Arsip Tag: Zulkifli Hasan

Berita, Ekonomi, Nasional

Jaga Ketahanan Pangan Nasional, Menko Zulhas Kunjungi Demak dan Jepara

Lingkar.co – Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengunjungi kabupaten Demak dan Jepara, Jawa Tengah, Selasa (10/03/2026).

Kunjungan tersebut menunjukkan Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis di sektor pangan guna menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

Zulhas berkata, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program prioritas nasional di bidang pangan dapat berjalan optimal di daerah, termasuk penguatan distribusi pupuk, peningkatan produksi pangan, serta program peningkatan kualitas gizi masyarakat seperti Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menko Pangan juga menyampaikan sejumlah pesan terkait penguatan sektor pangan dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah terus mendorong berbagai program di sektor pangan agar dapat berjalan dengan baik di daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional”, ujar Zulhas..

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan.

“Proses untuk menghasilkan makanan itu panjang, mulai dari petani, distribusi, hingga sampai ke masyarakat. Karena itu kita harus menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya”, tegasnya.

Usai meninjau pelaksanaan program di Demak, Menko Pangan melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Jepara untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah penguatan sektor pangan di daerah, termasuk distribusi pupuk, peningkatan produksi pangan, serta pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan juga menyempatkan diri mengunjungi Museum Kartini yang berada di kompleks Pendopo Kabupaten Jepara sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan pendidikan bagi generasi bangsa.

Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta memastikan berbagai program pangan dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. (*)

Pemerintahan

Dampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Apresiasi KKMP Sampangan

Lingkar.co – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut Jawa Tengah (Jateng) sebagai daerah terbaik dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Hal itu ia sampaikan saat meninjau KKMP Sampangan, di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Ia menyebut ditugaskan untuk berkeliling di seluruh penjuru Indonesia dan melaporkannya kepada Presiden.

“Saya datang ke Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, saya lapor di Hambalang. Beliau senang sekali. Saya bilang, ‘Pak, Jateng yang terbaik’,” kata Zulhas di KKMP Sampangan, Jumat (30/1/2026).

“Siapa dulu dong Pangdamnya? Betul, Jateng terbaik. Tadi saya lihat di Batang bagus-bagus. Wah, bagus-bagus Batang. Jadi Jawa Tengah luar biasa,” lanjutnya.

Zulhas menyebut, kesiapan daerah, dukungan pemerintah kota hingga kelurahan, serta keterlibatan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Jateng dinilai lebih baik dibanding daetah lainnya. Ia pun menargetkan KKMP bisa beroperasional Maret.

Dalam kesempatan itu Zulhas menegaskan, KKMP merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang saling terhubung dengan agenda swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan koperasi desa dan kelurahan.

“Jadi programnya Bapak Presiden itu satu dengan yang lain terkait. Pertama, swasembada pangan. Karena kalau tidak swasembada, kita akan tergantung dari impor besar-besaran,” ujarnya.

Zulhas juga menjelaskan, nantinya KKMP ditargetkan akan menyuplai bahan pokok yang dibutuhkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengapresiasi KKMP Sampangan yang dinilai memiliki konsep matang. Menurutnya, koperasi tersebut berpotensi menjadi contoh nasional.

“Senang banget dan sesuai dari yang disampaikan Pangdam tadi dari Jawa Tengah yang sudah ada packaging-nya bagus di Semarang,” ujarnya.

“Koperasi Merah Putih di Kota Semarang ini sangat terkenal, banyak didatangi beberapa kabupaten/kota untuk studi banding. Dan ini kita mau menuju supaya proses penyelenggaraan di sini bisa menjadi teladan bagi koperasi lain,” sambungnya.

Agustina mengakui tantangan pengelolaan koperasi skala besar di wilayah perkotaan tidak ringan. Namun, dengan dukungan pemerintah pusat dan gotong royong, ia optimistis KKMP Sampangan bisa berjalan berkelanjutan.

“Cukup berat karena dengan etalase segede ini, dengan bangunan segede ini, tantangan bisnis ke depan harus dihadapi oleh teman-teman koperasi, ini harus disambut dengan berbagai macam persiapan yang matang,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat akan mendukung dengan memasok barang siap jual dari Bulog hingga kebijakan yang mengarahkan agar SPPG membeli bahan dari koperasi. Selain itu, Pemkot Semarang akan mendorong penguatan keanggotaan koperasi secara masif.

“Kami juga sudah membuat edaran, seluruh ASN ber-KTP Kota Semarang wajib mendaftar sebagai anggota koperasi,”ujarnya.

Saat ini, Agustina menyebut terdapat 177 koperasi kelurahan di Kota Semarang. Sebanyak sembilan koperasi sudah aktif dengan omzet di atas Rp 10 juta per hari, bahkan satu koperasi mencatatkan perputaran hingga Rp 70 juta.

Terpisah, Ketua KKMP Sampangan Kuncar Asrianto menyatakan koperasinya itu sebenarnya sudah berjalan sebelum gedung yang baru dibangun. Ia menegaskan, pihaknya siap beroperasi secepatnya.

“Sebelum gedung ini dibangun tiga bulan lalu, koperasi kami sudah bergerak. Kami sudah kerja sama dengan Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, BRI, Pos Indonesia, sampai Pertamina,” kata Kuncar.

Ia menyebut, dengan selesainya pembangunan KKMP, koperasi tinggal menambah volume usaha. Bahkan, operasional dimungkinkan dimulai lebih cepat dari target.

“Kalau Maret kami sudah siap. Bahkan awal Februari ini pun sebenarnya sudah bisa, tinggal memindahkan barang ke sini,” ujarnya.

Kuncar menjelaskan, produk yang disiapkan antara lain beras SPHP, beras premium, Minyakita, serta berbagai komoditas dari UMKM lokal seperti bawang merah, bawang putih, dan telur. Produk-produk tersebut juga akan disalurkan ke kios-kios kecil dan anggota koperasi. (Adv)

Berita, Ekonomi, Highlight, Nasional

Menko Pangan Janji Bantu Pembangunan Pelabuhan dan Perkuat Ekonomi Pancasila di Batang

Lingkar.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan secara terbuka berjanji akan membantu pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara di wilayah Kabupaten Batang demi mengejar target swasembada protein nasional.

Bukan tanpa sebab, ia menegaskan hal itu karena pemerintah pusat sedang fokus pada ‘Gerakan Ekonomi Rakyat’ atau yang disebut Presiden sebagai Ekonomi Pancasila.

“Tadi yang pelabuhan Pak, nanti kasih (proposalnya) ke saya ya, saya janji saya bantu Kabupaten Batang,” jawab Zulkifli dengan mantap di hadapan tokoh yang hadir dalam acara Penandatanganan MoU pembentukan ekosistem UMKM di Pendapa Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).

Zulkifli juga menyebutkan, bahwa setelah sukses dengan swasembada karbohidrat (beras dan jagung), tantangan berikutnya adalah memenuhi kebutuhan protein ikan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor.

“Tahun ini kita masih kurang namanya protein ikan. Di Jawa Tengah kita akan bangun Kampung Nelayan. Akan dibangun sebanyak 2.000 tahun ini, serta 20.000 hektar tambak ikan agar kebutuhan protein tercukupi,” terangnya.

Selain pelabuhan, Zulkifli juga menyoroti peran penting Koperasi Desa (Kopdes) yang didesain memiliki fasilitas luas mencapai 1.000 meter persegi untuk menampung hasil UMKM lokal. Ia menekankan bahwa keberhasilan gerakan ekonomi ini tidak lepas dari peran organisasi kemasyarakatan.

“Tanpa dukungan Ansor tidak mungkin sukses, saudara-saudara sekalian. Dan kalau NU tidak maju, Indonesia tidak maju. Yuk, kita sambut Gerakan Ekonomi Rakyat ini dengan gegap gempita,” tegasnya.

Pernyataan Zulkifli Hasan itu muncul sebagai respons terhadap Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan yang berterus terang menitipkan harapan agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Namun sebelum itu Faiz melaporkan bahwa Kabupaten Batang telah berhasil melampaui ekspektasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Alhamdulillah Batang pada tahun 2025 pertumbuhan ekonominya mencapai 8,05%. Insyaallah mungkin bisa dilaporkan kepada Bapak Presiden, jika beliau memberikan target pertumbuhan 8%, di Batang kita sudah achieve,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa kunci kesuksesan ini adalah strategi link and match antara sektor pertanian, peternakan, dan ritel modern. Salah satu langkah konkretnya adalah kolaborasi peternakan ayam dan perkebunan kelengkeng yang hasilnya langsung diserap oleh jaringan Indomaret.

