Arsip Kategori: Nasional

Berita Nasional

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Wamendagri Ingatkan Usulan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Bertentangan dengan UU

Lingkar.co – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik maksimal dua periode. Ia menilai wacana tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Untuk membatasi jabatan ketua umum ini harus hati-hati. Ya jangan sampai kemudian nanti digugat lagi di MK,” kata Bima Arya, Jumat (24/6/2026).

Ia menambahkan, di sejumlah negara terdapat partai politik yang tetap mampu membangun sistem kepartaian yang kuat meskipun dipimpin oleh figur yang menjabat lebih dari dua periode.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata pada lamanya masa jabatan, melainkan pada kualitas tata kelola internal partai, khususnya terkait akuntabilitas dan integritas.

“Jadi saya kira mungkin persoalannya itu bukan di masa jabatannya, persoalannya lebih kepada akuntabilitas dan sistem integritas partai politik. Kalau lebih dua kali tapi mampu membangun sistem integritas bagaimana kira-kira begitu?” ujarnya.

Lebih lanjut, Bima Arya menekankan pentingnya mengidentifikasi akar persoalan dalam tubuh partai politik sebelum menetapkan kebijakan. Ia juga mengingatkan agar setiap regulasi yang diambil tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Jadi harus dilihat akar persoalan partai itu apa, dan hati-hati jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar gitu,” tuturnya.

Penulis: Putri Septina

Berita, Highlight, Nasional, Politik

PKB dan Demokrat Kompak Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol

Lingkar.co – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menolak usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Ia menilai gagasan tersebut tidak memiliki landasan historis yang kuat, mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah menolak gugatan serupa.

“Usulan KPK ahistoris karena pada Kamis (12/11/2025), MK telah memutus perkara nomor Putusan MK No 194/PUU-XXIII/ 2025 yang isinya menolak permohonan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik,” kata Khozin saat dihubungi, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam praktiknya, proses kaderisasi di partai politik tanpa pembatasan masa jabatan ketua umum tetap berjalan dinamis. Menurutnya, kaderisasi merupakan suatu keniscayaan dalam tubuh partai politik.

“Spirit UU partai politik mesti dibaca sebagai manifestasi dari kebebasan berserikat warga negara. Pengaturan internal partai politik diserahkan di masing-masing partai politik yang mengedepankan asas musyawarah dan tertuang dalam AD/ART masing-masing partai politik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid, tidak sependapat dengan argumen KPK yang menyebut pembatasan masa jabatan ketua umum dapat menekan potensi korupsi di internal partai.

Menurut Hasanuddin, langkah yang lebih relevan adalah memperkuat kelembagaan partai serta membenahi sistem kaderisasi dan rekrutmen politik.

“Jadi bukan pembatasan periode melainkan mendorong semua parpol memiliki mekanisme rekrutmen dan sistem pemilihan demokratis sesuai dengan watak dan karakteristik parpol tersebut,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/4/2026).

Penolakan serupa juga disampaikan oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa masa jabatan ketua umum merupakan kewenangan penuh internal partai.

“Masa jabatan ketua umum partai diatur oleh aturan internal partai, oleh karenanya pemerintah tidak perlu memberi pembatasan masa jabatan Ketua Umum ataupun nama lain,” kata Hero, sapaan akrabnya, saat dihubungi, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, tidak hanya soal masa jabatan, seluruh tata kelola organisasi partai merupakan hak internal yang ditentukan oleh kader melalui mekanisme yang berlaku.

Hero juga berpandangan bahwa esensi demokrasi di internal partai tidak ditentukan oleh pembatasan periode kepemimpinan, melainkan melalui forum-forum pengambilan keputusan seperti kongres.

“Demokrasi di internal partai bukan ditentukan oleh pembatasan, tapi oleh mekanisme kongres ataupun nama lain mekanisme penetapan ketum di masing-masing partai. Selama para kader pemilik suara memberi dukungan dan kepercayaanya kepada Ketua Umumnya, itulah proses demokrasi,” katanya.

Sebagai informasi, usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi bagian dari laporan tahunan Direktorat Monitoring KPK tahun 2025. Dalam laporan tersebut, KPK menyampaikan 16 rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga dan program strategis, termasuk pembenahan sistem di partai politik.

Salah satu poin yang disoroti adalah pembatasan masa jabatan ketua umum maksimal dua periode, disertai rekomendasi lain seperti peningkatan kualitas pendidikan politik serta penguatan sistem kaderisasi di internal partai.

Penulis: Putri Septina

Berita, Pemerintahan

Pemkab Jadikan PCNU Sukabumi Mitra Strategis Peningkatan Pendidikan Agama dan Ekonomi Umat

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sukabumi sebagai mitra strategis, terutama dalam peningkatan pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta menjaga keharmonisan sosial.

Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan pentingnya sinergi dengan PCNU dalam mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“PCNU Kabupaten Sukabumi telah menjadi mitra strategis pemerintah,” kata Asep Japar saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal PCNU Kabupaten Sukabumi di Gedung PCNU Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Dirinya menilai, PCNU Kabupaten Sukabumi selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal visi pembangunan daerah yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah atau Sukabumi Mubarakah.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Asep Japar mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat kerja bersama demi mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap kita dapat lebih bersinergi dan bekerja lebih keras lagi. Semua itu demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan sejumlah program yang tengah dilakukan pemerintah daerah, termasuk pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di wilayah Palabuhanratu.

Upaya tersebut, kata dia, dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Bencana di Sukabumi terus terjadi. Namun kami terus berusaha menyelesaikan permasalahan pascabencana, salah satunya dengan pembangunan hunian tetap. Mudah-mudahan semuanya dapat segera selesai,” tuturnya

Sementara, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sukabumi E.S. Mubarok menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama terus berupaya hadir dan membumi di tengah masyarakat Sukabumi melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

“NU membumi di Sukabumi. Semua itu berkat Tiis, yaitu tawakal, ikhlas, istiqomah, dan sabar,” pungkasnya. (*)

Berita, Highlight, Religi

Impian Penjual Ikan Asin Sejak Tahun 1960, Akhirnya Naik Haji

Lingkar.co – Rasa syukur, dan bangga tak dapat disembunyikan Emen Endjum (83), cita-cita nenek penjual Ikan asin ini untuk naik haji akhirnya terwujud

Nenek Emen berasal dari Kiarancondong, Sukajadi Bandung. Ia merupakan jemaah tertua dari Bandung yang tiba Bandar Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz Madinah, Kamis (23/4/2026) sekira 15.40 waktu setempat.

Nenek Emen tergabung dalam kloter 2 KJT. Emen mengaku selama ini ia berjualan ikan asin dan beras di pasar dekat tempat tinggalnya.

“Saya jualan ikan asin dan beras sejak tahun 1960. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya tabung sedikit-sedikit untuk naik haji,” akunya saat transit di Bandara Madinah bersiap menunggu bus untuk ke hotel Madinah.

Ia mengaku sebelum bisa naik haji tahun ini, dirinya telah melaksnakan ibadah umrah di tahun 2018.

“Saya tahun 2018 umrah sama anak saya, namun citaanak saya ini sudah meninggal. Habis pulang umrah langsung daftar haji dan alhamdulillah tahun ini bisa berangkat,” ujarnya dengan wajah ceria duduk di kursi roda.

Dengan penuh harap ia berujar doa semoga ibadahnya selama di Tanah Suci berjalan dengan baik dan lancar serta menjadi haji yang mabrur.

“Saya bersyukur bisa haji tahun ini. Semoga anak dan cucu-cucu saya bisa naik haji (melaksanakan ibadah haji, red),” pungkasnya. (*)

Berita, Nasional, Pelayanan, Pemerintahan, Religi

Singgih Januratmoko: Embarkasi Haji Berbasis Hotel di Yogyakarta Lebih Efisien, Layak Jadi Percontohan Nasional

Lingkar.co – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menilai keberangkatan kloter perdana jemaah haji dari Embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai tonggak penting dalam transformasi pelayanan haji di Indonesia.

Menurutnya, konsep embarkasi berbasis hotel yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inovasi strategis yang patut dijadikan model nasional.

“Pendekatan ini jauh lebih efisien dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah. Tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia,” ujar Singgih dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/04/2026).

Ia menekankan bahwa penggunaan hotel sebagai pusat layanan embarkasi menjadi solusi cerdas dibandingkan pembangunan asrama haji baru yang membutuhkan anggaran besar.

Dengan skema ini, kata dia, pemerintah dapat menghemat biaya sekaligus mengalokasikan anggaran ke sektor prioritas lain seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga melihat dampak ekonomi yang signifikan dari kebijakan ini, khususnya bagi masyarakat di sekitar Kulon Progo. Aktivitas jemaah haji yang terpusat di hotel dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan UMKM lokal.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi melepas kloter perdana jemaah haji melalui embarkasi YIA. Sebanyak ratusan jemaah diberangkatkan menuju Tanah Suci, menandai dimulainya operasional embarkasi haji berbasis hotel di wilayah tersebut.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan bahwa konsep ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, modern, dan manusiawi bagi jemaah.

Dengan dukungan berbagai pihak, embarkasi YIA diharapkan dapat menjadi percontohan nasional dalam penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efisien dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.

Keberangkatan kloter perdana ini sekaligus menjadi catatan sejarah baru bagi DIY dalam penyelenggaraan haji, dengan menghadirkan sistem layanan yang inovatif, terintegrasi, dan berdampak luas bagi masyarakat. (*).

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Pertumbuhan Ekonomi Kendal Melesat 7,99 Persen, Tertinggi di Jawa Tengah 2025

Lingkar.co – Kabupaten Kendal mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah sepanjang 2025, yakni 7,99 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata keberhasilan transformasi ekonomi daerah yang ditopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal sebagai program prioritas nasional.

KEK Kendal kini menjadi episentrum pertumbuhan baru, mendorong industrialisasi berbasis manufaktur yang menyumbang 42,03 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor ini tidak hanya dominan, tapi juga tumbuh melampaui rata-rata PDRB, jauh meninggalkan pertanian (17,27 persen) dan perdagangan (12,04 persen).

“Industri manufaktur kini ‘berlari kencang’, menggerakkan ekonomi secara masif dan berkelanjutan,” tegas Kepala BPS Kendal, Ade Sandi, Kamis (23/4/2026)

Akselerasi ini didorong investasi deras melalui KEK. Realisasi investasi mencapai Rp14,21 triliun pada 2024, melonjak menjadi Rp15,86 triliun di 2025—terbesar di Jawa Tengah dua tahun berturut-turut.

Dampaknya merembet luas: sektor konstruksi tumbuh 17,60 persen, akomodasi 11,86 persen, dan industri pengolahan solid 8,92 persen, menciptakan efek berganda (multiplier effect).

Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melonjak 20,35 persen dengan kontribusi 30,18 persen, sementara konsumsi rumah tangga tetap penopang utama (54,49 persen) dan konsumsi pemerintah moderat 3,63 persen. Capaian ini dihitung berdasarkan PDRB harga konstan, dirilis BPS secara triwulanan dan tahunan.

Pernyataan Ade Sandi disampaikan saat Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan bincang santai potret ekonomi bersama media di BPS Kendal, Rabu (22/4). Hadir Kadis Kominfo Kendal Ardhi Prasetiyo, Ketua Forwaken Wahyudi, dan Pimpinan BSI Weleri Kendal Dian.

Diskusi membahas kaitan pertumbuhan dengan penurunan kemiskinan, dampak KEK bagi masyarakat, serta peran industri padat karya.

“KEK bukan hanya kawasan industri, tapi pusat pertumbuhan baru yang transformasi ekonomi daerah,” ujar Ade Sandi.

Ia mendorong media tingkatkan literasi dPerkuat Kolaborasi, Kemenperin Ciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatifata agar angka jadi informasi publik yang mudah dicerna. Semua pihak sepakat kolaborasi BPS, pemerintah, dan media kunci pembangunan berbasis data. Kegiatan ditutup doorprize, foto bersama, dan pesan: “Dari berita jadi makna, dari data jadi gerakan.”

Penulis: Yoedhi W

Berita, Pemerintahan

Jelang Musim Kemarau, Kabupaten Kendal Waspadai Peta Rawan Kekeringan dan Karhutla

Lingkar.co – Musim kemarau diprediksi mulai terjadi pada Mei 2026, dengan puncaknya diperkirakan berlangsung pada Agustus mendatang. Sejumlah wilayah pun berpotensi mengalami kekeringan akibat kondisi cuaca yang semakin ekstrem.

Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Kendal, Iwan Sulistyo, mengungkapkan, wilayah yang rawan kekeringan umumnya berada di bagian atas Kendal, seperti Kecamatan Patean dan sekitarnya, serta wilayah Kecamatan Ringinarum. Sementara itu, wilayah Kendal bagian pantura relatif masih aman.

“Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, kekeringan rata-rata terjadi di Kendal bagian atas. Untuk wilayah kota relatif aman,” ujar Iwan, Kamis (23/4/2026).

Lebih jauh ia mengungkapkan, potensi kekeringan tahun ini diprediksi lebih parah akibat fenomena El Nino yang disebut “El Nino Godzilla”. Fenomena ini menyebabkan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur dalam skala lebih besar dibandingkan El Nino biasa.

“Dampaknya bisa menyebabkan musim kemarau yang lebih panas, lebih panjang, dan lebih kering,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kendal telah menyediakan 100 tangki air bersih yang siap disalurkan kepada masyarakat terdampak. Setiap tangki memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter air.

Selain itu, BPBD juga menyiagakan tiga armada truk tangki berkapasitas 4.000 hingga 5.000 liter untuk mendukung distribusi air bersih ke wilayah terdampak.“Saat terjadi kekeringan, armada ini siap memasok kebutuhan air warga,” tambahnya

Saat ini, lanjut Iwan, wilayah Kendal masih berada dalam masa pancaroba, yakni peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Pada fase ini, cuaca cenderung tidak menentu, dengan kondisi panas terik di siang hari yang kerap diikuti hujan pada sore atau malam hari.

“Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir April sebelum masuk musim kemarau,” ujarnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi, salah satunya dengan menampung air saat hujan turun.“Warga bisa mulai menyiapkan tampungan air sebagai cadangan saat musim kemarau nanti,” imbaunya.

Potensi Karhutla

Sementara itu, Sekretaris BMKG, Guswanto, dalam rapat daring bersama jajaran Polri di Polres Kendal, juga mengingatkan potensi dampak dari fenomena El Nino yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, kondisi suhu yang lebih panas dan kering meningkatkan risiko terjadinya karhutla, terutama di wilayah rawan.

“Fenomena ini pernah terjadi pada 2015 dan berdampak cukup luas, tidak hanya pada lingkungan tetapi juga sektor ekonomi, termasuk potensi kenaikan harga beras,” ungkapnya.

Kabag SDM Polres Kendal, Kompol Ryke Rhimadhila, menyatakan pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak tersebut.

“Kami akan terus meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Administratur KPH Perhutani Kendal, Muhadi. Ia mengatakan pihaknya rutin melakukan patroli bersama aparat kepolisian untuk memantau titik rawan kebakaran hutan.

Selain itu, pihaknya juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Kami berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi dalam mengantisipasi dampak El Nino serta potensi karhutla di Kendal,” pungkasnya. (*)Penulis: Yoedhi W

Hukum dan Kriminal

Gugatan Mantan Direksi Masuk PTUN, PDAM Tirta Moedal Serahkan ke Pemkot Semarang

Lingkar.co – Perumda Air Minum PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menyerahkan penanganan konflik hukum terkait gugatan mantan direksi yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Pemerintah Kota Semarang.

Direktur Utama PDAM Tirta Moedal, Ady Setiawan, menjelaskan bahwa persoalan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Semarang sebagai kuasa pemilik modal.

Menurutnya, konflik yang terjadi tidak berada dalam ranah operasional manajemen PDAM, melainkan masuk kategori konflik agensi antara pihak eksternal, yakni mantan direksi dengan pemilik perusahaan, yaitu Pemkot Semarang.

“Konflik ini sebetulnya di luar daripada manajemen karena merupakan ranah antara Pemkot Semarang dengan pihak ketiga,” ujar Ady Setiawan, Kamis (23/4/2026).

Meski demikian, pihaknya menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi apabila dibutuhkan dalam proses hukum tersebut. Terutama dalam penyediaan dokumen atau bukti yang berkaitan dengan legalitas manajemen dan direksi yang saat ini menjabat.

“Kalau memang diperlukan kita siap memberikan bukti jika manajemen kita sah secara hukum,” jelasnya.

Ia menegaskan, adanya gugatan hukum tersebut tidak akan mempengaruhi operasional perusahaan, khususnya pelayanan air bersih kepada masyarakat yang tetap berjalan normal. PDAM, kata dia, tetap fokus menjaga kontinuitas distribusi air minum bagi warga Kota Semarang.

“Perusahaan ini dibuat untuk melayani masyarakat, terkait konflik yang ada, harapannya tidak muncul spekulasi yang bisa menghambat pelayanan,” tegasnya.

Dari sisi internal, jajaran manajemen PDAM Tirta Moedal disebut tetap solid dan berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi secara profesional. Kondisi internal perusahaan juga dipastikan tetap kondusif meskipun tengah menghadapi gugatan hukum.

Terkait langkah hukum selanjutnya, Ady Setiawan menegaskan bahwa seluruh keputusan berada di tangan Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Wali Kota sebagai pemegang kewenangan.

“Wewenang ada di Pemkot dan Wali Kota sebagai pemilik. Kami berkomitmen melaksanakan tugas sebaik mungkin dan menjaga situasi tetap kondusif demi kenyamanan pelanggan,” pungkasnya.

Dengan sikap tersebut, PDAM Tirta Moedal berharap pelayanan publik tetap berjalan optimal serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan air bersih tidak terganggu oleh dinamika hukum yang tengah berlangsung. ***

Berita, Pemerintahan

Dorong Peran Perempuan Lanjutkan Perjuangan Kartini, Berani dan Kerja Nyata

Lingkar.co – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Salatiga, Retno Robby Hernawan, menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menempatkan perempuan sebagai bagian penting pembangunan Indonesia.

“Dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, perempuan ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan,” kata Retno dalam upacara peringatan Hari Kartini pada Selasa (21/04/2026) yang dilakukan di halaman Kantor Wali Kota Salatiga Jawa Tengah.

Ia juga menyerukan agar pemikiran dan semangat Raden Ajeng Kartini terus dilanjutkan. Perempuan Indonesia harus memahami dan mewujudkan gagasan besar Kartini dalam kehidupan sehari-hari.

“Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan perlu dilakukan secara sinergis oleh seluruh elemen bangsa. Perempuan memiliki peran penting dalam melanjutkan perjuangan Kartini serta mengambil bagian dalam pembangunan bangsa,” sambungnya.

Konkritnya, ia mengajak seluruh peserta upacara untuk terus berdaya dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

“Habis gelap terbitlah terang. Terang itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus kita hadirkan melalui keberpihakan, keberanian, dan kerja nyata yang kita lakukan bersama. Jadilah terang di mana pun berada,” tambahnya.

Peringatan Hari Kartini ini diharapkan menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di Kota Salatiga. (*)

Berita, Kesehatan, Pemerintahan

Tanam Pohon Libatkan Perempuan, Jaga Kelestarian Lingkungan Hidup Tanggung Jawab Semua

Lingkar.co – Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak tanpa memandang gender.

Hal itu diucapkan oleh Kepala Kelurahan Langenharjo, Jupriyono dalam gerakan menanam pohon pada peringatan Hari Bumi Tahun 2026, Rabu (22/4/2026).

“Menjaga bumi ini tanggung jawab bersama, seperti menjaga kebersihan lingkungan sungai dari sampah,” ujarnya.

Ia menyebut, kegiatan peringatan Hari Bumi diikuti 120 orang dari berbagai elemen masyarakat.

Lurah Jupriyono mengatakan, keberadaan Taman Langen Nirwana direncanakan menjadi tempat wisata air yang ramah lingkungan. Selain itu, juga sebagai wisata edukasi bagi anak-anak dalam menjaga lingkungan.

“Tempat ini menjadi wisata edukasi anak-anak, para pelajar dan mahasiswa,” katanya.

Sebagai informasi, Hari Bumi biasa diperingati tiap tanggal 22 April dengan kegiatan tanam pohon, bersih pantai dan sebagainya. Penanaman pohon yang melibatkan perempuan karena perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam UMKM maupun membiasakan anak untuk menjaga lingkungan.

Pelibatan kaum perempuan ini sekaligus memperingati Hari Kartini yang diperingati tiap tanggal 21 April.

Kaum perempuan yang ikut di antaranya dari PKK, Bhayangkari Polres Kendal dan Persit Kodim 0715 Kendal. Ada juga dari pelajar, Bank Sampah Induk Kendal dan relawan dari berbagai komunitas pecinta lingkungan.

Tanam pohon dilakukan di bantaran sungai yang dijadikan ruang terbuka hijau Taman Langen Nirwana, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Kolaborasi dengan Dunia Usaha

Pemimpin PT Pegadaian Kantor Wilayah XI Jateng dan DIY, M. Aries Aviani mengatakan, butuh kolaborasi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk itu pihaknya bersama Kelurahan Langenharjo bergerak bersama menjaga bumi agar bisa dinikmati generasi penerus.

“Alam ini merupakan titipan yang harus dipelihara dengan baik, agar bisa dinikmati generasi penerus,” ujarnya. 
Ia menyebut bibit tanaman yang diberikan berupa 300 bibit tanaman sayuran dan 100 bibit tanaman buah. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut merasakan saat tiba waktu dipanen.

Kegiatan peringatan Hari Bumi dibuka oleh Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari yang secara simbolis melakukan penanaman pohon buah. Kemudian diikuti oleh sejumlah ASN, anak-anak sekolah dan masyarakat setempat. (*)

Penulis: Yoedhi W
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat