Arsip Tag: PBNU

Berita, Peristiwa, Politik, Religi

PCNU Purworejo Masa Khidmah 2025-2023 Resmi Dilantik, PBNU Ingatkan Pentingnya Jalankan Dua Bentuk Khidmah di Tubuh NU

Lingkar.co – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purworejo masa khidmat 2025–2030 dibawah pimpinan KH R Dawud Maskuri sebagai Rais Syuriyah dan KH Muhammad Haekal sebagai Ketua Tanfidziyah resmi dilantik oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pendapa Agung Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (11/5/2025).

Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori dalam sambutannya mengingatkan pentingnya menjalankan dua bentuk khidmah di tubuh NU, yakni khidmah diniyah (pelayanan keagamaan) dan khidmah wathoniyah (pengabdian kebangsaan).

“NU hadir untuk mendampingi umat dalam beragama sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus menjadi perekat bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara,” ujarnya.

Sementara, KH Muhammad Haekal menyampaikan bahwa pelantikan dan Muskercab mengangkat tema ‘Menguatkan Khidmat Jam’iyyah, Mewujudkan Kemandirian Berjamaah’. Tema ini, kata dia, diharapkan menjadi spirit gerakan PCNU dalam memperkuat soliditas organisasi dan kemanfaatan bagi warga NU, khususnya di kabupaten Kabupaten Purworejo.

Pada kesempatan itu ia juga menegaskan pentingnya meluruskan niat dalam berkhidmat kepada jam’iyyah dan para muassis (pendiri) NU demi terwujudnya organisasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Bupati Purworejo, Kapolres Purworejo, Dandim 0708 Purworejo, perwakilan dari Baznas Kabupaten Purworejo, serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo.

Sedangkan dari kalangan legislatif, nampak hadir Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, Wakil Ketua DPRD H. Frans Suharmaji dan H. Rohman, serta para anggota dewan seperti H. Muh Dahlan, H. Sohibal Untung, H. Budi Sunaryo, K. Toha Mahasin, dan H. Rujiyanto.

Adapun tokoh agama yang hadir antara lain kiai kharismatik seperti Gus Rofik Chamid, KH. Jakfar Syamsudin, KH. Muh Atabik Bakir, Habib Abu Bakar Ba’abud, KH. Asmui Mawardi, dan KH. Ahmad Chusnaini.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah Drs. H. Mufid Rohmat dan Wakil Sekretaris Dr. KH. Muhammad Hanif hadir memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap kepengurusan baru PCNU Purworejo.

KH Achmad Chalwani, Rois Aly JATMAN, dalam mauidlatul khasanahnya menekankan bahwa khidmah harus diletakkan di atas jabatan. Menurutnya, meskipun seseorang tidak menjabat sebagai pengurus, ia tetap memiliki kewajiban untuk aktif dalam kegiatan dan perjuangan NU.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang intensif antara pengurus NU dengan para ulama dan senior dalam mengambil setiap keputusan strategis.

Acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh KHRS. Hasan Agil Ba’abud yang memohon keberkahan serta kekuatan lahir batin bagi seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik.

Sebagai informasi, acara pelantikan dilanjutkan dengan pelantikan lembaga-lembaga dan badan khusus di lingkungan PCNU Purworejo. Usai pelantikan para pengurus mengikuti Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) untuk menyusun arah program kerja selama lima tahun ke depan. (*)

Penulis: Achmad Rohadi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Sosial

Viral Silang Pendapat Lahirnya JATMA Aswaja, JATMAN: Fokus Internal Organisasi NU

Lingkar.co – Lahirnya Jam’iyyah Ahluth Thoriqoh Mu’tabaroh (JATMA) Aswaja viral di berbagai platform media sosial. Warganet dari berbagai latar belakang pun silang pendapat dengan keputusan Habib Muhammad Luthfi bin Yahya yang mendirikan organisasi tarekat baru pasca lengser dari Jam’iyyah Ahluth Thoriqoh Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum JATMAN, DR. KH. Ali Abdillah, MA kepada redaksi Lingkar.co menegaskan bahwa pihaknya saat ini hanya fokus mengembangkan organisasi sebagai badan otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU).

“Sikap kita fokus pada Jatman sebagai banom PBNU,” kata Ali saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Jumat (2/5/2025).

Terkait adanya organisasi baru yang didirikan oleh Habib Luthfi, ia kembali menegaskan bahwa warga NU pada umumnya menaati keputusan yang diambil bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU). “Pengurus NU dan warga NU pasti sudah paham akan tetap istiqamah berkhidmah dengan JATMAN sebagai Banom PBNU,” tandasnya.

Dirinya juga enggan menanggapi opini publik yang menyebut bahwa Habib Luthfi dianggap membangkang dan bahkan keluar dari NU, dirinya kembali menyatakan fokus JATMAN pada program pembinaan di internal organisasi JATMAN. “Jatman akan fokus pada program-program pembinaan mental dan spiritual warga nahdliyin,” tandasnya.

Sebagai informasi, masa khidmat kepengurusan Banom NU yang menaungi para penganut tarekat ini telah berakhir Januari 2023 lalu. PBNU telah mengumpulkan Idaroh Wustho (kepengurusan tingkat wilayah atau provinsi) dan Idaroh Aliyah (kepengurusan tingkat pusat atau nasional) yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal JATMAN KH Mashudi. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa kongres JATMAN difasilitasi oleh PBNU.

Kongres Jatman ke-13 berlangsung pada akhir tahun 2024 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah telah menetapkan Mudir ‘Ali: Prof Dr KH Ali Masykur Musa, SH, M.Si, M.Hum terpilih sebagai Mudir ‘Ali JATMAN 2024-2029 dan KH Achmad Chalwani Nawawi terpilih sebagai Rais Aliy.

Pasca kongres, pemilihan pengurus dilakukan oleh tim formatur yang menentukan kepengurusan pada empat kriteria utama. Pertama, kepengurusan mencerminkan keulamaan dengan kualifikasi sesuai kemuktabaran JATMAN. Kedua, komposisi pengurus mengakomodasi keluarga pendiri JATMAN, dengan keterwakilan pesantren besar seperti Pesantren Mranggen, Berjan, Krapyak, Giri Kusumo, Popongan. Bahkan juga mengakomodir jaringan tarekat dari Sumatra dan Kalimantan. Ketiga, keanggotaan majelis mustafat diisi oleh kiai sepuh yang memiliki kedalaman ilmu agama. “Postur ini mencerminkan kolaborasi yang solid dan kualifikasi yang tinggi.

Idaroh Aliyah JATMAN saat ini telah menerima Surat Keputusan (SK) dari PBNU dengan Nomor 3504/PB.01/A.II.01.33/99/01/2025. SK ini diserahkan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni kepada Mudir ‘Ali Idarah Aliyah JATMAN KH Ali Masykur Musa.

SK ini ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf. ***

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Nasional, Pendidikan, Sosial

LPBINU Gelar Jambore Nasional Zona II di Curug Sewu Kendal, Prof. Nizar Minta Relawan Kemanusiaan Harus Gerak Cepat, Efektif dan Efisien

Lingkar.co – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar apel Jambore Relawan Nasional di Taman Wisata Curug Sewu, Patean, Kendal, Jumat (1/11/2024)

Kegiatan ini melibatkan LPBINU dari Zona II, yang mencakup wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta diikuti oleh para relawan dari LPBINU Cang Kabupaten/Kota. Acara ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.

Wakil Ketua PBNU, Prof. Dr. Nizar Ali, saat dalam amanat apel menekankan pentingnya kesiapan relawan dalam menghadapi situasi darurat.

“Melalui apel siaga ini, kami berharap para relawan tidak hanya siap dalam penanganan bencana, tetapi juga memiliki ketangguhan mental, keterampilan teknis, dan kesiapan fisik dalam membantu masyarakat terdampak,” tuturnya.

Rektor UIN Walisongo Semarang ini meminta, semua personel yang tergabung dalam LPBINU sebagai bagian dari relawan kemanusiaan harus bergerak cepat, efektif dan efisien dalam menjalankan misi membantu sesama manusia.

“Relawan harus mampu bertindak cepat, efektif, dan efisien. Ini bukan hanya soal memberi bantuan, tetapi juga memastikan kita benar-benar bisa memulihkan kondisi masyarakat dengan baik,” lanjutnya.

Prof. Nizar juga menegaskan bahwa prinsip dasar dalam kerja relawan LPBI adalah berdaya guna dan berhasil guna.

Relawan LPBINU berfoto bersama seusai apel pembukaan Jambore Nasional Zona II di Curug Sewu Kendal. Foto: istimewa
Relawan LPBINU berfoto bersama seusai apel pembukaan Jambore Nasional Zona II di Curug Sewu Kendal. Foto: istimewa

“Kita bergerak dalam sinergi tim yang solid. Kerja sama dengan berbagai pihak dan koordinasi kuat adalah kunci keberhasilan misi kemanusiaan ini. Kemitraan dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, sangat penting untuk menghadapi tantangan yang lebih besar,” jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya juga mengingatkan pentingnya menyiapkan relawan yang terlatih dalam pemetaan risiko, perencanaan tanggap darurat, hingga masa pemulihan pasca terjadi bencana dengan menggelar simulasi bencana.

“Dengan pelatihan ini, setiap relawan LPBI diharapkan mampu menjalankan tugas dengan kesiapan tinggi dalam menangani korban, mengamankan lokasi, dan melakukan evakuasi,” paparnya.

Selain keterampilan teknis, Prof. Nizar juga menekankan bahwa relawan LPBINU harus berpegang pada nilai kemanusiaan.

Laman: 1 2
Berita, Nasional, Pemerintahan, Politik

Lima Pengurus NU Diangkat Jadi Menteri di Kabinet Merah Putih

Lingkar.co – Presiden RI Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengumumkan tujuh menteri koordinator dengan 36 kementerian, dan lima kepala badan setingkat menteri, sehingga total menjadi 48 kementerian dan lima kepala badan.

Dilansir dari NU Online, dari jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih setidaknya terdapat lima menteri yang masih berstatus sebagai pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Pertama, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof KH Nassruddin Umar sebagai Menteri Agama menggantikan posisi Gus Yaqut Cholil Qoumas.  

Kedua, Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Menteri Sosial. 

Ketiga, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU Arifah Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggantikan posisi I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Keempat, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Erick Thohir yang tetap sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Kelima, Nusron Wahid. Ia kini masih tercatat sebagai Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. Nusron ditunjuk Prabowo untuk bertugas sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (*)

Berita, Highlight, Nasional, Politik

PBNU Minta DKPP Pecat Ketua KPU RI Afifuddin

Lingkar.co – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin.

Permintaan ini disampaikan PBNU usai KPU RI mengganti lima calon anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terpilih pada Pemilu 2024 melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Afifuddin.

Ketua PBNU Abdullah Latopada menyampaikan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan dua dari lima caleg DPR RI terpilih dari PKB masih dalam proses gugatan hukum, yakni Achmad Ghufron Sirodj dan Mohammad Irsyad Yusuf.

“KPU telah melanggar aturannya sendiri, dan melanggar undang-undang. Oleh karena itu, DKPP harus memanggil dan memecat ketua KPU,” tegasnya, dikutip dari Antara, Selasa (24/9/2024).

Oleh sebab itu, dia menduga ada main mata antara Ketua KPU dengan PKB dalam pencoretan caleg DPR RI terpilih dari PKB tersebut.

Terlebih, lanjut dia, baik Ghufron dan Irsyad tidak pernah diberitahu oleh PKB terkait pemecatan sebagai kader partai dan pemrosesan di KPU.

