Arsip Tag: ada

Berita, Lingkar Pemilu, Politik, Sosial

Tak Ingin Ada Diskriminasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang, Yoyok Sukawi: Harus Ada Pelayanan Khusus

Lingkar.co – Calon Wali Kota Semarang Nomor Urut 2, AS Sukawijaya atau Yoyok Sukawi ingin penyandang disabilitas bisa mendapatkan mendapatkan hak yang sama sebagai warga Kota Semarang. Karena tak ingin ada diskriminasi terhadap disabilitas maka dari itu harus ada akses pelayanan khusus agar mereka dapat dengan mudah menggunakan fasilitas umum dan pelayanan-pelayanan milik pemerintah.

Yoyok Sukawi menyampaikan hal itu saat bertemu dengan penyandang disabilitas di kediaman Suwanto pemilik bengkel motor khusus penyandang disabilitas Kampung Jangli RT 08 RW 02, Candisari, Kota Semarang, Kamis (3/10/2024).

Yoyok menyebut jika saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyandang disabilitas. Hanya saja, masih ada aspirasi-aspirasi yang belum sepenuhnya terlaksana di Perda itu.

“Sudah ada Perda tentang difabel, nah ini nanti akan kita ikuti, jika terpilih kami akan menerbitkan peraturan sebagai payung hukum untuk legalitas dan juga sebagai teknis di lapangan. Mulai dari tempat ibadah, pelayanan publik, dan lain sebagainya harus ramah difabel,” katanya.

“Terutama di pelayanan-pelayan Pemerintah Kota Semarang itu harus kita siapkan. Para difabel ini bagaimana pun juga menurut undang-undang juga harus dilindungi, jadi pemerintah harus hadir di semua segmen lapisan masyarakat,” tuturnya.

Yoyok menyebutkan, jika saat ini yang masih menjadi keperluan para penyandang disabilitas yakni peluang pekerjaan dan keterlibatan mereka. Oleh karena itu, Yoyok bakal menggandeng semua pihak agar dapat diakui keberadaannya.

“Ini harus hadir pemerintah dan harus mengurus sedemikian rupa, sehingga difabel ini tidak merasa sendirian dan difabel merasa terlindungi kepentingannya, juga ada usaha lain. Tadi ada difabel yang mengeluh masalah pekerjaan, masalah peluang kerja, dan sebagainya. Ini yang akan kita perbaiki semuanya,” terangnya.

Sementara itu, Suwanto mengucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada penyandang disabilitas. Dirinya yakin cita-cita ini bisa terwujud ketika Yoyok Sukawi dan Joko Santoso menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang.

“Dan kami sudah sampaikan kartu disabilitas dan tanggapanya bagus sekali, dan kami sangat berharap sekali tentang kartu itu,” tandasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Politik

Liluk Harapkan Pilwakot Semarang Berlangsung Aman dan Tidak Ada Permusuhan

Lingkar.co – Ketua tim pemenangan AS Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan Joko Santoso (Yoyok-Joss), Wahyoe Winarto alias Liluk meminta semua pihak untuk menjaga agar Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Semarang berjalan aman dan tidak ada permusuhan.

“Kami harapkan semoga proses pemilihan berjalan aman, kondusif sampai pelaksanaan (pencoblosan) nanti tidak ada permusuhan sampai akhir,” ujarnya dalam jumpa pers di posko pemenangan Yoyok-Joss, Semarang Barat, Kota Semarang, Senin (30/9/2024).

Demikian pula dengan awak media, Liluk berharap agar tidak ada pemberitaan yang menyudutkan salah satu pasangan calon (Paslon) kontestan Pilwakot Semarang. “Ini temen-temen media juga jangan sampai ada berita ujaran kebencian kepada kubu sebelah maupun kubu kita,” pintanya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang ini menegaskan bahwa Yoyok Sukawi sebagai calon wali kota Semarang yang diusung menyadari kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya berlangsung dalam waktu yang singkat.

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Yoyok Sukawi dan Joko Santoso dalam sebuah kesempatan. Foto: dokumentasi
Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Yoyok Sukawi dan Joko Santoso dalam sebuah kesempatan. Foto: dokumentasi

“Mas Yoyok sadar betul bahwa kita ini cuma berkompetisi selama dua bulan. Setelah itu kembali lagi. Jadi semua harus tetap baik, tidak ada permusuhan,” pesannya.

Tonjolkan Visi Misi

Sebelumnya, Alamsyah Satyanegara (AS) Sukawijaya mengakui adanya isu miring dan ujaran kebencian yang yang beredar di media sosial pada masa kampanye Pilkada 2024 ini. Ia tidak memungkiri hal itu ditujukan untuk menyerang dan ingin menjatuhkan Yoyok Sukawi maupun Joko Santoso secara personal.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan lebih menonjolkan visi-misi dan program kerja untuk membuat Kota Semarang semakin maju dan bermartabat. Misalnya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan UMKM.

“Kalau kita sih kampanye damai, kita coba adu gagasan, kita adu visi misi, kita adu ide-ide kreatif untuk memperbaiki Kota Semarang,” katanya, baru-baru ini.

Ia juga mengingatkan agar tim dan pendukung Yoyok-Joss tidak terpancing oleh isu-isu negatif dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah.

Laman: 1 2
Berita, Olahraga

STY Umumkan Skuad Final Indonesia di Piala Asia, Tak Ada Nama Sadil

Lingkar.co – Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) resmi mengumumkan skuad final Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023 Qatar, di mana akan dimulai 12 Januari sampai 10 Februari.

Nama pemain Arema FC Arkhan Fikri dan Pemain Sabah FC Saddil Ramdani dicoret dari skuad. Sementara untuk Adam Alis, yang sempat tidak dimasukkan 26 daftar nama awal, kini dibawa STY.

Melalui laman resmi PSSI, Kamis (11/1/2024), STY menyebut tidak memilih Arkhan dan Saddil karena alasan teknis.

Sebelum berlaga di Piala Asia 2023, Indonesia sempat melakoni tiga laga uji coba di Turki dan Qatar.

Saat di Turki, skuad Merah Putih dua kali melawan Libya dan harus mengakui keunggulan negara Afrika Utara itu dengan skor 0-4 dan 1-2.

Kemudian di Qatar, Indonesia beruji coba satu kali melawan tim peringkat 21 ranking dunia Iran dan berakhir dengan kekalahan 0-5.

Di Piala Asia 2023, Indonesia tergabung di Grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Laga perdana akan dihadapi Indonesia ketika melawan Irak pada 15 Januari, lalu Vietnam pada 19 Januari, dan terakhir melawan raksasa Asia Jepang pada 24 Januari.

Berikut 26 skuad Indonesia di Piala Asia 2023:

1. Syahrul Trisna (26) – Persikabo 1973

2. Muhamad Riyandi (1) – Persis Solo

3. Ernando Ari (21) – Persebaya Surabaya

4. Justin Hubner (25) – Wolverhampton Wanderers

5. Edo Febriansah (13) – Persib Bandung

6. Wahyu Prasetyo (19) – PSIS Semarang

7. Rizky Ridho (5) – Persija Jakarta

8. Jordi Amat (4) – Johor Darul Tazim FC

9. Elkan Baggott (3) – Ipswich Town

10. Sandy Walsh (6) – KV Mechelen

11. Shayne Pattynama (20) – Viking FK

12. Asnawi Mangkualam (14) – Jeonnam Dragons

13. Pratama Arhan (12) – Tokyo Verdy

14. Adam Alis (17) – Borneo FC

15. Marc Klok (23) – Persib Bandung

16. Ricky Kambuaya (15) – Dewa United

17. Witan Sulaeman (8) – Persija Jakarta

18. Egy Maulana (10) – Dewa United

19. Yakob Sayuri (2) – PSM Makassar

20. Marselino Ferdinan (7) – KMSK Deinze

21. Ivar Jenner (24) – Jong Utrecht

22. Hokky Caraka (16) – PSS Sleman

23. Ramadhan Sananta (18) – Persis Solo

24. Dendy Sulistyawan (22) – Bhayangkara Presisi FC

25. Dimas Drajad (9) – Persikabo 1973

26. Rafael Struick (11) – ADO Den Haag.

Berita, Highlight, Hukum dan Kriminal, Peristiwa

KPK Geledah Rumah di Pati, CV Javatech: Tak Ada Kaitannya dengan Proyek Gapoktan

Lingkar.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah ER, pemilik CV Javatech Agro Persada yang bergerak di bidang Alsintan. Penggeledahan yang dilakukan pada Minggu (10/12/2023) lalu itu buntut dari penetapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Dirjen Alsintan Muhammad Hatta sebagai tersangka.

