Lingkar.co - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membatasi jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga maksimal enam unit di setiap kecamatan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari moratorium pendirian dapur baru yang ditempuh pimpinan baru BGN, Nanik Sudaryati Deyang, guna menata pelaksanaan program sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Nanik menyampaikan bahwa BGN akan menghentikan sementara proses pendaftaran dapur baru sambil melakukan evaluasi kebutuhan layanan di masing-masing wilayah. Menurutnya, jumlah dapur yang saat ini beroperasi maupun mengajukan izin dinilai sudah cukup banyak, terutama di kawasan perkotaan dan daerah aglomerasi.
"Kami akan bereskan dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, (4/6/2026).
Ia menjelaskan, langkah moratorium diperlukan agar BGN dapat menghitung kembali kebutuhan ideal dapur MBG di tingkat kecamatan maupun kabupaten berdasarkan jumlah penerima manfaat. Setelah proses penataan selesai, pemerintah akan mengevaluasi kembali kebutuhan pembukaan pendaftaran dapur baru.
"Nanti kalau setelah kami lihat kurang, baru buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu," ujarnya.
Menurut Nanik, saat ini pembangunan serta pengajuan dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah aglomerasi. Di sisi lain, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum mendapatkan layanan secara optimal.
"Jujur, sekarang yang numpuk ada di aglomerasi. Yang 3T belum tersentuh," ujar Nanik.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah lebih memprioritaskan pengembangan layanan MBG di kawasan 3T sebelum memperluas cakupan di daerah lain.
Moratorium pembangunan dapur MBG menjadi bagian dari agenda konsolidasi yang dijalankan jajaran pimpinan baru BGN setelah penunjukan oleh Presiden. Dalam rapat koordinasi perdana, efisiensi anggaran ditetapkan sebagai salah satu fokus utama lembaga tersebut.
Nanik menjelaskan, BGN akan melakukan penajaman sasaran penerima manfaat, menghentikan sementara pembukaan dapur baru, memperbaiki dapur yang telah beroperasi, serta merancang pola pelaksanaan program MBG di wilayah 3T agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ini, anggaran BGN disebut tersisa sekitar Rp26,8 triliun setelah adanya kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. Meski demikian, lembaga tersebut masih berupaya mencari peluang efisiensi tambahan tanpa mengurangi target penerima manfaat.
"Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun sekarang sudah dipotong, tinggal Rp 26,8 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," ujar dia.
Untuk mendukung pelaksanaan program di wilayah 3T, BGN tengah menyiapkan sejumlah sumber pendanaan alternatif di luar APBN. Opsi yang dipertimbangkan antara lain pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BUMN maupun sektor swasta, hibah lembaga internasional, serta penggunaan fasilitas dapur yang telah tersedia di daerah.
"Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu full 100 persen dibiayai APBN," kata Nanik.
Selain itu, BGN juga membuka peluang pemanfaatan kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas memasak lain yang sudah tersedia di kawasan terpencil. Menurutnya, jumlah penerima manfaat di sejumlah daerah 3T relatif terbatas sehingga pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi pilihan yang paling efisien.
Dalam kesempatan yang sama, Nanik mengindikasikan bahwa target penerima manfaat program MBG sebanyak 82,9 juta orang pada tahun ini tidak lagi menjadi fokus utama. Pemerintah, kata dia, kini lebih menekankan peningkatan kualitas layanan serta ketepatan sasaran dibanding sekadar mengejar perluasan cakupan.
"Kami sudah menyampaikan ke Presiden bahwa tahun ini, kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas," ujar Nanik.
Penulis : Putri Septina