“Janganlah berlaku zalim. Mereka ini mendapatkan mandat suara dari rakyat. Besar lagi suaranya. Tiba-tiba dicoret begitu saja tanpa ada kejelasan,” ucapnya

Diketahui, Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta, Jumat (20/9/2024), menetapkan caleg DPR RI terpilih dari daerah pemilihan Riau II, yakni Mafirion digantikan oleh Hendri. Mafirion diganti karena tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR akibat diberhentikan dari PKB

Sebanyak tiga orang lainnya juga diganti karena diberhentikan dari partai, seperti Ghufron Sirodj dari dapil Jawa Timur IV digantikan oleh Muhammad Khozin, Mohammad Irsyad Yusuf dari dapil Jatim II digantikan oleh Anisah Syakur, serta Ali Ahmad dari dapil Jawa Timur V digantikan oleh Rino Lande.

Lebih lanjut, dari dapil Jawa Tengah II, terdapat Fathan yang digantikan oleh Hindun Anisah. Fathan diganti karena mengundurkan diri.

Sebelumnya, Ghufron dan Irsyad menggugat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (17/9/2024).

Kedua legislator PKB itu dalam keterangan kuasa hukumnya di Jakarta, Jumat (20/9/2024), melayangkan gugatan untuk Cak Imin karena Ketum DPP PKB tersebut dianggap bertindak semena-mena memecat, dan menggantikan keduanya sebagai caleg terpilih.

“Gugatan Achmad Ghufron Sirodj teregister dengan Nomor Perkara 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus, sedangkan gugatan Irsyad Yusuf teregister dengan Nomor Perkara: 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus,” tutur kuasa hukum keduanya, Taufik Hidayat. (*)

Berita, Highlight, Politik

Keputusan Caretaker Terhadap GP Ansor Jawa Tengah Dianggap Zalim, Gus Sholah Akan Adukan Ke Majelis Tahkim PBNU

Lingkar.co – Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah 2017-2024 akan mengadukan Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor ke Majelis Tahkim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).karena keputusan caretaker dianggap menzalimi kepengurusan yang telah bersiap menjalankan Konferensi Wilayah (Konferwil).

Adapun, Majelis Tahkim PBNU berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal pengurus NU dan badan otonom di semua tingkatan.

Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah 2017-2024, Sholahuddin Aly atau Gus Sholah mengatakan, langkah tersebut ditempuh berdasarkan hasil musyawarah dengan pengurus PW GP Ansor Jawa Tengah 2017-2024, dorongan dari PAC dan PC serta masukan para senior.

“Berdasar dorongan dan masukan sahabat-sahabat itulah kami yang merasa didzolimi sepakat memutuskan untuk menempuh upaya mengadukan ke Majelis Tahkim PBNU guna penyelesaian persoalan. Ini semua semata-mata demi tertib aturan dan menjaga marwah organisasi,” ungkapnya, Rabu (18/9/2024).

Gus Sholah menerangkan, langkah ini ditempuh sebagaimana diatur dalam organisasi. Majelis Tahkim telah dibentuk oleh PBNU sebagai tindaklanjut adanya Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.

Diwartakan sebelumnya, PP GP Ansor mengeluarkan surat keputusan caretaker terhadap kepengurusan PW GP Ansor Jawa Tengah pada 6 September 2024 lalu. Surat pengambil alihan kepengurusan tersebut terbit dua kali dengan tanggal dan nomor surat sama namun isi susunan struktur tim caretaker berbeda.

Unggahan GP Ansor Jawa Tengah di akun Instagram. Foto: Instagram

Kemudian, Gus Sholah juga membantah bahwa PW GP Ansor Jawa Tengah dianggap oleh PP tidak mampu menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil).

“Faktanya, panitia telah terbentuk dan sudah menyiapkan mekanisme hingga teknis pelaksanaanya. Termasuk menyiapkan tempat sampai pembuatan kaos untuk 2.000 peserta,” ungkapnya.

Ketua Panitia Konferwil GP Ansor Jawa Tengah, Ahadun Maftudji mengungkapkan, Konferwil sedianya dilaksanakan 31 Agustus 2024 di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Kota Semarang. Namun oleh Ketua Umum PP GP Ansor diminta ditunda sampai pertengahan September 2024, dengan alasan berbarengan dengan acara Rakornas GP Ansor di Jakarta.

“Ternyata, 6 September 2024 diterbitkan Surat Keputusan Caretaker,” ungkapnya.

Ahadun menjelaskan, seluruh tahapan juga telah dilaksanakan yakni Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) GP Ansor Jateng di IAIN Kudus pada Sabtu, 29 Juni 2024 yang dihadiri PC se Jateng dan menyepakati digelarnya Konferwil pada Agustus 2024 di Kota Semarang.

“Panitia kemudian terus menggodok materi Konferwil. Bahkan draft materi juga telah didistribusikan ke seluruh PC dan PAC se Jateng untuk dibahas di daerah masing-masing yang hasilnya dibahas lagi di Pra-Konferwil,” jelasnya.

Pra-Konferwil kemudian terlaksana di Solo pada 1 Agustus 2024 yang dihadiri Ketua dan Sekretaris dari 35 PC Se Jateng, membahas dan menyepakati Tata Tertib (Tatib) Konferwil, Program Kerja hingga Persyaratan Calon Ketua PW. Seluruh materi yang disepakati itu sudah siap untuk disahkan ke forum tertinggi yakni Konferwil.

“Pra-Konferwil pun dibuka oleh Sekjen PP GP Ansor, dihadiri pula Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah, dan ditutup secara resmi oleh Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharuddin,” paparnya.

Laman: 1 2
Berita, Highlight, Nasional, Politik

Soal MLB NU, PBNU: Itu Didengungkan Segelintir Orang Pengangguran

Lingkar.co – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdullah Latopada menyebut bahwa Muktamar Luar Biasa (MLB) NU merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan PBNU.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pengurus, baik di tingkat cabang maupun wilayah yang terlibat dalam wacana penyelenggaraan MLB NU.

“Saya pastikan tidak ada (pengurus) cabang ataupun wilayah yang ikut. Itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran,” kata Latopada, dikutip dari Antara pada Senin (16/9/2024).

Dia pun menekankan struktur kepengurusan PBNU solid dan kokoh hingga ke bawah.

“Karenanya, jika ada klaim mereka didukung PCNU dan PWNU maka saya pastikan itu tindakan menyebar hoaks. Di NU itu tidak ada rebutan jabatan,” kata Latopada.

Diketahui, wacana Muktamar Luar Biasa NU digulirkan oleh Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB NU, yang di beberapa kesempatan kerap diwakili salah satu anggotanya KH. Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

Gus Salam dalam kesempatan terpisah menyebut presidium bakal menggelar pramuktamar pada akhir September 2024 atau awal Oktober. Hasil dari pramuktamar itu yang kemudian menentukan jadwal MLB NU. Gus Salam berharap MLB NU dapat digelar pada 2024.

Dalam proses menuju pramuktamar, Gus Salam menyebut presidium membuka kanal aduan (hotline) bagi warga dan pengurus NU untuk menyampaikan aduan, masukan, kritik, dan saran terkait dugaan pelanggaran dalam PBNU yang dia yakini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Warga dan pengurus NU yang ingin melapor dapat menghubungi +6287839539999, atau email aduanmlbnu@gmail.com, atau melapor langsung ke Sekretariat Presidium di Ndalem Kasepuhan PP Mambaul Maarif Denanyar Jombang di Jawa Timur.

Gus Salam lanjut mengklaim Presidium MLB NU telah mengantongi dukungan dari 300 lebih PCNU dan PWNU se-Indonesia. (*)

Berita, Highlight, Politik

Silaturahmi Idaroh Wustho Dipastikan Jadi Sarana Kudeta, Beredar Surat Instruksi JATMAN Larang Anggotanya Hadir

Lingkar.co – Beredar surat instruksi dari Idaroh Aliyyah Jam’iyyah Ahlith Thariqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyah (JATMAN) terkait larangan menghadiri Silaturrahmi Idaroh Wustho JATMAN yang diselenggarakan PBNU di Hotel Bumi Kota Surabaya.

Surat bernomor A1.332/0-SR/IX/2024 itu tertanggal 10 September 2024, dan ditandatangani oleh Rais ‘Am Idaroh Aliyyah Jatman DR. Habib Muhammad Luthfiy Ali bin Yahya dan Wakil Katib ‘Am KH. Muh. Munawir Tanwir, serta Mudir ‘Am Habib Umar Muthohar dan Sekretaris Jenderal DR. KH. Mashudi, MAg.

Surat tersebut berisi sebagai berikut; Disampaikan dengan hormat lagi sangat kepada Pengurus Pleno Idaroh Aliyyah dan Pengurus Idaroh Wustho Jam’iyyah Ahlith Thariqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyah (JATMAN) se Indonesia bahwa PBNU melalui suratnya Nomor : 2338/PB.03/A.I.01.33/99/09/2024 tertanggal 02 Rabiul Awwal 1446 H/06 September 2024 M pada Hari Kamis tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 H/19 September 2024 M Jam 12.00 s.d. Selesai bertempat di Hotel Bumi Kota Surabaya dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekjen, bermaksud mengundang sejumlah Pengurus Idaroh Wustho Jam’iyyah Ahlith Thariqoh Al Mu’tabaroh AnNahdliyah (JATMAN) dengan agenda silaturahmi Idaroh Wustho Jam’iyyah Ahlith Thariqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyah (JATMAN) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Sehubungan hal tersebut, Kami selaku Rois ‘Am Jam’iyyah Ahlith Thariqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyah (JATMAN) menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Idaroh Aliyyah JATMAN sudah memantau bahwa materi silaturrahmi yang akan diselenggarakan tersebut substansinya adalah menindaklanjuti hasil perbincangan kehadiran sekelompok orang yang mengatasnamakan musryid JATMAN ke PBNU dan diterima oleh Ketua Umum PBNU. Bahwa salah satu tujuan kedatangan mereka beberapa waktu yang lalu adalah untuk mengambilalih kepengurusan JATMAN.
  2. Sekelompok orang yang datang ke Kantor PBNU dan diterima oleh Ketua Umum PBNU tersebut tidak pernah klarifikasi (tabayyun) terlebih dahulu kepada Idaroh Aliyyah JATMAN. Jadi, perilakunya tersebut sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai luhur Thoriqoh An-Nahdliyyah.
  3. Idaroh Aliyyah JATMAN telah berkoordinasi dengan Jajaran Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan cukup dijadikan dasar bahwa pertemuan tersebut tidak dikehendaki oleh Syuriyah PBNU.
  4. Semua kegiatan, kebijakan dan pelaksanaan program Idaroh Aliyyah JATMAN senantiasa mendasarkan pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga JATMAN hasil Muktamar XII di Kota Pekalongan.
  5. Musyawarah Kubro (Munas) JATMAN pada tahun 2023 di Provinsi Bengkulu memutuskan beberapa hal termasuk dinyatakan dengan tegas bahwa Muktamar XIII JATMAN diselenggarakan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Keputusan tersebut juga dimatangkan dan dikukuhkan pada rapat rutin Malam Jum’at Kliwon di Kota Pekalongan, serta dikuatkan juga keputusan tersebut oleh Pra Muktamar yang telah diselenggarakan pada tanggah 6-7 Agustus 2024 di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Adapun penentuan waktu pelaksanaannya adalah setelah Pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2024-2029 (Terpilih) dan seluruh Kabinetnya definitif.
  6. Bahwa secara legal formal, baik pendekatan de facto maupun de jure Idaroh Aliyyah Jam’iyyah Ahlith Thariqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyah (JATMAN) memiliki legitimasi yang sah, kuat dan jelas, yakni :

a. Hasil-hasil Muktamar XII JATMAN di Pekalongan dengan segala keputusan-keputusannya yang telah dimandatkan oleh Muktamirin.

Laman: 1 2
Berita, Highlight, Politik

Muktamar PKB Tandingan Tetap Jalan, Tunggu Arahan PBNU

Lingkar.co – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) barisan non Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bh menyatakan tetap akan melaksanakan Muktamar Tandinga sebagaimana dilansir dari Kumparan. Namun demikian, masih menunggu arah dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Ditunda sampai ada arahan PBNU,” kata Lukman saat dikonfirmasi oleh Kumparan pada Minggu (1/9/2024).

Meski begitu, Lukman menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar tandingan tetap akan digelar di Jakarta. “Tapi yang jelas di Jakarta,” ujarnya.

Lebih jauh, Lukman mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan PBNU untuk melaporkan dan menyerahkan dokumen untuk dipertimbangkan.

“Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya. Selanjutnya mari kita menunggu arahan dan petunjuk PBNU kapan harus dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU,” tandasnya.

Sebelumnya, konflik internal PKB bergulir di tengah penyelenggaraan Muktamar ke-6 di Bali, Sabtu (24/8/2024). Terbaru, Fungsionaris DPP PKB yang merupakan pendukung PBNU berencana mengelar muktamar tandingan di Jakarta.

Dalam jumpa pers, Sekretaris DPP PKB Ahmad Malik Haramain mengungkapkan, terkait Muktamar tandingan PKB.

“Atas nama DPP (PKB) kami menyelenggarakan muktamar pada tanggal 2-3 September 2024 di Jakarta,” kata Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain dalam jumpa pers di Hotel Mahagany, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.

Dalam jumpa pers ini dihadiri oleh Mantan Sekjen PKB Lukman Edy dan Ketua DPP PKB Bidang Agama dan Dakwah Syaikhul Islam serta sejumlah simpatisan yang mengatasnamakan Tim Penyelamat PKB.

Laman: 1 2
Berita, Pendidikan, Peristiwa

PWNU Jawa Tengah Prioritaskan Pendidikan, Digitalisasi, dan Ekonomi

Lingkar.co – Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, KH Abdul Ghafar Razin (Gus Rozin) menyatakan bahwa NU Jateng akan menyelaraskan dengan program PBNU. Ia menyebut pendidikan, digitalisasi dan ekonomi menjadi prioritas dirinya mendampingi kepemimpinan KH. Ubaidillah Shodaqoh selaku Rais Syuriah.

“Ya tentunya kami mengikuti apa yang menjadi prpogram PBNU..apa yang menjadi prioritas PBNU menjadi prioritas pula di PWNU. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. Salah satunya adalah Pendidikan,” ungkapnya.

Ia menyatakan hal itu disela Musyawarah Kerja Wilayah Konferwil I di Kampus II Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang pada Sabtu (24/8/2024)

Ia lantas menjelaskan bahwa PWNU Jawa Tengah sudah melakukan berbagai pemandangan Kerjasama dengan belasan Perguran Tinggi di Jawa tengah dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan bagi Nahdliyin (warga NU).

“Kita bekerjasama pula degan banyak pihak di bidang pendidikan ini supaya angkatan kerja kita itu terserap,” ujarnya.

Kemudian ia menyebut yang menjadi program prioritas jangka panjang adalah digitalisasi, baik digitalisasi di tingkat masyarakat maupun organisasi. “Yang kedua adalah digitalisai yang menjadi prioritas program yang harus kita percepat akselerasinya,” ujarnya.

“Kemandirian ekonomi juga menjadi salah satu prioritas program kerja 5 tahun mendatang. Akselerasi kemandirian ekonomi itu tentu saja memperbanyak kuantitas UMKM bagi Masyarakat,” tutupnya.s Yusuf kita tunggu kepastiannya, wong daftar (di KPU) aja belum,” paparnya. (*)

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Wakil Ketua PBNU, Prof. Dr. Nizar Ali yang menginginkan ada keselerasan program PWNU Jateng dengan PBNU. Ia menaruh harapan kepada Gus Rozin agar bisa menjalankan amanah organisasi dengan baik.

“Saya rasa Musykerwil adalah penyelarasan program PWNU dan PBNU. Saya yakin Gus Rozin adalah tipe orang yang lebih aktif dan vokal sehingga bisa mengikuti pergerakan yang masif dari PBNU,” ujarnya.

Penulis: Bojes
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat