Arsip Tag: Lahan Pertanian

Berita, Ekonomi, Politik

HKTI Kendal Harapkan Insentif Pajak Bagi Lahan Sawah Lestari

Lingkar.co – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Kendal, Tardi, berharap pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan khusus berupa insentif pajak bagi lahan sawah lestari.

Hal ini ia sampaikan menyusul adanya persetujuan bersama terkait Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beberapa hari lalu.

Tardi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dinilai penting untuk melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi sekaligus menjaga kesejahteraan petani.

“Dengan adanya kebijakan khusus dari Bupati berupa pembebasan atau insentif pajak untuk sawah lestari, petani akan lebih terlindungi dan tetap mempertahankan lahannya dari rongrongan pengembang,” ujar Tardi, Senin 19 Januari 2026.

Tardi yang juga merupakan anggota DPRD Kendal dari Fraksi Golkar menyampaikan, insentif pajak dari pemerintah daerah akan menjadi dorongan nyata bagi petani agar tetap mempertahankan sawahnya sehingga para petani tidak tergoda menjual atau mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian.

“Karena sawah lestari merupakan lahan pertanian yang telah ditetapkan secara hukum melalui peraturan daerah maupun nasional untuk dilindungi dari alih fungsi. Keberadaan sawah lestari sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, serta keberlanjutan sektor pertanian,” ungkapnya.

Selain perlindungan sawah produktif, Tardi juga menyoroti kondisi lahan pertanian di wilayah pesisir utara Kendal yang terdampak rob. Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir dengan solusi konkret agar lahan yang kini tidak produktif dapat kembali dimanfaatkan.

“Contohnya di pesisir utara sekarang dengan adanya rob yang semakin menggila itu menjadi genangan padahal tadinya sawah subur. Nah itu apakan nanti dibuatkan tanggul, airnya dipompa untuk melindungi agar rob tidak masuk atau di alihfungsikan menjadi perikanan,” harap Tardi.

Selama lahan tersebut belum kembali produktif, Tardi berharap pemerintah daerah tidak menarik pajak dari petani yang lahan sawahnya sementara ini tidak menghasilkan.

“Untuk sawah-sawah yang tidak produktif, terutama di Kecamatan Kendal, Patebon, dan Brangsong, kami berharap pajaknya tidak ditarik terlebih dahulu karena memang tidaj ada hasilnya,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Tardi mencontohkan kebijakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah membebaskan pajak bagi sawah lestari. Kebijakan tersebut dinilai sangat membantu dan memotivasi para dalam mengelola lahan pertanian mereka sekaligus mendukung program ketahanan pangan daerah dan nasional.

“Di Sleman, sawah lestari dibebaskan dari pajak. Ini sangat bermanfaat dan menyenangkan bagi petani. Harapannya, Kendal bisa menerapkan kebijakan serupa,” tambahnya.

Disisi lain, Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kendal, Muhammad Iqbal Aldila juga mendorong agar Pemkab Kendal dapat memberikan keringanan pajak bagi para petani.

“Terkait pajak bagi para petani kami sangat sepakat agar petani diberi keringanan. Sehingga petani kita lebih sejahtera dan petani lebih semangat dan bangga menjadi petani,” pungkasnya. (*)

Berita, Peristiwa

Banjir Kepung Pati, 4.400 Hektar Lahan Pertanian Terancam Gagal Panen

Lingkar.co – Banjir yang melanda Kabupaten Pati tak hanya merendam permukiman, tetapi juga menghantam sektor pertanian. Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati mencatat sedikitnya 4.400 hektar lahan pertanian terdampak genangan air. Ribuan hektar tersebut ditanami berbagai komoditas, mulai dari padi, bawang merah, hingga tebu.

Kepala Dispertan Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, mengatakan komoditas yang mengalami kerusakan paling besar adalah padi. Sawah-sawah terdampak tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Dukuhseti, Gabus, Jakenan, Kayen, Pati, dan Sukolilo.

Sementara itu, tanaman bawang merah juga tak luput dari dampak banjir. Kerusakan terjadi terutama di Kecamatan Wedarijaksa yang dikenal sebagai sentra bawang merah terbesar di Kabupaten Pati. Selain itu, sebagian kecil lahan bawang merah di Kecamatan Batangan juga ikut terendam.

