Lingkar.co - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua Dipalang sejumlah warga. Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan adanya aspirasi dan tuntutan dari masyarakat adat setempat terkait kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi pemalangan tersebut. Aksi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama dalam kondisi gawat darurat.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, menegaskan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas vital yang harus tetap dapat diakses masyarakat dalam kondisi apa pun.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” ujar dr. Azhar Jaya melalui siaran pers, Senin (22/6/2026).
Ia mengingatkan, pemalangan yang menutup akses rumah sakit berpotensi membahayakan keselamatan pasien, khususnya mereka yang membutuhkan tindakan kegawatdaruratan.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” tegasnya.
Dijelaskannya, meski aksi pemalangan berlangsung sejak Rabu (17/6) di pintu utama, manajemen RSUP Jayapura memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan. Akses pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua dengan sejumlah penyesuaian demi menjaga keamanan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.
Berdasarkan laporan terkini, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Inap, dan Rawat Jalan tetap beroperasi. Tercatat 2 pasien di IGD, 33 pasien Rawat Inap, dan 6 pasien di ruang Rawat Intensif masih mendapatkan perawatan. Para pegawai shift sore juga tetap siaga melayani pasien.
Manajemen RSUP Jayapura terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, mulai dari Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, hingga Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mengantisipasi situasi. Pihak rumah sakit juga telah menerbitkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai serta menginformasikan perkembangan situasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi.
Kementerian Kesehatan berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara baik-baik melalui jalur musyawarah dengan pihak-pihak terkait, tanpa harus mengorbankan hak masyarakat Papua untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkasnya. (*)
