Arsip Tag: ingatkan;

Jelang Lebaran 2026, Kemenag Ingatkan ASN Tolak Gratifikasi

Lingkar.co – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag untuk menjaga integritas serta menolak segala bentuk gratifikasi menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Imbauan ini disampaikan melalui surat Inspektorat Jenderal Kemenag yang ditujukan kepada para pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. 

Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khairunnas menegaskan bahwa ASN Kemenag harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, serta etika dalam menjalankan tugas.

“ASN Kementerian Agama harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak memberi ataupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya,” ujar Khairunnas dalam imbauan yang diterbitkan di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Ia menegaskan bahwa praktik meminta dana atau hadiah dengan alasan Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, maupun sesama ASN, merupakan tindakan yang dilarang.

“Permintaan dana atau hadiah, seperti THR atau sebutan lain, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi, tidak diperbolehkan karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” tegasnya. 

Khairunnas juga mengingatkan agar ASN tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk kendaraan dinas untuk mudik Lebaran atau aktivitas di luar kedinasan.

“Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik Lebaran tidak diperkenankan,” kata dia. 

Selain itu, ASN Kemenag diminta tetap menjalankan tugas secara disiplin dan profesional selama masa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan menjelang dan setelah libur hari raya.

Penyesuaian tersebut berlaku pada 16–17 Maret 2026 serta 25–27 Maret 2026, sesuai kebijakan penyesuaian kerja ASN pada masa libur nasional dan cuti bersama Nyepi dan Idulfitri. 

Khairunnas juga mengingatkan bahwa apabila ASN menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya, maka penerimaan tersebut wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 30 hari kerja sejak diterima.

Adapun gratifikasi berupa makanan atau minuman yang mudah rusak dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dengan tetap melaporkannya kepada UPG disertai dokumentasi penyerahan.

“Momentum hari raya harus tetap dijaga sebagai ruang memperkuat integritas dan kepercayaan publik kepada aparatur negara,” kata Khairunnas. (*)

Anasom: Kader NU Tersebar di Berbagai Profesi dan Parpol, Kiai Hanief Ingatkan Peran NU Bagi Bangsa

Lingkar.co – Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, Dr. KH. Anasom MHum mengungkapkan bahwa kader Nahdlatul Ulama tersebar di berbagai partai politik dan profesi, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti dirinya.

Anasom mengatakan hal itu sebagaimana keputusan bahwa Muktamar tahun 1984 di Situbondo yang menyatakan kembali pada khittah gerakan NU 1926. Khittah NU mengembalikan pada garis besar perjuangan pada dasar-dasar paham keagamaan NU, sikap kemasyarakatan, serta usaha-usaha yang dilakukan oleh NU di bidang keilmuan, dakwah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, pengurus, kader maupun warga NU bisa masuk ke berbagai profesi, termasuk partai politik. Anasom pun menegaskan pihaknya hanya sebatas memberikan fasilitasi kepada pengurus untuk mengenal semua pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada)

“Tadi juga ada Pak Hendi (Hendrar Prihadi), sayangnya kok tidak sekalian dengan Pak Andika,” ujarnya seusai menerima Paslon Agustina-Iswar di Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatul Qur’an (PPRQ) An Nasimiyyah, Jl. Puspanjolo Selatan, Semarang Barat, Kota Semarang, Ahad (15/9/2024) siang.

“Ya kalau memungkinkan bisa diagendakan untuk silaturahmi dengan semua Paslon Pilgub Jateng,” sambungnya.

Peran Politik NU

Rais Syuriah PCNU Kota Semarang, KH Hanief Ismail juga mengungkapkan hal senada. Ia tegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bukan sebuah partai politik. Oleh karena itu, NU menerima semua pasangan calon yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hindari Konflik, Bawaslu Blora Ingatkan KPU Segera Tetapkan Lokasi Kampanye

Lingkar.co – Tahapan kampanye pemilihan serentak tahun 2024 akan dimulai pada 25 September. Namun hingga dua pekan jelang dimulainya kampanye, KPU Blora belum menetapkan lokasi kampanye. Ketua Bawaslu Blora Andyka Fuad Ibrahim, mengingatkan KPU Kabupaten Blora untuk segera menetapkan lokasi kampanye seperti yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020.

“Kampanye tinggal 2 (dua) pekan lagi, penyusunan aturan pemasangan alat peraga kampanye harus memberikan prinsip keadilan dan memudahkan semua pihak peserta pemilihan, termasuk dalam pemasangan alat peraga kampanye”, jelasnya, Jumat (13/9) di Kantor KPU Blora saat pengawasan penerimaan berita acara perbaikan dokumen pencalonan pemilihan 2024.

Harapannya dengan segera ditetapkan akan cukup waktu untuk sosialisasi, sehingga tidak terbuka ruang konflik.

“Dibutuhkan sosialisasi aturan, jangan sampai nanti banyak ruang konflik dan debat dalam pengaplikasiannya”, tandasnya.

Sementara Lulus Mariyonan, Anggota Bawaslu Kabupaten Blora menekankan mekanisme cuti bagi pejabat negara.

“Sebelum ditetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, penting juga keterpenuhan cuti pejabat negara. Untuk petahana harus cuti di masa kampanye, ini harus terpenuhi”, jelasnya.

Selain itu terhadap isu netralitas, pihaknya juga mengimbau pasangan calon untuk tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye.

“Ada pejabat negara, pejabat daerah, kepala desa, perangkat desa serta pihak lain yang harus netral, ini untuk tidak melibatkan diri dan terlibat dalam kampanye”, pungkasnya.