“Areal pertanian yang terdampak banjir sudah mencapai 4.400 hektar. Mayoritas tanaman padi,” paparnya, Kamis (15/1/2026).

Ia menjelaskan, genangan air yang bertahan lama menyebabkan tanaman membusuk hingga mengalami puso. Kondisi ini membuat Dispertan Kabupaten Pati bergerak melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyiapkan langkah penanganan pascabanjir, khususnya bagi petani yang lahannya gagal panen akibat bencana alam.

“Nanti bisa disampaikan BPBD, karena secara mekanisme ada di sana. Tapi nanti secara pribadi saya berharap ada bantuan,” tutur Ratri.

Selain koordinasi penanganan, Dispertan juga tengah melakukan pendataan detail terhadap lahan yang terendam. Ratri menyebut banjir masih terus meluas, sehingga potensi kerusakan tanaman pertanian di Bumi Pesantenan diperkirakan bertambah. Bahkan, di beberapa titik ketinggian air mencapai satu meter. (*)

Berita, Pemerintahan

Banjir Terjang Kawasan Guci, Jeni Soroti Alih Fungsi Lahan Lereng Gunung Slamet

Lingkar.co – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni atau yang akrab disapa Jeni menyoroti alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di wilayah Guci lereng Gunung Slamet sebelah utara.

Ia bilang, para pemerhati lingkungan menyebut hal itu yang menyebabkan debit air di Sungai Gung wilayah Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal Jawa Tengah tak terbendung. Imbasnya, Wahana Pancuran 13 dan Pancuran 5 di kawasan wisata Guci, rusak parah setelah diterjang banjir jelang akhir tahun 2025 kemarin.

Untuk itu, Jeni mendorong gerakan penanaman pohon yang masif di hutan lereng kawasan Gunung Slamet untuk mengantisipasi banjir susulan di musim penghujan berikutnya.

“Alih fungsi lahan di wilayah hulu menjadi salah satu faktor utama terjadinya banjir,” kata Jeni.

Makanya, anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi Golkar ini menekankan pentingnya mengembalikan fungsi hutan dengan reboisasi sejak awal tahun. Hal itu agar dampaknya bisa dirasakan saat musim hujan di akhir tahun 2026.

“Jika di biarkan tanpa adanya upaya masif, maka bisa terjadi banjir susulan. Mungkin akan lebih besar di bandingkan tahun ini,” ujar Jeni.

Menurutnya, upaya penanaman pohon tidak bisa dilakukan secara parsial. Melainkan harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha di kawasan wisata Guci.

Selain itu, Jeni juga menyoroti maraknya aktivitas alih fungsi lahan di kawasan atas Guci yang mencapai sekitar 49 hektare.

“Kami meminta Pemkab Tegal untuk bersikap tegas sekaligus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Pihaknya juga mendorong Bupati Tegal, H Ischak Maulana Rohman, untuk memberikan sosialisasi secara masif kepada warga. Agar tidak melakukan tidak menebang pohon untuk alih fungsi lahan pertanian.

“Ini demi keselamatan bersama dan keberlanjutan lingkungan,” tegas politisi yang di kenal dekat dengan masyarakat tersebut.

Jeni menambahkan, alih fungsi hutan tidak hanya berdampak pada bencana banjir. Tetapi juga mengancam sektor pariwisata Guci yang selama ini menjadi salah satu andalan Kabupaten Tegal.

“Kalau lingkungannya rusak, wisatawan juga akan enggan datang. Jadi menjaga hutan berarti menjaga ekonomi masyarakat Guci itu sendiri,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan

Sri Hartini Sebut Longsor di Guci Karena Ketimpangan Kebijakan Pemda

Lingkar.co – Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Hartini, menyoroti bencana tanah longsor di Guci, Kabupaten Tegal dan kejadian serupa di Sumatra harus menjadi pelajaran mahal. Ia menyebut ada ketimpangan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan yang selama ini terjadi.

”Di daerah pegunungan yang memiliki lahan miring, banyak ditemukan alih fungsi lahan yang semestinya untuk penghijauan (konservasi) kini berubah menjadi perkebunan musiman. Terjadi pembukaan lahan besar-besaran sehingga daerah tangkapan air berkurang drastis,” tegasnya.