Koordinator di CV Javatech, Indra mengatakan penggeledahan rumah di Desa Winong, Kecamatan/Kabupaten Pati itu tidak ada kaitannya dengan proyek Gapoktan yang ada di Pati. Namun, itu murni hasil pengembangan KPK, setelah menetapkan SYL dan Hatta sebagai tersangka.

“Kalau ada infornasi yang mengatakan penggeledahan rumah ER dikaitkan dengan lumbung pangan di Pati, itu tidak benar. Ini murni keterkaitan dengan SYL dan Hatta,” kata Indra yang juga sebagai Kepala Desa Ngurensiti, Kecamatan Wedarijaksa saat ditemui di kantornya, Kamis (4/1/2024).

Menurutnya, proyek lumbung pangan pada tahun 2022 itu sudah selesai dan tidak ada masalah.

“Proyek Gapoktan itu sudah clear dan sudah selesai. Ini murni berkaitan dengan SYL dan Hatta, tidak lebih dari itu. Kalau ada yang mengira ini proyek Gapoktan di Pati, itu tidak benar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa semua proyek yang dikelola oleh CV Javatech di Pati selama ini tidak ada masalah.

“Buktinya sampai saat ini kami masih jalan, dan masih dapat proyek, jadi aman,” cetusnya.

Ia juga mengatakan bahwa rencananya pemilik CV Javatech akan diperiksa terkait kasus tersebut. “Tapi kapan waktunya saya belum tahu, tapi akan dipanggil,” ungkapnya.

Disinggung apakah nanti ada keterlibatan yang mengarah pada dirinya, indra mengaku tidak ada, karena itu urusan owner dari CV Javatech.

“Kalau saya diperiksa, mudah-mudahan tidak, karena itu urusan owner, dan pihak CV Javatech juga siap apabila dipanggil,” ujarnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Editor: Muhammad Nurseha

Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Politik

Massa Berbedera PDIP Geber Acara PSI, Bawaslu Pati: Tak Ada Pelanggaran Pidana Pemilu

Lingkar.co – Acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersama Ketua Umumnya Kaesang Pangarep di Rumah Makan Sapto Renggo Pati didatangi massa berbendera PDIP dengan menggeber motor di luar lokasi. Aksi itu viral di media sosial.

Berdasarkan penelusuran Bawaslu Kabupaten Pati, dalam aksi itu tidak ditemukan dugaan pidana pelanggaran pemilu.

Ketua Bawaslu Pati Supriyanto mengungkapkan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap beberapa pihak yang terkait dalam peristiwa itu. Termasuk mengklarifikasi pengelola Rumah Makan Sapto Renggo dan penanggung jawab kegiatan.

“Kami juga melakukan penelusuran sampai terduga video-video viral yang kemudian memobilisasi massa ke sana. Ketiga hal itu sudah kita lakukan penelusuran,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (3/1/2024).

Hasilnya, pihaknya tak menemukan cukup bukti untuk sampai ke arah dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini karena penanggung jawab kegiatan menyampaikan bahwa acara itu bukan kegiatan kampanye.

“Kami juga tidak mendapat pemberitahuan bahwa aktivitas di Rumah Makan Sapto Renggo itu kegiatan kampanye,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa kegiatan kampanye yang dilaporkan PSI digelar di TPI Juwana. Sehingga, pihaknya memastikan bahwa peristiwa di RM Sapto Renggo itu tidak ada dugaan upaya menghalang-halangi kegiatan pemilu.

“Itu (pelanggaran, Red) tidak terbukti, karena penanggung jawab menyampaikan itu bukan kegiatan kampanye,” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya sampai saat ini masih melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran admistrasi pemilu dalam peristiwa itu.

“Karena melakukan pawai dengan menggunakan atribut partai. Itu sedang kita telusuri lagi. Kita harus memastikan, karena itu tidak ada pemberitahuan kepada kami. Di kepolisian juga tidak ada pemberitahuannya. Di KPU juga tidak ada pemberitahuannya,” bebernya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Editor: Muhammad Nurseha a

Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Politik

Ada Yel-yel hingga Spanduk ‘Solo Bukan Gibran’, Survei CSIS, Elektabilitas Ganjar-Mahfud Kian Tipis, Pengamat: Menunjukkan PDIP Tanpa Jokowi Seberapa

Lingkar.co – Viralnya video yel-yel ‘Solo Bukan Gibran’ hingga spanduk yang bertebaran di Kota Solo dinilai sebagai kekhawatiran basis masa PDIP.

Menurut Pakar Psikologi Politik Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Moh Abdul Hakim, munculnya yel-yel dan spanduk ‘Solo Bukan Gibran’ di tengah pendukung Ganjar-Mahfud MD sebagai reaksi dan antisipasi.

Terlebih kata dia, hasil survei akhir-akhir ini, elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah kian tipis. Hal tersebut terlihat dari survei CSIS periode 13-18 Desember 2023. Di mana tingkat elektabilitas capres-cawapres di Jateng-DIY untuk Anies-Muhaimin 13%, Prabowo-Gibran 36,5% dan Ganjar-Mahfud MD 43,5%. Jadi, sementara ini selisih suara Prabowo-Gibran dengan Ganjar hanya terpaut 7% saja.

“Saya melihat ada kekhawatiran juga. Jateng dan Solo Raya kadangnya banteng. Kalau sampai suaranya didominasi Prabowo ini jadi hal buruk. Tak hanya untuk Ganjar-Mahfud, tetapi untuk PDIP khususnya. Itu warning,” ungkap dia dalam siaran persnya, Kamis (28/12/2023).

Hakim menerangkan, sebab penurunan suara Ganjar-Mahfud di wilayah Jateng karena beberapa hal. Di antaranya karena dampak penyerangan kepada keluarga dan Jokowi. Pasalnya hubungan Jokowi dengan masanya bukan hubungan idiologis, tetapi emosional sehingga tak menurunkan kredibilitas tapi justu menimbulkan simpati.

Selain itu karena posisi Ganjar yang susah, sehingga tak lagi punya efek elektoral yang kuat.

“Serba susah. Mau mengusung perubahan sudah ada Anies, mau melanjutkan (program Jokowi) sudah ada Prabowo,” jelasnya.

Bahkan dia menilai, goyahnya kandang banteng di Jateng karena kuatnya sosok Jokowi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kondisi Ganjar akan tidak diuntungkan jika Jokowi benar-benar mendukung sepenuhnya pasangan Prabowo-Gibran.

“Saya mendengar informasi (Jokowi) masih menginjak rem. Kalau lebih clear dukungannya, Ganjar akan kehilangan suara banyak di Jateng. Saya pikir hulu pertarungan di sana. Akan menunjukkan PDIP tanpa Jokowi seberapa,” jelas dia.

Terpisah, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran di Solo, Agus Riyanto menuturkan, pihaknya tidak terprovokasi dengan yel-yel dan spanduk yang bertebaran. Pihaknya menilai munculnya yel-yel ‘Solo Bukan Gibran’ sebagai bentuk kepanikan kubu lawan.

“Bagian dari kepanikan. Tetapi juga warning bagi kawan-kawan yang mendukung Gibran harus berani muncul,” tuturnya.

Justru kata Agus, munculnya yel-yel membuat lecutan bagi relawan Gibran di Solo Raya. Bahkan sehari setelah itu, 1.000 relawan dan simpatisan konsolidasi dengan tema ‘Solo adalah Gibran. Gibran untuk Indonesia’.