Diketahui dalam tahapan kampanye pemilihan 2024 ini dilakukan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon, dan berakhir di masa tenang, 3 (tiga) sebelum pemungutan suara. (hms)

Ingatkan Pemilu Bukan Hanya Urusan Dunia, Mahsun: Akan Dipertanggungjawabkan di Akhirat

Lingkar.co – Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Tengah, H. Muhammad Mahsun mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang sadar bahwa pemilihan umum (Pemilu) bukan sekedar urusan dunia. Namun akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

“Kalau ada yang mengatakan pemilu urusan dunyo, itu salah, keliru. Pemilu itu milih pemimpin, ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat,” kata Mahsun saat menjadi pembicara selapanan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Muslimat NU Kecamatan Tembalang di Kedung Mundu, Tembalang, Kota Semarang, Minggu (7/1/2203)

Calon Legislatif (Caleg) Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan Jateng I (Kota Semarang) ini lantas menjelaskan fenomena hijrah Nabi Muhammad SAW yang mana saat itu motivasi para sahabat nabi berbeda-beda. Karena itu, Nabi Muhammad meluruskan niat APRA sahabatnya.

“Niat ngaji itu harus lurus untuk mencari ilmu agama, namun perkara ada tambahan bisa berbisnis atau yang lain merupakan tambahan, bukan yang utama,” ujarnya.

Sejalan dengan hal itu dia juga menyampaikan niatnya ikut berkompetisi dalam pemilihan legislatif (Pileg) 14 Februari mendatang bukan karena ambisi pribadi. Hal itu sudah ia lakukan sejak pertama kali menjadi kader Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan LAZISNU.

Ia lantas mengungkapkan pengalaman dimana warga NU belum berfikir tentang pentingnya punya kompleks makam warga NU. Ia mengaku sudah 3 tahun ini memperjuangkan hal itu. Sebab, makam khusus warga NU akan menjadikan APRA peziarah nyaman. Bahkan makam tersebut akan dibangun bersama di area pesantren.

Sementara, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Tembalang, Hj. Sofiah Masri berharap pesta demokrasi lima tahunan berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti

“Semoga pemilu nanti bisa berjalan dengan lancar, damai, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Ajak Wujudkan Pemilu Luber dan Jurdil, Bupati Blora Ingatkan; Pemilu Bersatu Tentukan Arah Bangsa

Lingkar.co – Bupati Blora, Arief Rohman mengajak masyarakat mewujudkan Pemilu Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Karenanya ia mengingatkan agar Pemilu dapat menyatukan elemen bangsa dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa.

“Pemilu, itu untuk menyatukan seluruh elemen bangsa dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara ke depan, bukan untuk memecah belah bangsa. Maka dari itu, saya, mengajak seluruh elemen masyarakat mewujudkan Pemilu yang luber jurdil,” ungkapnya.

Orang nomor satu di kota dengan julukan penghasil minyak dan kayu jati ini, mengungkapkan hal itu saat penyerahan Kirab Pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Bojonegoro kepada KPU Kabupaten Blora di depan Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Minggu (24/09/2023) sore.

Selain itu, ia juga ingin Kirab Pemilu 2024 membantu memudahkan mengawal pemungutan suara, baik itu Pemilu maupun Pilkada, serta tentunya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, mendukung penuh Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi sarana integrasi bangsa.

Menurut Gus Arief, sapaan akrab Arief Rohman, dukungan Pemkab Blora bukan tanpa alasan, melainkan agar saat pemilu 2024, tidak menjadi ajang perpecahan sesama anak bangsa.

“Saya atas nama pribadi dan Pemkab Blora mendukung KPU yang mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Agar kedepannya tidak lagi terpecah belah hanya karena berbeda pilihan,” ucapnya.

Acara tersebut juga sebagai sarana memperkenalkan nomor dan lambang partai politik peserta pemilu 2024.

Dalam kesempatan itu, juga dilaksanakan Deklarasi Damai dan penandatanganan komitmen yang diikuti oleh Bupati Blora, Forkompimda, KPU dan Bawaslu Blora serta pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Blora.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pemilu Legislatif akan dilaksanakan tahun depan, tepatnya pada Rabu, 14 Februari 2024.

Maka dari itu, KPU Kabupaten Blora, Jawa Tengah melanjutkan Kirab Pemilu 2024 setelah serah terima dari KPU Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Kirab Pemilu ditandai dengan arak-arakan bendera partai politik (parpol) seluruh peserta Pemilu 2024. Ada 18 bendera yang dikirab keliling Indonesia bertajuk Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa

Untuk Kabupaten Blora, kirab dimulai dari Blok T Blora sampai dengan Alun-Alun Blora. Para peserta mengikuti rute dengan iringan kesenian barongan dan reog Ponorogo.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Blora Khamdun menjelaskan Kirab Pemilu 2024 adalah agenda nasional dan ada tujuh jalur kirab.

“Yang dikirab adalah bendera partai politik sejumlah 18. Tujuan utamanya adalah mensosialisasikan kepada publik tentang proses dan tahapan pemilu,” jelasnya

Lebih lanjut ia tegaskan, pihaknya ingin menunjukkan bahwa KPU siap melaksanakan Pemilu 2024, yakni dengan cara menyuguhkan kepada publik tentang kesiapan penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu maupun seluruh elemen yang akan terlibat di dalam pelaksanaan Pemilu.

“Kalau di tingkat kecamatan, nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan, seperti sosialisasi di sejumlah tempat bersama kelompok masyarakat, kemudian ada KPU Bersholawat. Itu rangkaian acara yang mengiringi Kirab Pemilu hari ini, sampai dengan nanti tanggal 30 September 2023,” bebernya.

“Karena Blora masuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur maka kirab Pemilu dari Bojonegoro, Jawa Timur ke Kabupaten Blora, sehingga untuk Jawa Timur melibatkan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur,” terangnya. (*)

Penulis: Lilik Yuliantoro
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat