Arsip Tag: seleksi

Lima Pejabat Siap Berebut Kursi Sekda Kendal

Lingkar co – Lima pejabat siap berebut posisi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kendal setelah dinyatakan lolos administrasil. Kendati demikian, seleksi calon Sekda Kendal yang sempat sepi peminat, kini mulai ramai. Hingga akhir masa perpanjangan pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Kelima kandidat yang bersaing memperebutkan posisi strategis tersebut yakni Agus Dwi Lestari (Pj Sekda Kendal), Ardhi Prasetyo (Kepala Diskominfo Kendal), dan Achmad Ircham Chalid (Kepala Disporapar Kendal). Dua lainnya Wiwit Andariyono (Asisten Perekonomian Setda Kendal), dan Wahyu Yusuf Akhmadi (Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan/Dinarpus Kendal).

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari membenarkan, jumlah pendaftar sempat minim di awal pembukaan seleksi. Bahkan, pada tahap pertama hanya dua orang yang mendaftar.

“Memang sedikit pendaftar, saat awal pendaftaran hanya dua. Agua Dwi Lestari dan Ardhi Prasetyo. Karena belum memenuhi syarat minimal tiga orang, kemudian diperpanjang,” ujarnya.

Namun, setelah masa perpanjangan dibuka, jumlah pelamar bertambah signifikan hingga mencapai lima orang. Mereka telah dinyatakan memenuhi syarat dan telah masuk dalam sistem seleksi. “Hingga akhir pendaftaran total sudah lima pendaftar,” tegasnya.

Menurutnya, secara umum minat pejabat sebenarnya cukup banyak. Namun, tidak semua pendaftar mampu memenuhi ketentuan administratif dan prosedur seleksi yang ditetapkan.

“Yang mendaftar ke BKN sudah banyak sebenarnya, tapi yang memenuhi syarat dan submit di sistem seleksi sepertinya hanya lima orang itu,” jelasnya.

Dengan jumlah tersebut, seleksi Sekda Kendal kini telah memenuhi ketentuan minimal tiga kandidat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019. Artinya, tahapan seleksi dapat dilanjutkan ke proses berikutnya tanpa perlu perpanjangan tambahan.

Kondisi ini sekaligus mengakhiri fase “sunyi” dalam perebutan kursi tertinggi birokrasi di Kabupaten Kendal. Sebelumnya proses seleksi tersendat akibat minimnya pelamar.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kendal, Abdul Basir, sempat mengungkapkan bahwa minimnya jumlah pelamar membuat proses seleksi harus diperpanjang.

“Yang sudah mendaftar dan memenuhi persyaratan ada dua orang,” ujarnya saat masa pendaftaran tahap awal.

Ia menegaskan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019, seleksi terbuka JPT Pratama harus diikuti minimal tiga kandidat yang memenuhi syarat. Karena itu, pansel terpaksa membuka perpanjangan agar jumlah pelamar memenuhi ambang batas.

“Kalau belum memenuhi minimal tiga orang, memang harus diperpanjang,” tegasnya.

Basir juga sempat berharap adanya tambahan pendaftar agar seleksi dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.

“Mudah-mudahan ada tambahan pendaftar, minimal satu orang lagi, supaya proses bisa berjalan,” harapnya.

Kini kompetisi justru mulai mengerucut pada pertarungan lima nama dengan latar belakang jabatan strategis.

Pasalnya, posisi Sekda sendiri memiliki peran vital. Yakni sebagai motor penggerak birokrasi daerah untuk mengawal kebijakan kepala daerah, mengoordinasikan organisasi perangkat daerah, hingga memastikan jalannya pelayanan publik.

Dengan komposisi lima kandidat, persaingan diprediksi berlangsung ketat. Masing-masing membawa rekam jejak, pengalaman, dan kekuatan jaringan birokrasi yang berbeda. (*)

Penulis: Yoedhi W

Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Kendal Masuk Tahap Tes Kesehatan

Lingkar.co – Seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Kendal memasuki tahapan tes kesehatan. Sebanyak 246 peserta mengikuti rangkaian tes kesehatan dan parade yang digelar di Stadion Utama Kendal, Jawa Tengah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kendal Alfebian Yulando, menjelaskan bahwa tes kesehatan melibatkan empat dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kendal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kondisi pancaindra, fisik tubuh, hingga kesehatan psikis peserta.

“Tes ini menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan calon paskibraka memiliki kondisi kesehatan yang prima, baik secara fisik maupun mental,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, peserta yang dinyatakan lolos pada tahapan ini akan melanjutkan seleksi berikutnya, yakni tes Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesemaptaan yang dijadwalkan pada 14 April 2026.