“Kita kampanye yang baik saja. Door to to door, kalem, tidak memprovokasi. Kerja-kerja elektoral tetap jalan,” paparnya. (*)

Penulis: Ani Friska
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Pemerintahan, Politik

Pemkab Kendal Larang ASN Dampingi Pasangan Saat Kampanye, Belum Ada yang Ajukan Cuti

Lingkar.co – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kendal, Abdul Basir mengungkap belum ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kendal yang mengajukan cuti berkenaan dengan kampanye Pemilu 2024.

Basir mengatakan, Pemkab Kendal sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/702/BKPP terkait imbauan netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Pihaknya juga sedang menginventarisir data ASN yang pasangannya menjadi calon legislatif.

“Sampai saat ini belum ada yang mengajukan cuti. Tetapi Pemkab Kendal sudah menerbitkan SE terkait imbauan netralitas ASN,” katanya saat dihubungi di Pendopo Kabupaten Kendal Selasa (5/12/2023).

Meski belum ada ASN Kendal yang mengajukan cuti. Namun untuk menjaga netralitas, pihaknya telah menyampaikan larangan kepada ASN mendampingi pasangannya berkampanye.

“Kalau ASN melanggar asas netralitas, tentunya akan mendapat sanksi,” tegasnya.

Untuk itu Basir mengimbau, agar ASN di lingkungan Pemkab Kendal yang akan mendampingi pasangannya selama tahapan Pemilu 2024, segera mengambil cuti. Adapun cuti tersebut di luar tanggungan negara.

“Kalau ASN ikut kampanye harus cuti. SE tersebut untuk mengantisipasi dalam hal ikut kampanye,” tandasnya. (*)

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Sudah Ada Perda Pesantren, Pemkab Kendal Lebih Konsen Perkembangan Pesantren

Lingkar.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal Sugiono mengatakan, Perda Pesantren sudah disahkan di Kabupaten Kendal sejak 2021. Itu membuat Pemkab sangat konsen terhadap perkembangan pesantren. Sebab, menurutnya, saat ini pesantren turut berperan dalam peningkatan pendidikan.

“Maka dengan Perda yang sudah di dok ini, akan segera kami tindak lanjuti. Kami lakukan koordinasi dengan pesantren termasuk Pemkab mensupport kegiatannya,” katanya usai Silatda II Perda Pesantren di Ponpes Apik 2 Kaliwungu, Kendal, Minggu (8/10/23).

Sugiono menerangkan, ponpes menjadi wujud tanggungjawab masyarakat untuk ikut mengembangkan pendidikan. Pihaknya melihat, pesantren saat ini tidak hanya mengaji saja. Namun ada ilmu lain yang diajarkan kepada santri.

“Kamu sedang mencoba mengimplementasikan Perda Pesantren ini. Dan secara alami, tanpa Perda juga Pemkab Kendal memberi perhatian baik terhadap Ponpes,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua RMI NU Jawa Tengah, Fadlulloh Turmudzi mengatakan, pihaknya mengumpulkan setiap RMI kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk membahas Perda Pesantren.

Dengan demikian, pihaknya bisa mendapat rekomendasi dari RMI kabupaten/kota terkait sosialisasi Perda ini.

“Sekarang tinggal implementasinya untuk Perda Pesantren,” katanya.

Fadlulloh melanjutkan, Perda ini untuk mendorong tiga fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Itu supaya Ponpes mendapat rekognisi, pengakuan, afirmasi, pendampingan dan fasilitasi.

“Terkait rekognisi sekarang pendidikan pesantren jalur formal statusnya sudah sama. Jadi santri mengaji itu bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya,” jelasnya. (*)

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Peristiwa

GRATIS! PLN ULP Blora Minta Jika Ada Oknum Jual Nomor ID Pelanggan Segera Laporkan

Lingkar.co – Manajer Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kabupaten Blora, Setyo Karminto menegaskan bahwa nomor Id Pelanggan tidak untuk diperjual belikan kepada masyarakat alias gratis. Jum’at, (1/9/2023).

Ia sampaikan hal itu sebagai tanggapan atas beredarnya blangko tentang pergantian ID Pelanggan PLN dengan nominal Rp.400 ribu yang tersebar di masyarakat hingga berbagai grup WhatsApp warga Blora, Jawa Tengah.

“Kalau ada oknum di lapangan mengedarkan itu bisa ditangkap, lapor ke yang berwajib. Karena tidak ada program penggantian ID Pelanggan dan saat PLN ganti meter juga tidak ada biaya,” kata Setyo Karminto menegaskan.

Setyo pun menerangkan bahwa tidak ada program perubahan ID pelanggan PLN karena nomor tersebut bersifat melekat pada pelanggan.

Artinya, kata dia, di meter pelanggan dari pasang listrik baru kemudian tidak bisa diubah kecuali berhenti berlangganan.

“Program penggantian KWH meter berkala tidak ada pungutan biaya sepenuhnya, gratis,” tandasnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan masyarakat bahwa setiap petugas di lapangan dibekali dengan ID Card dan surat tugas

Oleh sebab itu, ia mengimbau apabila ada warga yg didatangi oknum mengaku dari PLN dan tidak bisa menunjukkan surat tugas. Bisa ditanyakan ke PLN terdekat atau via telpon 024123 atau aplikasi PLN mobile.

“Oknum yang mengaku PLN dan melakukan pemaksaan bisa dilaporkan ke pihak berwajib,” tegasnya.

Selanjutnya, PLN Blora akan berkoordinasi dengan pihak Polres untuk antisipasi penipuan mengatasnamakan PLN dan meneruskan ke grup Kepala Desa supaya bisa diteruskan ke warga.

“Setiap pelaporan gangguan dan keluhan terkait kelistrikan PLN, bisa lewat aplikasi PLN mobile supaya penanganan lebih cepat,” imbuhnya. (*)

Penulis: Lilik Yuliantoro
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Politik

Terkait Pendaftaran Bacaleg PPP Jepara, Ketua KPU: Tidak Ada Penolakan, Jargon Kami Melayani

1 Komentar

Lingkar.co – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara, Subchan Zuhri menyatakan tidak adanya penolakan terkait dengan pendaftaran partai politik maupun bakal calon legislatif (bacaleg).

Subchan menekankan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan kepada siapapun yang ingin berkontestasi di pemilu 2024 mendatang.

“Jadi mungkin kemarin itu hanya perbedaan pembahasaan saja oleh rekan-rekan media. Penulisan media mungkin berbeda dengan bahasa regulasi. Jargon kami melayani,” ungkap Subchan saat kembali bertemu dengan PPP Jepara, Sabtu (13/3/2023) di Kantor KPU.

Ketua KPU Jepara tersebut menjelaskan pengembalian dokumen merupakan hal yang biasa terjadi.

“Jadi sesuai dengan peraturan PKPU, partai politik yang mendaftarkan diri namun belum lengkap ya kita kembalikan (bukan ditolak, red) dokumennya. Untuk kemudian dilengkapi selama sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan,” jelas Subchan.

Kemudian, setelah proses verifikasi oleh KPU Jepara pada sabtu (13/3/2023) berkas milik PPP Jepara telah lengkap.

“Setelah melalui proses verifikasi dokumen oleh tim KPU, dokumen PPP Jepara telah lengkap,” pungkas Subchan.

Antrian di Silon

Sementara itu, Ketua DPC PPP Jepara, H. Masykuri menyatakan adanya antrian di Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Jadi kemarin itu kan seluruh pimpinan partai baik itu di kabupaten/kota, provinsi hingga pusat berbarengan mendaftar ke KPU. Hal itu membuat terjadi antrian di sistem silon kami,” ungkap Masykuri kepada Lingkar.co di KPU Jepara.

Ketua DPC PPP Jepara itu menyatakan, jika sore harinya pihaknya telah melengkapi keseluruhan dokumen.

“Sebenarnya kemarin sore sudah selesai, namun sudah terlampau sore dan kawan-kawan sudah lelah. Kami baru kembali mendatangi KPU pagi ini,” jelas Masykuri.

Saat kami tanyakan terkait dengan pemberitaan yang beredar, Masykuri menanggapi dengan biasa sembari tertawa.

“Ya biasa saja, anggap guyon saja. Tadi Pak Ketua KPU sudah menjelaskan. Dan ya memang biasa saja, jangan serius-serius atau baper,” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Nurseha
Editor: Muhammad Nurseha