Ia melanjutkan, kondisi serupa terjadi di kawasan pesisir Pantura, termasuk Demak dan Jepara, di mana abrasi sudah nyata terjadi di depan mata. Oleh karena itu, pihaknya turun langsung ke daerah untuk mendapatkan data komprehensif guna menyusun aturan yang mewajibkan dukungan anggaran dan penanganan yang lebih serius.

Menyambut inisiasi tersebut, Pejabat Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jepara, Nexson Hasiholan memaparkan kondisi riil di lapangan.

Ia menyebut wilayah Jepara menghadapi ancaman ganda, baik dari kawasan pegunungan di lereng Gunung Muria maupun wilayah pesisir pantai.

Ia lantas memaparkan, berdasarkan data DLH Kabupaten Jepara, total lahan yang memerlukan penanganan serius mencapai 8.513 hektare. Rinciannya, Lahan Kritis seluas 6.311 hektare dan Lahan Sangat Kritis seluas 1.673 hektare.

Nexson mengakui kendala utama saat ini adalah minimnya dukungan anggaran. Namun, Pemkab Jepara terus berupaya melalui gerakan ‘Jepara Menanam’ dan kewajiban pemberian bibit pohon dalam setiap kegiatan Bupati dan merangkul kelompok aktivis lingkungan dan mahasiswa.

Dalam diskusi itu, Anggota Komisi B Yusuf Hidayat dan Muhaimin, sepakat mendorong keseriusan daerah. Namun, Yusuf memberikan catatan kritis terkait metode penanganan yang selama ini berjalan. Ia menyoroti kecenderungan kegiatan penanganan lahan kritis yang terjebak dalam acara seremonial mahal.

”Kerap kali acara penanganan lahan kritis menghabiskan biaya besar dibanding biaya pengadaan bibit pohon itu sendiri. Acara seremonial hendaknya dibuat sederhana, anggarannya diperbanyak untuk pengadaan bibit. Dengan demikian, penanganannya bisa teratasi, tidak sekadar ‘wah’ di acaranya saja,” ujar Yusuf mengingatkan.

Merespons masukan itu, Nexson menyatakan sependapat dan berkomitmen menindaklanjuti saran dari Komisi B. Pihaknya tidak memungkiri bahwa kegiatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seringkali menyedot anggaran seremoni yang cukup besar, dan efisiensi akan menjadi catatan penting bagi DLH Jepara ke depannya.

Sebagai informasi, diskusi antara Komisi B dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Rabu (7/1/2026). Diskusi tersebut sekaligus menjadi langkah inisiasi penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah yang akan memuat kewajiban pemerintah dalam menangani lahan kritis. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Panen Raya Jagung Serentak, Pemkot Banjar Dukung Sektor Pertanian dengan Bantuan Alsintan

Lingkar.co – Wali Kota Banjar, Sudarsono, menyerahkan bantuan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) berupa traktor roda empat kepada Kelompok Tani Wijaya dalam rangkaian kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025, yang digelar di Kebun Jagung Blok Bantaran, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja. Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026).

Sudarsono menyatakan, bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kota Banjar untuk sektor pertanian di Kota Banjar yang terus dilakukan secara berkesinambungan.

Bantuan traktor roda empat diharapkan lebih efektif dalam mengolah lahan dan mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Banjar sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Penyerahan bantuan tersebut disaksikan secara langsung oleh Wakil Wali Kota bersama Kapolres Banjar, menandai sinergi antara Pemerintah Daerah dan aparat Kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan petani.

Wali Kota Banjar menegaskan bahwa penguatan pertanian tidak hanya berbicara soal hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana petani mendapatkan akses terhadap teknologi yang mempermudah kerja mereka.

Modernisasi alat pertanian dinilai menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan biaya produksi dan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. “Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka didukung dengan sarana yang memadai,” ungkap Wali Kota.

Menurutnya, panen raya jagung serentak ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial semata, namun sebuah bentuk dukungannya terhadap program pemerintah daerah dalam penguatan ketahanan pangan.

Dengan adanya bantuan alsintan tersebut, Pemkot Banjar berharap sektor pertanian di wilayah Purwaharja semakin maju, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi ketahanan pangan serta perekonomian daerah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjar, Kapolres Banjar beserta seluruh jajaran Polres Banjar, Ketua Bhayangkari, perwakilan Perum Bulog, serta para Kepala Perangkat Daerah. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Hasil Kolaboratif Jaga Swasembada Pangan, Produktivitas Padi di Nganjuk Hingga 9 Ton Per Hektare

Lingkar.co – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Ida Shobihatin,menyampaikan kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, petani, serta dukungan TNI dan Polri berhasil menjaga swasembada pangan hingga mampu produktifitas pagi mencapai 9 ton per hektare.

“Capaian swasembada pangan ini tidak bisa kami wujudkan sendiri. Ini adalah hasil sinergi antara petani, penyuluh, TNI, Polri, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa kebersamaan, target ini tidak mungkin tercapai,” papar Ida Shobihatin dalam kegiatan Tasyakuran Swasembada Pangan di Pendopo Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (7/1/2026).

Ia lanjut menguraikan, sepanjang tahun 2025 luas tanam padi di Kabupaten Nganjuk mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produktivitas 8 hingga 9 ton per hektare. Sementara untuk komoditas jagung tercatat luas tanam sekitar 31 ribu hektare, kedelai 3.100 hektare, serta bawang merah yang terus meningkat hingga 20 ribu hektare.

“Alhamdulillah, produksi padi, jagung, kedelai, hingga bawang merah menunjukkan tren peningkatan. Ini menjadi bukti bahwa visi misi kepala daerah dalam memperkuat ketahanan pangan mulai terwujud,” ujarnya.

Selain peningkatan produksi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga memberikan dukungan sarana prasarana pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kami telah memfasilitasi petani dengan bantuan enam unit hand traktor, sepuluh kendaraan roda tiga, serta pembangunan tujuh jalan usaha tani dari APBD Kabupaten Nganjuk agar hasil panen dapat lebih optimal,” imbuhnya.

Sementara, Staf Ahli Bupati Nganjuk Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Darmantono, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama pemerintah pusat serius melindungi petani, terutama dalam menjaga stabilitas harga hasil panen.

“Pemerintah hadir dan serius. Harga gabah kini ditetapkan agar petani tidak dirugikan. Ini bukti bahwa keberpihakan negara kepada petani benar-benar nyata,” tegas Darmantono.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi aktif antara petani dan pemerintah jika terjadi kendala di lapangan. “Kalau ada persoalan pupuk, bibit, atau harga, segera komunikasikan. Jangan sampai ada permainan harga di tingkat bawah yang justru merugikan petani,” ujarnya.

Menurut Darmantono, swasembada pangan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional, terutama di tengah tantangan krisis pangan global.

“Ketahanan pangan adalah salah satu pilar ketahanan negara. Kita patut bersyukur, saat negara lain kesulitan pangan, Indonesia masih mampu mencukupi kebutuhannya sendiri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, adir dalam acara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Dandim 0810/Nganjuk, Perwakilan Polres Nganjuk, , Forpimcam Lengkong, Kepala BPP Lengkong, Kepala Desa se Kecamatan Lengkong, serta Kelompok Tani se Kecamatan Lengkong.

Kegiatan tasyakuran ini dilaksanakan serentak oleh seluruh BPP se-Kabupaten Nganjuk dan menjadi momentum refleksi bersama untuk terus memperkuat ketahanan pangan daerah demi kesejahteraan petani dan masyarakat. (*)

Berita, Ekonomi

Swarnaloka Indonesia Sediakan Lahan Gratis dan Siap Dampingi Urban Farming Fatayat NU Kota Semarang

Lingkar.co – Pegiat Swarnaloka Indonesia, Mustaghfirin menyatakan siap memberikan lahan gratis serta mendampingi Fatayat NU melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan lewat bertani atau berkebun.

“Kami fokus bergerak di pemberdayaan, jadi siapapun termasuk Fatayat kalau punya keinginan untuk berternak dan berkebun, kami menyediakan lahan gratis,” kata dia saat ditemui usai menjadi narasumber Pertemuan Rutin Triwulan Fatayat NU Kota Semarang di Kantor Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Ahad (4/1/2026).

“Kami ada area 2,5 hektar di Cepoko, Gunungpati yang bisa digunakan fasilitasnya pada siapapun yang punya keinginan,” sambungnya.

Ia lantas menguraikan, ada 24 tenan. Ada dua titik yang beternak maggot, entok jumbo, ikan lele, nila, gurame, kambing, ayam petelor, ayam bangkok, ayam Jawa, dan sebagainya. Sedangkan yang menggarap perkebunan ada durian, nanas, melon, dan sebagainya.

“Ada jamur juga, tiap hari panen, ada budidaya anggrek, dan ada juga sayuran seperti bayam,” urainya.

Menariknya, dari sekian komunitas atau kelompok yang mengelola lahan juga diberi kesempatan untuk mengisi pelatihan.

Selain itu, lokasi tersebut juga menjadi kegiatan sekolah alam saat libur akhir pekan maupun libur semester. Kegiatan pengenalan perkebunan dan peternakan dikonsep dengan istilah tour garden

Terkait potensi kader Fatayat NU Kota Semarang, ia menilai di Gunungpati cukup potensial dan jaraknya lebih dekat dengan lokasi. Terlebih sudah ada Aniqotun Nafi’ah yang saat ini menjadi Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Tembalang. Ia sudah berpengalaman dan sering menjadi narasumber di bidang tersebut.

Menjawab waktu pelatihan, senior Banser Kota Semarang ini menyebut cukup singkat dengan metode pendampingan, “Kan gampang, mau nanam apa itu tinggal nanam aja. Nanti mentornya kita,” ujarnya.

Ia juga meyakinkan keamanan lokasi dari hewan predator. Sehingga tidak ada gangguan dalam peternakan.

Sampah Berkurang Signifikan

Salah satu narasumber Eni Purwatiningsih yang berbagi pengalaman mendirikan Bank Sampah Resik Sejahtera Kelurahan Sambiroto Tembalang. Ia memulai gerakan pilah dan pilih sampah berbasis para ibu PKK di lingkungan perumahan yang prihatin dengan adanya 15 Tempat Pengelolaan Sampah (TPS).

“Kalau bank sampah kami memang di awal itu kan memang karena keprihatinan dari kami ada lima belas TPS. Walaupun itu perumahan, tapi lingkungannya kumuh karena ada TPS,” ungkapnya kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2018 dirinya bersama para ibu yang peduli kebersihan lingkungan mulai dengan bank sampah, dan pada tahun 2019 mendapat dukungan Ketua RW setempat untuk membuat Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

“Maka di awal itu kami memang mengelolanya untuk sampah itu kita tutup TPS-nya,” katanya.

Eny yang bekerja sebagai Staf Bappeda Jawa Tengah ini mengaku volume pembuangan sampah ke TPA Jati Barang berkurang signifikan setelah dua tahun tersebut.

“Volume yang dulu sampah itu 2 mobil pikap (bak terbuka), setiap 2 hari sekali pengambilan itu cuma jadi paling setengah atau 3/4 pikap setiap 2 hari. Jadi ada penurunan yang luar biasa,” urainya.

Terkait pengolahan sampah organik, Eni mengaku belum bisa menampung banyak karena produksi maggot (belatung lalat maggot) masih terbatas.

Meski begitu, produksi maggot masih mampu membuat siklus usaha lele, dan ayam. Jadi, kata dia, setelah lebih dari satu tahun ayam petelor diganti dengan bibit ayam baru, dan lele juga sudah beberapa kali panen, “Jadi maggotnya itu memang untuk lele sama untuk ayam,” paparnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Ekonomi

Sekda Jateng Minta Semua Pihak Lindungi Lahan Sawah untuk Ketahanan Pangan Nasional

Lingkar.co – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meminta komitmen kepada semua pihak untuk melakukan perlindungan terhadap lahan sawah di wilayahnya, guna menopang ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan dalam pembukaan acara Jambore Nasional I Jamaah Tani Muhammadiyah (Jamnas I Jatam) di Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo), Sabtu (20/9/2025).

Memang, lanjut dia, beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan lahan sawah yang dilindungi melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun, tanpa komitmen kolektif, keberadaan lahan produktif ini bisa terancam oleh alih fungsi lahan.

“Sawah-sawah yang kita miliki harus benar-benar dijaga. Ini bukan hanya soal pertanian, tetapi menyangkut keberlanjutan pangan kita bersama,” ujarnya.

Selain lahan, Sumarno juga menyoroti mengenai sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya air yang menjadi daya dukung sektor pertanian. Karena itu, ia mengapresiasi Muhammadiyah yang mendorong peningkatan kualitas SDM pertanian melalui Jatam.

“Kami berterima kasih kepada Muhammadiyah yang memberi perhatian serius pada sektor pertanian. Dengan SDM yang unggul, tantangan pangan bisa kita hadapi bersama,” tambahnya.

Di sisi lain, sumber daya air juga menjadi tantangan. Walaupun secara neraca Jawa Tengah memiliki potensi besar, beberapa wilayah masih mengalami kekurangan air. Oleh karenanya, dukungan Kementerian Pertanian dalam hal irigasi dinilai sangat membantu.

Ia berharap, kepedulian terhadap lahan pertanian, SDM, dan kelestarian lingkungan bisa memperkuat kedaulatan pangan bangsa.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, Muhammadiyah memberikan dukungan terhadap agenda swasembada dan kedaulatan pangan melalui langkah-langkah progresif—mulai dari perbenihan, irigasi, harga gabah, hingga distribusi. Bahkan, sejak 2010, Muhammadiyah telah menggarap program pertanian di berbagai daerah.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan akan memastikan penyaluran pupuk maupun bantuan pertanian disederhanakan agar langsung menyentuh gapoktan.

“Prinsip kami sederhana: makin cepat makin bagus. Efisiensi anggaran diarahkan ke prioritas seperti irigasi, jalan usaha tani, dan perbaikan sarana,” tegasnya.

Sebagai informasi, Jamnas I Jatam digelar selama tiga hari mulai 19 sampai 21 September 2025, diikuti lebih dari 500 peserta perwakilan Jatam se-Indonesia. Acara ini akan dilakukan di dua venue utama, yaitu di Unimugo dan Pendopo Kabupaten Kebumen.

Selain itu ada pula Jatam Expo dan Bazar yang diikuti kurang lebih 93 stand dari berbagai institusi, baik dari kampus, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah, Daerah, bahkan sampai Cabang, dan lainnya. (*)

Berita, Peristiwa

Lahan di Gunung Buthak Diserang Kera, Sejumlah Orang Tawarkan Jasa Penjagaan

Lingkar.co – Para petani di wilayah Gunung Buthak kini harus menghadapi ancaman kera yang sering menanam tanaman mereka.

Diketahui, Gunung Buthak yang meliputi wilayah Kecamatan Sale dan Gunem, menjadi lokasi tegalan warga yang menanam durian, jagung, pete dan padi.

Untuk melindungi tanaman dari serangan kera, sejumlah orang menyediakan jasa penjagaan lahan.

Para penjaga lahan ini membawa senapan, namun tanpa amunisi peluru. Mereka berpindah-pindah ke beberapa titik untuk memantau tegalan pemilik lahan. Jika mendeteksi pergerakan kera, mereka memicu suara “dor” dari senapan untuk mengusir kera tersebut.

Salah satu penjaga lahan, Surip (45) warga Dukuh Picis, Desa Dowan menjelaskan bahwa menjaga lahan dari serangan kera menjadi pekerjaannya setiap hari. Keberadaan kera yang cukup banyak membuat tanaman jagung dan durian warga sering dimakan.

“Jam gangsal, subuh ngoten sampun ting mriki (jam 5 pagi, subuh sudah kesini) pulang sore. Wong subuh ngoten iku mpun dipendet kethek kok (soalnya pagi itu sudah diambil kera kok tanamannya), ” ujarnya, Jumat (26/4/2024).

Meskipun jumlah kera di Gunung Buthak mencapai ribuan ekor, para penjaga lahan ini tidak membunuh atau melukai kera tersebut. Mereka menggunakan senjata hanya untuk menakuti kera dengan suara “dor” yang dihasilkan senapan.

“Kalau jaga kita senjatanya ya ini bawa senapan. Tapi ini hanya angin kok (tidak pakai amunisi peluru. Ini  ada yang pakai bensin (yang memakai petasan bumbung berbahan pralon, Red),” terangnya.

Sarmijan, penjaga lahan lainnya, menegaskan bahwa senjata yang mereka bawa hanya digunakan untuk menakuti kera. Mereka mendapatkan bayaran dari pemilik tegalan, namun jumlahnya hanya cukup untuk membayar bahan bakar senjata mereka, yaitu bensin.

“Bayarane nggeh kados ngge tumbas bensin niku mas,” jawabnya saat ditanya berapa bayaran yang diterimanya dari pemilik tegalan. (*)

Penulis: Miftahus Salam