Sementara itu, Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar tetap semangat dalam mengikuti setiap tahapan seleksi. Ia juga menegaskan kepada panitia untuk melaksanakan proses seleksi secara ketat dan objektif.

“Saya minta seluruh peserta tetap penuh semangat. Kepada panitia, lakukan seleksi ini secara ketat agar kita mendapatkan calon terbaik. Harapannya, Capaskibraka Kendal dapat lolos hingga tingkat provinsi,” tegasnya.

Melalui tahapan seleksi yang berjenjang dan ketat ini, diharapkan Kabupaten Kendal dapat mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mengibarkan Sang Merah Putih, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga hingga provinsi bahkan nasional. (*)

Ratusan Calon Paskibraka Kabupaten Kendal Ikuti Tes CAT

Lingkar.co- Sebanyak 285 peserta, yang terdiri dari 169 putra dan 116 putri mengikuti tes pengetahuan tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, Rabu (1/4/2026).

Tes berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) ini merupakan seleksi tahap awal bagi calon Paskibraka Kabupaten Kendal tahun 2026.

Pelaksanaan kegiatan ini dibuka oleh Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari dan dihadiri jajaran Forkompinda Kendal. Test dilakukan selama satu jam, yang hasilnya langsung diketahui secara cepat dan akurat.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berharap, di tahun ini ada anggota Paskibraka Kabupaten Kendal yang bisa lolos ke Paskibraka nasional. Oleh karena itu, pada seleksi tingkat kabupaten ini benar-benar akan terpilih peserta yang terbaik. “Harapannya, dari Kendal ada yang lolos ke provinsi dan nasional,” harapnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kendal, Alfebian Yulando mengatakan, tahapan setelah tes Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah tes intelegensia. Peserta yang bisa lolos ke seleksi tahap berikutnya, harus mendapatkan nilai minimal CAT atau passing grade minimal 70.

“Tahapan seleksi berikutnya besok pagi, yaitu tes intelegensi bagi peserta yang lolos tes CAT hari ini,” jelasnya.

Dikatakan, agar bisa masuk seleksi anggota Paskibraka nasional, terlebih dahulu harus lolos seleksi anggota Paskibraka provinsi. Persyaratannya cukup berat, selain memiliki postur fisik dan psikis yang ideal, juga didukung dengan bakat dan keahlian bahasa asing. “Seleksi di provinsi itu ada tes minat bakat dan keahlian bahasa, seperti Inggris, Korea dan bahasa asing lainnya untuk menambah nilai,” katanya.

Anggota Paskibraka Kabupaten Kendal tahun 2026 ditetapkan sebanyak 70 personil. Mereka akan bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2026 di Kabupaten Kendal. (*)

Penulis: Yoedhi W

Lantik KPAD Sleman Periode 2026-2028, Kepala Dinas Sebut Proses Seleksi Objektif

Lingkar.co – Bupati Sleman Harda Kiswaya melantik 8 anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) periode 2026-2028 di Pendopo Parasamya Kantor Setda Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Pelantikan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Sleman dengan disaksikan secara langsung oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sleman serta perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman, Novita Krisnaeni dalam laporannya menyampaikan bahwa 8 anggota KPAD Sleman yang dilantik telah melewati sejumlah tahapan dalam proses rekrutmen secara objektif.

“Proses rekrutmen telah dimulai sejak Oktober hingga Desember 2025 yang terdiri dari tiga tahapan. Tahapan terdiri dari uji administrasi, uji kualitatif (tes tulis, wawancara, penulisan, essay), dan uji publik,” urai dalam siaran pers, Senin (12/1/2026).

Novi, sapaan akrab Novita Krisnaeni, menyebut DP3AP2KB Sleman melibatkan Tim Seleksi Independen yang terdiri dari unsur akademisi, pemerhati anak, psikolog, dan pemerintahan.

Adapun 8 orang yang lolos dan dilantik dalam kesempatan tersebut terdiri dari berbagai profesi, yakni psikolog, akademisi, hukum, dan pemerhati anak.

Sementara, Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyatakan, pelantikan KPAD Sleman ini merupakan salah satu upaya Pemkab Sleman dalam memberikan perlindungan kepada anak – anak dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran, serta memastikan pemenuhan hak – hak anak di Kabupaten Sleman.

“KPAD bukan hanya lembaga pengaduan tetapi menjadi garda terdepan dalam perlindungan, pemenuhan hak dan pembelaan terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi,” jelasnya.

Harda juga berharap KPAD Sleman berperan secara langsung dalam upaya pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kualitas SDM KPAD kompeten, profesional, inovatif, efektif dan kredibel.

Selain itu, Harda juga mendorong KPAD Sleman ini dapat bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, berintegritas dan penuh empati.

Adapun tugas utama KPAD Sleman yang tercantum dalam SK Bupati Sleman antara lain, mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan perlindungan anak, mengumpulkan data terkait perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak, menerima dan menelaah pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.

Kemudian, KPAD Sleman juga memiliki kewajiban melakukan mediasi, pemberian saran (advice), dan advokasi atas sengketa pelanggaran hak anak, menjalin kemitraan dengan lembaga masyarakat di bidang perlindungan anak, serta memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara rutin. (*)

Pemkot Semarang Buka Seleksi 2.654 Formasi PPPK, Simak Beritanya!

Lingkar.co – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang resmi menetapkan alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran 2024. Jumlah formasi tersebut diatur dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/889 Tahun 2024 tertanggal 25 September 2024.

Dalam keputusan tersebut, alokasi formasi sebanyak 2.654 posisi disediakan untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Rincian formasi tersebut terdiri dari 303 formasi untuk tenaga guru, 55 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 2.296 formasi untuk tenaga teknis. Alokasi ini ditujukan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis di kota Semarang, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Pelaksanaan seleksi PPPK 2024 akan dilakukan dalam dua periode, dengan target pelamar yang berbeda. Periode I dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan tenaga non-ASN yang terdaftar di Database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses seleksi dimulai dengan pengumuman seleksi pada tanggal 30 September hingga 19 Oktober 2024, dilanjut dengan pendaftaran dari tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024. Tahapan seleksi administrasi, masa sanggah, dan seleksi kompetensi berlangsung hingga Desember 2024. Adapun hasil kelulusan akan diumumkan antara 24 hingga 31 Desember 2024.

Periode II ditujukan bagi tenaga non-ASN aktif di instansi pemerintah dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah. Seleksi dimulai dengan pengumuman pada bulan November 2024, diikuti dengan pendaftaran dan seleksi administrasi hingga Februari 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi dijadwalkan mulai 24 Maret hingga 8 April 2025.

Seluruh proses seleksi akan dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan materi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara.

Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono, menekankan bahwa seleksi ini bertujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota Semarang.

“Seleksi PPPK 2024 ini merupakan langkah kami untuk memastikan bahwa SDM di pemerintah Kota Semarang memiliki kompetensi yang tinggi, kemampuan teknis, serta semangat sosial yang kuat. Kami optimis proses ini akan memperkuat sistem birokrasi dan mendorong kemajuan Semarang ke arah yang lebih baik,” ujar Joko Hartono.

PMI Kota Semarang Umumkan Pemenang Seleksi Duta Kemanusiaan 2024, Berikut Ini Daftarnya!

Lingkar.co – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang telah mengumumkan pemenang seleksi Duta Kemanusiaan tahun 2024 dalam penutupan Bulan Dana PMI tahun 2024 di Gadung Moh. Ihsan Lt. 8, Balaikota Semarang, Sabtu (21/9/2024).

Pelaksanaan Bulan Dana PMI Kota Semarang dikemas dengan branding Bulan Kemanusiaan. Sehingga praktiknya tidak sebatas menggalang dana dari elemen masyarakat. Namun lebih dari mengajak masyarakat untuk peduli dengan isu-isu kemanusiaan melalui berbagai kegiatan, salah satunya pemilihan Duta Kemanusiaan.

Menurut Ketua PMI Kota Semarang, Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes., Sp.THT-KL Duta Kemanusiaan merupakan salah satu cara PMI dalam menyemai bibit kemanusiaan sehingga masyarakat bisa lebih peduli dengan persoalan kemanusiaan dan menekan bencana kemanusiaan.

“Ya, jadi memang strategi pembibitan semngat kemanusiaan itu kita arahkan melalui suatu mediasi,” kata Awal kepada sejumlah wartawan seusai kegiatan.

“Dan mediasi yang paling tepat untuk menyuarakan itu adalah dari orang muda oleh orang muda sehingga kami melakukan seleksi dan pembinaan sekaligus nanti penugasan kepada para Duta Kemanusiaan sebagai corong kemanusiaan PMI Kota Semarang,” sambungnya.

Jadi Corong Isu Kemanusiaan

Awal melanjutkan, para Duta Kemanusiaan bertugas menyampaikan isu kemanusiaan yang menjadi fokus utama dalam satu tahu. Isu tersebut dimulai dalam rangkaian kegiatan Bulan Kemanusiaan

“Seperti tahun lalu kita fokus pada humanity for children and youth. Kita fokus agar anak-anak dan remaja tidak saling membully tidak saling melukai, mendicerai dan sebagainya,” jelasnya.

Sedangkan pada tahun 2024, kata Awal, PMI Kota Semarang mengambil tema atau fokus pada isu lingkungan hidup yang hijau. “Yang tahun ini kita fokus pada humanity for green life, kemanusiaan untuk lingkungan yang hijau,” paparnya.

BKD Blora Adakan Seleksi Terbuka, 35 ASN Daftar 7 Jabatan Eselon II

Lingkar.co – Sejak BKD Blora umumkan pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Blora tanggal 12 Desember 2023 lalu, tercatat ada 35 ASN ikut mendaftar atau melamar 7 (tujuh) formasi jabatan eselon II yang saat ini kosong tersebut.

Kepala BKD Kabupaten Blora, Drs. Heru Eko Wiyono, M.Si., saat dihubungi Rabu (27/12/2023) membenarkan adanya 35 ASN yang mendaftar untuk formasi 7 jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Blora yang kosong tersebut.

Dia memerinci, untuk jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, pelamarnya masing-masing, Pujiariyanto, SP, M.Eng., Ir. Surat, ST, MT, Mulyadi, ST, MM.; Dasiran, S.Ag, M.Si. Berikut Teguh Wiyono ST, MT dan Antonius Sriandwi Nugrahanto, ST, M.SE, M.Sc.

Sementara itu, untuk jabatan Asisten Administrasi Umum, masing-masing pelamarnya, Susi Widyorini, SE, MM, Rini Setyowati, SE, MM, Lucius Kristiawan, ST, M.Si, dan Bawa Dwi Raharja S.STP, M.Si.

Sedangkan jabatan Kepala Dinas Pendidikan, pelamarnya, Titik Umiyati, S.Pd, M.Si, Sunaryo, S.Pd, M.Si, Nuril Huda, SP, MM, dan Dwi Widhayanti, S.Pd.

Pelamar jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pelamarnya masing-masing Agustinus Muning Suprihadi, S.AP, Bagus Rahadisatya S.STP, Agus Listiyono, S.Sos, M.Si, Dra. Mulyowati, MM, Mohammad Toha Mustofa, S.Si, M.Kes, Budiman, S.STP, MM dan Banar Suharjanto, ST, MT.

“Untuk formasi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini paling banyak pelamarnya, yakni 7 orang,” jelas Heru.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk jabatan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, pelamarnya Widodo, S.Pd, M.Pd, Iwan Setiyarso, S.Sos, M.Si, Mas’amah, S.Sos, M.Si, Soekartono, SE, MM dan Trimo, S.Pd, M.Pd.

Jabatan Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dilamar oleh drh. Tejo Yuwono, Ngaliman, SP, MMA, Lilik Setyawan, SP, MM, dan drh. Rosalia Dyah Erawati.
Terakhir, untuk jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pelamarnya masing-masing Wahyu Jadmiko, S.STP, Dwi Edy Setyawan, SSTP, MM, Suharto, SE, SH, M.Hum, Tarkun, SH, M.Si dan serta Sujianto, SE, MM.

“Saat ini sedang dilakukan seleksi administrasi dari syarat syarat yang diajukan pada saat mendaftar. Yang mana hasil Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan tgl 31 Desember 2023 nanti,” jelas Heru Eko Wiyono.

Penulisan Makalah

Bagi yang lolos, demikian Heru, nantinya akan melanjutkan tahapan penulisan makalah pada tanggal 4 Januari 2024 di Lapkom BKD Kabupaten Blora.

Rencananya tanggal 8-10 Januari 2024 akan dilaksanakan tes Assessment di Mabes Polri, kerjasama Pemkab Blora dengan SSDM Polri. Test akan menggunakan metode CAT seperti assessment yang pernah dilakukan Pemkab Blora pada pengisian JPT tahun 2021 lalu.

Terpisah, Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., saat dihubungi Rabu (27/12/23) sore, menyambut baik adanya tahapan seleksi terbuka JPT dalam rangka mengisi 7 jabatan eselon 2 yang kosong, karena pejabat sebelumnya telah purna atau pensiun.

“Kami berharap agar 7 posisi kepala dinas atau badan yang kosong ini agar bisa diisi oleh pejabat definitif, yang memang berkompeten. Sehingga ke depan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat bisa berjalan maksimal. Selama belum diisi pejabat definitif, hanya diampu oleh pejabat pelaksana tugas atau Plt yang kewenangannya terbatas,” ucap Bupati Arief.

Dikemukakan, untuk memperoleh kualitas SDM yang baik, untuk mengisi 7 jabatan eselon II yang kosong, pihaknya oleh kembali kerjasama ujian assessment dengan SSDM Polri.

‘’Januari nanti akan dites kemampuannya di Mabes Polri. Mohon doanya semoga lancar. Harapannya bulan Februari 2024 sudah ada pejabat definitif yang dilantik dari hasil seleksi terbuka,” pungkas Bupati Arief Rohman. (Adv).

Kuota Pelamar KPPS di Kabupaten Kendal Sudah Terpenuhi

Lingkar.co – Kuota pelamar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 di Kabupaten Kendal sudah terpenuhi. Bahkan, pelamar membludak saat hari terakhir pendaftaran pada Rabu (20/12/2023) malam kemarin.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal, Khasanudin menjelaskan, kebutuhan KPPS di Kabupaten Kendal mencapai 24.437 orang. Nantinya, petugas KPPS ini tersebar di 3.491 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun pendaftar calon KPPS hingga Rabu (20/12/2023) pukul 23.59 WIB, mencapai 25.744 pelamar. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat
cukup tinggi untuk menyukseskan pemilu 2024.

“Kebutuhannya hanya 24.437 orang. Dan setiap TPS akan ditugaskan 7 orang penyelenggara pemungutan suara,” jelas Kasanudin di kantornya, Kamis (21/12/2023).

Khasanudin melanjutkan, rata-rata calon KPPS mendaftarkan diri saat mepet waktu pendaftaran berakhir. Meski begitu, saat ini kebutuhan KPPS di Kabupaten Kendal sudah terpenuhi.

“Alhamdulillah kebutuhan sudah terpenuhi. Banyak yang daftar saat mepet waktu berakhir,” lanjutnya.

Diwartakan sebelumnya, jumlah pelamar masih minim pada H-3 batas pendaftaran KPPS. Yakni berada di kisaran 30 persen kebutuhan tenaga KPPS. Namun ternyata jelang batas akhir pendaftaran kuota pelamar bisa terpenuhi.

Selanjutnya, bakal dilakukan seleksi administrasi dan diumumkan pada 23 Januari 2024. Adapun tugas KPPS mencakup saat pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu 2024.

“Jadwal selanjutnya kalau sesuai tahapan ada pengumuman administrasi untuk KPPS pada 23 Januari mendatang,” jelasnya. (*)

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Tersandung Korupsi Seleksi Perangkat Desa, Polresta Pati Amankan Mantan Kades Tambakromo

Lingkar.co – Unit Idik III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satrekrim Polresta Pati telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan seleksi perangkat Desa/Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati. Dalam kasus tersebut satu tersangka SY (58) yang merupakan mantan Kepala Desa (Kades) Tambakromo berhasil diamankan

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Reskrim Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan kejadian bermula pada tanggal 09 Januari 2016, dimana Pemdes Tambakromo melaksanakan pengisian perangkat desa untuk formasi jabatan yaitu Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kasi Kesra, Staf Seksi Pembangunan, Staf Kadus.

“Dalam pelaksanaannya dibentuk panitia pengisian perangkat desa dan dibuatkan tata tertib pengisian perangkat Desa Tambakromo tahun 2016 Bahwa dalam RAB panitia pelaksanaan pengisian perangkat desa menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp 2 Juta dan biaya pelaksanaan sebesar Rp 375 juta,” ungkapnya.

Kasat Reskrim menuturkan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Tambakromo diikuti oleh 7 orang calon perangkat desa, sehingga terkumpul dana pendaftaran dan dana untuk pelaksanaan pengisian perangkat desa sebesar Rp 389 juta. Namun uang yang terkumpul tersebut tidak dimasukan terlebih dahulu ke kas desa, tetapi dikelola dan disimpan oleh bendahara panitia.

“Atas perintah kepala desa uang tersebut dibagi habis kepada panitia dan dalam pelaksanaan pembagian honor panitia tidak sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaan yang sudah ditetapkan, setelah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 200.132.785, dan tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang,” ujarnya.

