak akan kita kawal ke tingkat pusat," jelas Chandra saat memberikan sambutan di hadapan massa aksi.
Sementara terkait tuntutan mengenai harga telur dan penyerapan hasil produksi peternak, Chandra mengatakan Pemerintah Kabupaten Pati akan berkoordinasi dengan SPPG yang berada di wilayah Pati.
Ia menyebut koordinasi telah dilakukan dengan Ketua SPPG agar kebutuhan telur untuk program Makan Bergizi Gratis dapat dipenuhi dari peternak lokal Pati.
"Hari ini sudah ketemu Ketua SPPG untuk koordinasi agar semua SPPG mengambil dari peternak dari Pati," jelasnya.
Chandra juga menegaskan pemerintah daerah akan mengawal tuntutan peternak hingga ke tingkat pemerintah pusat di Jakarta.