Pada saat melaporkan capaian tersebut, Faiz menyelipkan satu permohonan khusus kepada Menko Pangan.

“Nah, ini titip satu Pak Menko untuk mohon dibantu sekali disupport Pelabuhan Perikanan Nusantara,” harapnya. (*)

Berita, Ekonomi, Nasional

Penuhi Kebutuhan Gizi, Menko Pangan Dorong Kemitraan Ritel dan Koperasi Desa

Lingkar.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan mendorong kemitraan ritel dan koperasi desa dalam pemenuhan gizi. Ia menyebut besarnya dampak ekonomi dari program pemenuhan pangan nasional. Ia mencontohkan kebutuhan pangan bergizi untuk anak-anak yang volumenya sangat besar jika dihitung secara nasional.

“Kalau perlu telur satu hari satu, tahun ini kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Itu baru makanan bergizi untuk anak-anak, belum yang lain. Kalau kita perlu sayur, maka kita perlu 82,9 juta mangkok sayur satu hari. Buah, perlu 82,9 juta buah satu hari. Bayangkan dampak ekonominya,” jelasnya saat menghadiri kegiatan kemitraan Indomaret di Pendapa Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).

Menurut dia, besarnya kebutuhan tersebut membuka peluang besar bagi peternak, petani, pelaku UMKM, hingga pelaku distribusi pangan di daerah termasuk Kabupaten Batang. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden RI telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis di sektor pangan yang pelaksanaannya terus dipantau langsung di lapangan.

“Saya sudah satu tahun empat bulan rapat terus melahirkan kebijakan-kebijakan, ada 25 Inpres, Perpres, Keppres diberikan kepada saya. Presiden perintahkan dalam satu minggu tiga hari ke lapangan untuk cek, bagaimana makanan bergizi, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana dampaknya,” terangnya.

Selain program makanan bergizi, pemerintah juga tengah mendorong pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) dalam skala besar. Program ini, kata dia, dijalankan dengan dukungan TNI.

“Kita akan bangun 80.000 koperasi desa dan kelurahan. Insyaallah bulan Mei ini bisa 30.000 jadi,” ungkapnya.

Ia membandingkan jumlah tersebut dengan jaringan ritel modern. Indomaret nantinya akan ada 24.000. Ini koperasi desa dan kelurahan akan kita bangun 80.000. Kopdes nantinya akan menjadi simpul distribusi sekaligus penampung hasil produksi masyarakat desa, mulai dari produk UMKM hingga hasil pertanian dan perikanan.

“UMKM, hasil pertanian, gabah, jagung, ikan, telur, ayam, sayur, buah ditampung oleh Kopdes. Nanti Kopdes akan mensuplai kebutuhan berbagai program pemerintah,” imbuhnya.

Setiap Kopdes, juga akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti kendaraan operasional, cold storage, serta menjadi agen sembako, LPG, pupuk, dan kebutuhan dasar lainnya.

“Kopdes ini akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan, bantuan tunai, alat-alat pertanian, dan seterusnya. Inilah yang disebut gerakan ekonomi rakyat,” ujar dia.

Ia menyebut konsep tersebut sejalan dengan gagasan Ekonomi Pancasila yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas dukungan terhadap program pangan nasional, termasuk dalam penguatan produksi dan distribusi beras serta jagung.

“Tanpa TNI susah membangun 30.000 koperasi secara serentak. Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa,” pungkasnya. (*)

Berita, Kesehatan, Nasional

Tinjau TPST RDF di Cilacap, Zulkifli Hasan Soroti Sejumlah Masalah

Lingkar.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyoroti sejumlah masalah saat meninjau lokasi Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Refuse Derived Fuel (RDF) di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Zulkifli menyebut karena kendala itu, maka masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah. Kendala itu meliputi kondisi peralatan yang mulai usang, keterbatasan armada pengangkut, hingga biaya operasional yang cukup besar.

“Masalah sampah ini tidak bisa di-stop. Setiap hari volumenya terus naik. Kalau ada keterlambatan karena mesin atau alat, sampahnya tidak bisa menunggu,” ujar Zulkifli, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan pentingnya optimalisasi operasional TPST RDF sebagai solusi strategis penanganan persoalan sampah yang kian meningkat.

Ia menyebutkan, sebagian armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap sudah berusia tua sehingga membutuhkan tambahan truk sampah dan amrol. Di sisi lain, terdapat pula risiko refocusing anggaran bantuan armada, yang berpotensi menghambat operasional TPST RDF.

Selain itu, Zulkifli juga menyoroti kebutuhan alat berat tambahan untuk mengantisipasi kerusakan mesin utama RDF. Menurutnya, tanpa alat cadangan, gangguan teknis dapat menghentikan seluruh proses pengolahan sampah.

“Kalau alatnya rusak dan tidak ada cadangan, operasional bisa berhenti. Ini yang harus segera diantisipasi,” katanya.

Dari sisi lingkungan, uji coba pabrik RDF sebelumnya juga sempat dikeluhkan warga sekitar akibat aroma menyengat. Masalah tersebut dipicu oleh penanganan air lindi yang belum maksimal, terutama pada armada pengangkut sampah.

Padahal, TPST RDF Cilacap memiliki kapasitas pengolahan hingga 200 ton sampah per hari, termasuk dari wilayah Kroya dan Sidareja. Namun, pengelolaan sampah dalam skala besar tersebut menuntut efisiensi tinggi serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Zulkifli menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh lagi mengandalkan pola pembuangan terbuka (open dumping). Ia mengingatkan adanya regulasi baru yang melarang praktik tersebut dan dapat berujung sanksi pidana bagi pemerintah daerah.

“Sekarang sudah ada undang-undang baru. Kalau masih open dumping, pemerintah daerah bisa kena pidana dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini sudah tidak boleh lagi,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong Pemkab Cilacap agar membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk pabrik semen, dalam pengelolaan RDF. Kemitraan dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) sebagai offtaker RDF dinilai perlu terus dioptimalkan.

“Kalau bisa dikerjakan swasta atau kerja sama, silakan. Tidak harus pemerintah ambil semua. Yang paling penting Cilacap bersih dari sampah,” ujar Zulkifli.

Ia menambahkan, penataan kawasan depan TPST juga menjadi cerminan keberhasilan pengelolaan di dalam. “Kalau di depan rapi, berarti di dalam juga sempurna. Kalau belum rapi, artinya masih ada yang harus dibenahi,” katanya.

Kunjungan ke TPST RDF Cilacap merupakan bagian dari rangkaian tugas Zulkifli Hasan yang ditugaskan Presiden untuk melakukan peninjauan lintas sektor, mulai dari pengelolaan sampah, koperasi, distribusi pangan, hingga kondisi sosial masyarakat di berbagai daera. (*)

Berita, Ekonomi, Nasional

Pastikan Harga Bapok Terkendali Jelang Tahun Baru 2026, Mengko Pangan Sidak di Pasar Kendal

Lingkar.co – Menjelang perayaan Tahun Baru 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan harga bahan pokok (bapok) berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian tersebut disampaikan usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kendal, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2025).

Dalam sidak tersebut, Zulkifli Hasan didampingi Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, Kepala Bulog Nasional dan Jawa Tengah, serta Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Kabupaten Kendal. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta memantau langsung pergerakan harga bahan pangan di tingkat pasar tradisional.

Dari hasil pemantauan, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Kendal terpantau relatif stabil. Harga cabai rawit tercatat sekitar Rp35.000 per kilogram, telur ayam Rp29.000 per kilogram, daging ayam Rp37.000 per kilogram, dan daging sapi berada di kisaran Rp130.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras terpantau stabil tanpa adanya lonjakan signifikan.

Zulkifli Hasan menyampaikan, secara umum kondisi pangan nasional menjelang akhir tahun menunjukkan tren yang positif. Pasokan dinilai melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang biasanya meningkat saat momen libur akhir tahun.

“Secara umum harga pangan stabil, pasokan cukup dan aman. Menjelang akhir tahun, stok pangan nasional kita dalam kondisi baik sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Zulkifli Hasan.

Selain memantau harga, Menko Pangan juga membagikan bantuan berupa beras, gula, dan daging ayam secara gratis kepada masyarakat di sekitar Pasar Kendal. Bantuan tersebut diperoleh dengan cara memborong langsung dari para pedagang pasar, kemudian dibagikan kepada warga sebagai bentuk dukungan terhadap pedagang sekaligus membantu masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli Hasan juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan dalam jumlah besar ke wilayah Aceh dan Sumatra.

Untuk Aceh, bantuan beras mencapai 18.250 ton dan minyak goreng sebanyak 1,6 juta liter. Sementara di Sumatra Utara, bantuan beras mencapai 19.957 ton dan minyak goreng 3 juta liter. Adapun untuk Sumatra Barat, bantuan beras sebesar 8.000 ton dan minyak goreng sebanyak 1,34 juta liter.

Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari memastikan ketersediaan stok pangan di Kabupaten Kendal menjelang Natal dan Tahun Baru dalam kondisi aman dan tercukupi. Bahkan, menurutnya, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga.

“Untuk stok pangan di Kabupaten Kendal menjelang Natal dan Tahun Baru aman dan tercukupi. Harga juga relatif stabil, bahkan beberapa komoditas mengalami penurunan,” kata Bupati Kendal.

Pemerintah Kabupaten Kendal pun meminta masyarakat tidak cemas menghadapi pergantian tahun, karena stok bahan pokok penting dipastikan masih mencukupi dan distribusi berjalan lancar. (*)

Penulis: Yoedhi W

Berita, Ekonomi

Zulhas Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Pati, Dorong Penguatan Perikanan Pesisir

Lingkar.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), melakukan kunjungan kerja ke Desa Banyutowo dan Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Sabtu (20/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas meninjau langsung progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus melihat pengembangan sektor perikanan dan ketahanan pangan di wilayah pesisir.

Zulhas menjelaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Banyutowo dirancang secara terpadu untuk memperkuat ekosistem perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Di Banyutowo dibangun Kampung Nelayan, dibikinkan pabrik es, ada cold storage, tempat penyimpanan ikan, tempat lelang ikan, dan warung-warungnya dibaguskan. Sebelahnya juga sedang dibangun Koperasi Desa Merah Putih,” ungkap Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi.

Menurutnya, konsep kampung nelayan terpadu tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik yang dihadapi nelayan, mulai dari penanganan hasil tangkapan, rantai distribusi ikan, hingga penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir melalui koperasi desa.

Zulhas juga menegaskan bahwa sektor perikanan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur pendukung di daerah-daerah pesisir, termasuk di Kabupaten Pati.

Sementara itu, Bupati Pati Sudewo yang turut mendampingi kunjungan kerja tersebut menyampaikan bahwa kehadiran Menko Pangan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Pati dalam memperkuat sektor pangan dan perikanan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Pati telah dikunjungi Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Tadi beliau melihat progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Banyutowo dan menyampaikan akan ada beberapa kampung nelayan lagi yang dibangun seperti di Banyutowo di beberapa titik di Kabupaten Pati,” ujar Sudewo.

Sudewo menambahkan, selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah pusat juga memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan tambak ikan budidaya di wilayah Pati sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis perikanan.

Ia juga mengungkapkan rencana besar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pembangunan pelabuhan perikanan skala besar di Juwana. Pelabuhan tersebut dirancang sebagai solusi komprehensif atas berbagai persoalan perikanan, mulai dari tambat kapal hingga proses pelelangan ikan.

“Pembangunan pelabuhan perikanan besar di Juwana direncanakan mulai tahun 2026 dan ditargetkan selesai pada 2028. Ini menjadi jawaban atas kebutuhan nelayan kita, baik dari sisi fasilitas sandar kapal maupun sistem pelelangan ikan yang lebih modern,” jelasnya.

Dengan berbagai dukungan dari pemerintah pusat tersebut, Sudewo berharap sektor perikanan di Kabupaten Pati dapat berkembang lebih optimal, meningkatkan pendapatan nelayan, serta memperkuat posisi Pati sebagai salah satu lumbung pangan dan perikanan di Jawa Tengah. (*)

Berita, Highlight, Pemerintahan

Hadiri Pelantikan DPW PAN Jateng, Ahmad Luthfi Tagih Janji Revitalisasi Tambak dan Nila Salin ke Menteri KKP

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi beharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mewujudkan revitalisasi tambak di wilayah pesisir Jawa Tengah.

Hal itu ia sampaikan saat bertemu Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dalam acara Pelantikan Pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah, di Hotel Padma, Kota Semarang, Senin (13/10/2025). Acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

“Mohon izin kepada Pak Menteri sekaligus Ketua DPW PAN Jateng, pantai kita panjangnya 971 kilometer meliputi 17 kabupaten/kota menunggu desalinasi dan menunggu (perairan) air tawar kita untuk menjadi tambak-tambak. Sudah kami tunggu janjinya Pak Menteri,” kata Ahmad Luthfi dalam sambutannya.

Garis pantai sepanjang 971 kilometer tersebut tersebar di pantai Utara (Pantura) dan pantai Selatan (Pansela) Jawa Tengah. Mengukur dari Brebes sampai Rembang di Pantura, Cilacap sampai Wonogiri di Pansela.

Ahmad Luthfi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama para bupati dan wali kota di 17 kabupaten/kota tersebut sudah menghitung serta menunggu revitalisasi dan investasi bidang perikanan tersebut.

“Nila salin kami tunggu, Pak. Ini namanya ngudarasa atau ngadu Pak Menteri, dengan harapan Jawa Tengah mempunyai daya saing dengan provinsi lain,” ujarnya.

Ahmad Luthfi mengatakan, dalam membangun Jawa Tengah tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi. Dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Untuk itu collaborative government menjadi titik temu dengan melibatkan civitas akademisi, wartawan, potensi masyarakat, dan lainnya. Termasuk di dalamnya adalah partai politik.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan, swasembada pangan sudah menjadi program nasional. Bicara pangan ada tiga hal penting, yaitu karbohidrat, lemak, serta protein hewani dan perikanan.

“Khusus perikanan kita selalu surplus, ekspor kita di USD 5,5 miliar setiap tahun, itu baru 5% dari total produksi perikanan kita. Sementara potensi ekonomi atau demand dunia pada sektor perikanan tidak kurang dari USD 414 miliar. Ini peluang yang sangat besar,” katanya.

Sementara terkait dengan revitalisasi tambak di wilayah Jawa Tengah, Trenggono mengatakan, potensi Jawa Tengah cukup banyak. Pada rapat koordinasi bidang pangan di Gradhika Bhakti Praja pada 31 Desember 2024 lalu, Trenggono menyebutkan akan merevitalisasi tambak di wilayah Pantura Pulau Jawa seluas 78.550 hektare. Jumlah itu mulai dari Banten sampai Jawa Timur. Sementara untuk revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jawa Tengah sendiri sekitar 15.110 hektare. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Menilik Potensi Kopdes Merah Putih Sumbung Boyolali, dari Penyedia Pupuk, Gerai UMKM Hingga Klinik Kesehatan

Lingkar.co – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di tiap desa memiliki potensi yang berbeda. Untuk memperhatikan hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Sumbung, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Sabtu (19/7/2025).

Kunjungan itu untuk memastikan kesiapannya menjelang peluncuran secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 Juli 2025 besok.

Sekretaris Kopdes Merah Putih Sumbung, Nunik Dwi Rianingsih, mengatakan, koperasi desa tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat. KDMP Sumbung nantinya akan menjadi motor penggerak roda perekonomian dan pengoptimalan potensi desa. Tentu saja demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Saat ini keanggotaan KDMP Sumbung masih terus disosialisasikan kepada masyarakat desa. Ditargetkan koperasi itu akan menjangkau 1.000 kepala keluarga (KK) di desa tersebut untuk menjadi anggota. Hingga kini, yang sudah tergabung menjadi anggota baru 247 orang.

“Di sini sebelumya belum ada koperasi. Harapannya ke depan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa,” katanya saat ditemui.

Nunik menjelaskan, KDMP Sumbung memiliki beberapa gerai, meliputi gerai agen mandiri, logistik Pos Indonesia, apotek dari Kimia Farma, klinik kesehatan, Pupuk Indonesia, suplai pakan ternak, dan pangkalan elpiji. Kemudian ada gerai kebutuhan bahan pokok yang juga terdapat produk-produk UMKM desa setempat.

Gerai khusus untuk UMKM Desa Sumbung itu juga mengakomodir pemasaran produk. Sebelumnya, pemasaran hanya mengandalkan bazar UMKM dan gerai potensi desa yang ada di alun-alun Cepogo.

“Ada satu gerai yang dikelola oleh PKK. Produknya dari olahan susu sapi seperti sabun susu, stik susu, krupuk susu, dan nuget susu. Nanti ada produk unggulan dari desa agar bisa mengangkat desa ini lebih baik lagi,” jelasnya.

Harga bahan pokok yang dijual di KDMP Sumbung juga lebih murah dari harga pasaran. Sebab, KDMP sudah bekerja sama langsung dengan BUMN dan BUMD untuk pasokan bahan pokok.

Potensi lainnya pengelolaan Lapangan Songgo Langit Desa Sumbung. Saat ini ada unit sendiri yang mengelola pemakaian lapangan tersebut bekerja sama dengan PT Lestarindo.

Gubernur Ahmad Luthfi dalam kesempatan sebelumnya menjelaskan bahwa sebanyak 8.523 KDMP di Jawa Tengah sudah berbadan hukum. KDMP dijalankan sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing desa atau kelurahan. Diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat setempat. (*)

Berita, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan

Pemkot Semarang Apresiasi Gerakan Pangan Murah Se-Jateng, Iswar: Bisa Stabilkan Bahan Pokok Menjelang Lebaran

1 Komentar

Lingkar.co – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Jawa Tengah di Halaman kantor Kecamatan Mijen, Kamis (20/3/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh TPID Jawa Tengah bersama Bank Indonesia ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

“Alhamdulillah, di seluruh Indonesia, ketersediaan dan harga barang pokok jelang lebaran stabil. Kita berharap lebaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kita, masyarakat bisa berlebaran tanpa ada kekurangan bahan pokok,” ujar Zulkifli dalam sambutannya.

Lebih lanjut, dirinya juga menekankan pentingnya acara ini dalam membantu masyarakat menjalankan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri dengan tenang serta gembira.

Senada dengan Zulkifli, Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin berterima kasih atas adanya GPM di Kota Semarang ini.

“Kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau dan dapat menyambut hari raya lebaran dengan suka cita tanpa khawatir dengan bahan-bahan pokok.,” tambah Iswar.

Sepanjang 2024, terang Iswar, inflasi Kota Semarang tercatat 1,69%, lebih rendah dibandingkan 2,83% pada 2023. Namun, tantangan masih ada, terutama pada harga beras, minyak goreng, bawang putih, dan daging ayam ras, yang menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Pada awal 2025, cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng kembali memberi dampak signifikan pada harga kebutuhan pokok di Semarang.

Sebagai kota yang menyumbang 32% inflasi Jawa Tengah, naik turunnya harga di kota Semarang sangat mempengaruhi provinsi ini secara keseluruhan.

Setelah dua bulan mengalami deflasi, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, langkah antisipatif menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, Gerakan Pangan Murah diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat.

Pada kegiatan ini disalurkan 10 ton beras, serta minyak goreng dan telur bersubsidi dari Pemprov Jawa Tengah.

Selain itu, sebanyak 4 ton beras, 800 kg telur, 1.000 liter minyak goreng, 400 kg bawang merah dan bawang putih, serta berbagai komoditas pangan lainnya seperti daging, buah, dan sayuran juga disalurkan dari Tim Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Sri Nurani, salah seorang warga yang hadir pada GPM ini, merasa sangat terbantu dan senang dengan acara ini dan berharap bisa dilaksanakan secara periodik, tidak hanya jelang Lebaran.

“Sangat senang sekali terlebih jelang lebaran ini sangat membantu meringankan harga-harga. Semoga acara seperti ini jangan hanya jelang lebaran tapi ada periode jadi bisa membantu harga pangan,” ungkap Sri.

Gerakan Pangan Murah ini melibatkan banyak pihak, termasuk Bulog, PPI, RNI, BUMD Pangan Jateng, serta pelaku usaha pangan lainnya.

Semangat gotong royong dalam kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat menyambut hari raya dengan lebih tenang dan penuh suka cita.

Turut hadir dalam acara ini Kepala BPS Kota Semarang, Kepala Perum BULOG Kancab Semarang, Kepala Cabang PT Pertamina (Persero) Semarang, serta Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Bambang Pramusinto juga turut mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan ini. (Adv)