Atas kejadian tersebut, tersangka SY melanggar Primer pasal 2 ayat (1) Subsider pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis: Miftahussalam
Editor: Muhammad Nurseha

Kasus Kemanusiaan Marak, PMI Kota Adakan Seleksi Duta Kemanusiaan

Lingkar.co – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang prihatin dengan kembali maraknya kasus kemanusiaan, seperti kasus bullying, pembacokan guru di sekolah hingga yang terbaru mahasiswi diduga bunuh diri.

Oleh karena itu, pada momen kegiatan bulan kemanusiaan PMI Kota Semarang mengadakan seleksi Duta Kemanusiaan di aula markas PMI Kota Semarang, Senin (16/10/2023).

Kepala Markas PMI Kota Semarang, Mugiyanto menerangkan, ada 50 peserta calon Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang yang mengikuti sesi tes tertulis dan wawancara pada hari ini.

Mereka berasal dari Palang Merah Remaja (PMR) Mula (setingkat SD), PMR Madya (SLTP), PMR Wira (SLTA), dan Korp Sukarela (mahasiswa) yang telah mengikuti sosialisasi di sekolah.

“Untuk pelaksanaan Duta Kemanusiaan, awalnya kita melakukan road show ke masing-masing sekolahan untuk menyampaikan terkait kegiatan (Bulan Kemanusiaan), tagline kita adalah Humanity for Children and Youth,” ujarnya.

Setelah itu, lanjutnya, peserta mulai mendaftar secara online dengan menyertakan akun media sosial pribadi sebagai salah satu item penilaian.

“Intinya adalah menyebarluaskan informasi terkait konten kemanusiaan. Setelah tanggal 17 (September) kita tutup, kemudian kita lakukan penilaian terhadap konten tersebut,” paparnya.

Tes tertulis dan wawancara pada hari, lanjutnya, adalah bagi peserta yang lulus dalam seleksi tahap awal.

“Ada dua hal, pertama adalah seleksi tertulis, kemudian ada seleksi wawancara yang meliputi tentang etika, pengetahuan dan keterampilan. Nanti hasilnya akan kita ambil dua orang putra dan putri masing-masing tingkatan,” jelasnya.

Terkait kegiatan Duta Kemanusiaan, Mugiyanto menyebut konsep tersebut muncul lantaran adanya fenomena bahwa pengetahuan yang disampaikan teman lebih mudah diterima daripada pengetahuan yang disampaikan oleh orangtua dan guru

“Karena seperti halnya yang kita ketahui pendidikan remaja sebaya atau rekan sebaya itu lebih mengena daripada dilakukan oleh orang usianya jauh lebih tinggi karena itu sifatnya adalah pendidikan non formal,” jelasnya.

Sekretaris PMI Kota Semarang, Ratnaningdyah Hasna Zahari, SH, MH mewanti-wanti, peserta yang terpilih sebagai Duta Kemanusiaan bukan untuk ajang penampilan fisik, melainkan harus mampu menyuarakan misi kemanusiaan di masyarakat.

Bukan Ajang Tampilan Fisik

“Kalau harapnya dari PMI, mereka itu jadi duta kemanusiaan itu bukan hanya untuk ajang lomba ganteng-gantengan, cantik-cantikan,” kata Ratna disela kegiatan.

“Tapi pada intinya mereka itu mengerti dan bisa menyuarakan tentang kemanusiaan dan bisa mewakili PMI Kota Semarang,” sambungnya.

Menjawab terkait segmentasi pelajar dan mahasiswa, Ratna menyatakan tema dalam kegiatan bulan kemanusiaan tiap tahun bisa berbeda.

“Karena setiap tahun kita punya tema. Tema tahun kemarin Sound for Humanity kemudian tema tahun ini Humanity for Children and Youth,” tandasnya.

“Kenapa kita pilih tema itu karena kemarin dan saat ini banyak anak-anak remaja itu melakukan pembullyan kekerasan kepada teman lainnya, atau kepada orang,” jelai.

Sehingga, lanjutnya, PMI sebagai organisasi kemanusiaan harus ikut berperan aktif di barisan paling depan dalam mereduksi aksi kekerasan tersebut.

Oleh karena itu ia kembali menegaskan hal yang utama dilakukan oleh Duta Kemanusiaan adalah menyuarakan kemanusiaan hingga seluruh penjuru dunia.

“Harapan kami dari PMI Kota Semarang, mereka ini besok bisa jadi juru bicara PMI baik ke luar (kota) maupun di luar negeri,,” ulangnya menegaskan. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat