Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi El Nino yang berpotensi memicu kekeringan dan suhu panas ekstrem.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, operasi darat dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah disiapkan di enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla. Keenam daerah tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.
"OMC sudah dilakukan di enam provinsi prioritas dan provinsi-provinsi lain. Enam provinsi siaga darurat itu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi," kata Suharyanto, Senin (10/8/2026).
Menurut dia, pelaksanaan OMC masih bergantung pada keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. BMKG memprakirakan pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan berkurang hingga akhir Agustus 2026.
Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pelaksanaan OMC. Karena itu, BNPB akan langsung menjalankan operasi modifikasi cuaca ketika terdapat pertumbuhan awan hujan yang memenuhi syarat.
"Tadi, dari BMKG mengatakan mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 18 ada. Nah, setiap ada pertumbuhan awan hujan, kita akan segera laksanakan OMC. Pesawatnya sudah siaga terus di daerah," ujarnya.
Suharyanto menjelaskan operasi udara bukan menjadi satu-satunya strategi untuk menangani karhutla. Dalam kondisi panas ekstrem tanpa awan hujan, operasi darat dinilai lebih efektif untuk melakukan pencegahan maupun pemadaman.
Ia mencontohkan keterbatasan kapasitas water bombing dalam menangani kebakaran di lahan gambut. Satu helikopter hanya mampu membawa sekitar empat ton air dalam sekali operasi.
"Operasi udara itu hanya membantu, water bombing itu hanya mengangkut air empat ton. Nah, kalau tiga water bombing bekerja sama-sama, berarti air yang dijatuhkan ke api hanya 12 ton," katanya.
Menurut Suharyanto, pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan berulang karena api dapat tetap menyala di bawah permukaan. Karena itu, pasukan darat harus tetap dikerahkan untuk memastikan api benar-benar padam.
BNPB pun meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapan personel di lapangan. Pasukan darat diharapkan dapat segera bergerak apabila muncul titik kebakaran.
"Jadi tetap semuanya harus siap-siaga pasukan darat. Seandainya nanti ada kebakaran, upayakan lewat pasukan darat karena helikopter BNPB banyak fokusnya di enam provinsi prioritas," tuturnya.
BNPB masih menyiapkan tiga helikopter cadangan yang dapat digerakkan ke wilayah lain apabila terjadi kondisi darurat. Helikopter tersebut sebelumnya juga digunakan untuk membantu penanganan kebakaran di kawasan Gunung Bromo.
Sejumlah helikopter dikerahkan dalam penanganan kebakaran Bromo dan membantu mengatasi puluhan titik api. Dari 34 titik yang terpantau, menurut Suharyanto, hanya tersisa dua titik setelah penanganan dilakukan.
